Friday, February 10, 2012

Sol Merah Louboutin, Kopitiam dan Merek

oleh Ari Juliano Gema


Saat ini setidaknya ada dua kabar menarik seputar merek. Kabar pertama datang dari Pengadilan Federal Manhattan, yaitu penolakan hakim federal atas permintaan pemilik merek sepatu Louboutin untuk menghentikan penjualan sepatu merek YSL yang bersol merah. Kabar kedua datang dari tanah air berupa putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menegaskan eksklusifitas merek “Kopitiam” untuk jasa restoran, café, kantin, coffee shop dan food court yang dipegang oleh Abdul Alek Soelystio.


Dua kabar tersebut menarik karena menyangkut eksklusifitas merek. Louboutin kehilangan eksklusifitasnya atas sepatu wanita bersol merah, sedang pemilik merek “Kopitiam” dikukuhkan eksklusifitasnya dalam penggunaan merek tersebut.


Sepatu Bersol Merah


Louboutin telah lama dikenal sebagai brand sepatu wanita berhak tinggi yang mahal dengan ciri khas sol merahnya. Pada tahun 2008, Christian Louboutin mendapatkan hak atas merek untuk alas kaki bersol merah dari U.S. Patent and Trademark Office. Kemudian, awal tahun 2011, Christian Louboutin mengajukan gugatan terhadap PPR SA, sebagai pemilik merek YSL, atas penjualan sepatu wanita merek YSL yang juga bersol merah.


Dalam gugatannya, Louboutin meminta agar pengadilan menerbitkan putusan sela terhadap PPR SA untuk menghentikan penjualan sepatu bersol merah merek YSL. Namun, hakim menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dalam industri fashion warna memiliki fungsi sebagai penghias dan memberikan nilai estetika. Oleh karena itu, Louboutin dianggap tidak mungkin dapat membuktikan bahwa sol merah tersebut layak untuk mendapat perlindungan merek.


Meski belum ada putusan akhir, namun setidaknya saat ini di pasaran sepatu hak tinggi bersol merah tidak lagi eksklusif merujuk pada sepatu buatan Louboutin. Sepatu merek YSL yang bersol merah maupun merek lainnya masih dapat beredar bebas.


Merek Kopitiam


Abdul Alek Soelystio telah mendapatkan hak atas merek “Kopitiam” dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sejak tahun 1996. Sejak tahun 1996 tersebut, tidak ada pemegang merek lain yang mendaftar dengan menggunakan kata “Kopitiam”. Paimin Halim yang telah mengelola kedai kopi keluarga Kok Tong yang berdiri sejak tahun 1925 memperoleh sertifikat merek untuk merek “Kok Tong Kopitiam” dari Dirjen HKI pada tahun 2009.


Pada tahun 2010, Abdul Alek Soelystio mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan untuk membatalkan pendaftaran merek “Kok Tong Kopitiam” tersebut dengan alasan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek “Kopitiam”. Pengadilan Niaga Medan kemudian memutuskan bahwa merek “Kok Tong Kopitiam” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Kopitiam” dan memerintahkan agar Dirjen HKI membatalkan pendaftaran merek “Kok Tong Kopitiam”.


Meski pemilik merek “Kok Tong Kopitiam” telah berupaya mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, namun Mahkamah Agung kemudian menerbitkan putusan yang menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merek yang menggunakan kata “Kopitiam” untuk jasa restoran, café, kantin, coffee shop dan food court menjadi eksklusif milik Abdul Alek Soelystio.


Milik Umum


Pada dasarnya dua kasus di atas memperlihatkan kaitan yang erat, yaitu adanya penggunaan merek yang dianggap telah menjadi milik umum. Warna merah seharusnya bisa dipakai oleh siapa saja, sehingga hakim menolak permintaan Louboutin untuk melarang PPR SA menjual sepatu merek YSL yang bersol merah.


Kopitiam pada dasarnya merupakan gabungan kata “kopi” dan “tiam” yang berarti kedai dalam bahasa Hokkien. Sehingga istilah kopitiam telah umum dipakai untuk merujuk pada suatu kedai kopi di Malaysia dan Singapura, juga di beberapa kota di Indonesia, terutama Batam dan Medan. Namun, tampaknya Dirjen HKI tidak memahami hal ini ketika menerima pendaftaran merek “Kopitiam” pada tahun 1996, begitu juga hakim di Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan dari pemilik merek “Kopitiam” pada tahun 2010.


Padahal menurut Pasal 5 UU Merek, merek tidak dapat didaftar apabila merek mengandung beberapa unsur, yaitu antara lain telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dengan demikian, seharusnya istilah “kopitiam” yang merujuk pada usaha kedai kopi atau coffee shop tidak dapat digunakan secara eksklusif sebagai merek oleh pihak manapun.


Labels: , , , , , , , , , , , ,

Sunday, January 11, 2009

Putusan ‘Blunder’ MK Soal Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan

oleh Ari Juliano Gema

Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengusik nalar hukum saya. Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibacakan pada tanggal 8 Januari 2008 lalu, ’berhasil’ membuat saya jengkel setengah mati, meski saya tidak terlibat dalam perkara tersebut.

Perkara ini berawal dari permohonan Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (Pemohon), terhadap KPU Kab. Bengkulu Selatan di MK. Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan keputusan KPU Kab. Bengkulu Selatan mengenai: (i) penetapan Dirwan Mahmud dan Hartawan sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; (ii) penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008; dan (iii) penetapan Dirwan Mahmud dan Hartawan sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terpilih.

Pemohon menyampaikan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan, atau tim suksesnya, sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara pada Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemohon juga menyampaikan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa Dirwan Mahmud pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LP Cipinang karena kasus penganiayaan dan pembunuhan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, menurut Pemohon, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seseorang yang pernah di penjara selama 7 (tujuh) tahun menjadi calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wewenang MK

Sebelum lebih jauh membahas perkara tersebut, ada baiknya kita mengetahui wewenang MK berkaitan dengan perselisihan dalam Pilkada. Menurut UU Pemda, apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK. Keberatan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahkan, MK sendiri menegaskan dalam Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PMK No. 15/2008) bahwa obyek perselisihan hasil Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU di daerah yang bersangkutan. Dengan begitu, jelas sudah batas dari kewenangan MK dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pilkada.

Putusan ’Blunder’

Singkatnya, berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dalam putusannya, MK memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan. Alasan MK mengecualikan pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan adalah karena Dirwan Mahmud terbukti pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga secara administratif tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah.

Putusan terhadap Dirwan Mahmud ini jelas-jelas di luar kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UU Pemda dan PMK No. 15/2008 yang merupakan aturan internalnya sendiri. Tidak ada kewenangan MK untuk memeriksa apakah keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang meloloskan Dirwan Mahmud itu sah atau tidak.

Dalam pertimbangannya, MK dengan ’pongah’ mengatakan bahwa sebagai pengawal konstitusi maka acuan utama penegakan hukum di MK adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945. Dalam mengawal konstitusi itu, MK tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Dengan begitu, MK dapat memutuskan suatu perkara meski diluar kewenangannya.

Saya jengkel luar biasa dengan ’kepongahan’ MK tersebut. Kalau MK membiarkan dirinya mengadili perkara di luar kewenangannya, maka ini akan menjadi preseden buruk. Berbagai pihak akan mengajukan perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan kewenangan MK untuk dimintakan putusan di MK.

Bisa jadi seseorang yang merasa tidak adil dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan meminta kepada MK untuk mencabut putusan pengadilan tersebut dengan dasar tidak terpenuhinya keadilan substansial. Bisa jadi seorang perempuan yang tidak puas dengan putusan pengadilan agama mengenai masalah pembagian warisan meminta MK untuk mencabut putusan pengadilan agama tersebut dengan dasar pelanggaran HAM yang diatur dalam konstitusi.

Kalau sudah begitu, untuk apa ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara, dengan batas kewenangan masing-masing? Apakah MK menganggap hakim-hakim di pengadilan tersebut tidak mampu menangani perkara? Apakah dengan kekuasaan yang diberikan konstitusi membuat MK sedemikian sombongnya?

Wahai hakim-hakim konstitusi, berikanlah kami contoh yang benar dalam menegakkan sistem hukum!

Labels: , , , , , ,

Monday, September 15, 2008

Bagaimana Cara Mengeluh yang Benar?

oleh Ari Juliano Gema

Beberapa orang menanyakan kepada saya tentang dua kasus yang saat ini sedang jadi pembicaraan hangat di dunia maya. Dua kasus itu adalah kasus tersebarnya e-mail tentang seorang anggota DPR yang diduga menerima suap dan e-mail tentang dugaan malpraktek yang dilakukan sebuah rumah sakit.

Akibat tersebarnya e-mail itu di berbagai milis, anggota DPR dan rumah sakit yang merasa nama baiknya dirugikan itu masing-masing melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyebaran e-mail tersebut. Publik pun gempar. Publik berpikir bahwa e-mail yang tersebar luas itu adalah suatu bentuk keluhan dan kritik publik terhadap anggota DPR dan rumah sakit tersebut. Mereka tidak menyangka adanya ”serangan balik” tersebut.

Aturan Hukum

Saya tidak tertarik menjadi ”hakim” yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam dua kasus di atas. Saya lebih tertarik untuk mengulas upaya hukum yang mungkin ditempuh pihak yang melakukan ”serangan balik” tersebut dan bagaimana agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

Apabila ”serangan balik” tersebut dilakukan melalui jalur pidana, maka yang mungkin menjadi dasar adalah Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan pasal-pasal tentang penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. E-mail termasuk dalam pengertian informasi elektronik tersebut.

Menurut KUHP, barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, dengan maksud agar diketahui umum, maka disebut pencemaran (nama baik). Apabila pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, disebut sebagai pencemaran tertulis.

Apabila yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis tidak dapat membuktikan apa yang telah dituduhkan itu, dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka disebut fitnah. Dalam KUHP dijelaskan bahwa tidak merupakan pencemaran nama baik, jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Sanksi pidana dalam UU ITE tersebut lebih berat daripada sanksi yang ditetapkan dalam KUHP. Dalam KUHP, sanksi pidana untuk perbuatan fitnah adalah maksimal 4 tahun penjara.

Apabila “serangan balik” dilakukan melalui jalur perdata, maka yang mungkin digunakan adalah ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal ini menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Pasal ini sering disebut sebagai “pasal karet”, karena begitu luasnya perbuatan yang mungkin bisa dikenakan ketentuan pasal ini, termasuk pencemaran nama baik. Apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat kerugian materil yang diderita suatu pihak akibat pencemaran nama baiknya, maka pihak yang melakukan perbuatan itu wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Cara Menyampaikan

Penyebaran informasi mengenai seseorang/institusi melalui e-mail tersebut memang rentan dugaan pencemaran nama baik. Kita kadang tidak tahu atau tidak mengenal siapa orang yang mengirimkan e-mail tersebut. Kita juga tidak tahu apakah informasi yang disampaikan oleh orang itu memang benar adanya, dan tidak tercampur dengan emosi pribadi atau kepentingan tertentu.

Menurut saya, apabila ada keluhan mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan dari seseorang atau institusi, maka lebih baik disampaikan langsung kepada lembaga yang berwenang atau aparat penegak hukum. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan kita cukup mampu memberikan ganjaran atas perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Setiap orang yang berprofesi tertentu atau institusi tertentu pasti juga memiliki lembaga yang mengawasinya. Lembaga inilah yang nanti akan menyelesaikan keluhan tersebut serta memberikan ganjaran sesuai dengan kode etik dan standar profesinya.

Kalaupun ingin keluhan ini dapat segera diketahui oleh publik, hubungi saja media massa. Media massa dan wartawannya memiliki kode etik dan serangkaian regulasi yang dapat melindunginya dari tuduhan pencemaran nama baik. Media massa dapat mengangkatnya sebagai berita dengan pemberitaan yang berimbang. Pihak yang mengeluh dan yang mendapat keluhan akan memiliki hak yang sama untuk menjelaskan keluhan tersebut dalam satu kesempatan.

Yang paling penting, jangan lupa untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung keluhan tersebut. Semakin lengkap dokumen yang dikumpulkan, semakin memperkuat posisi hukum pihak yang mengajukan keluhan. Penting juga mencari saksi-saksi yang mendukung keluhan tersebut. Saksi minimal berjumlah dua orang, dan diusahakan tidak memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah atau hubungan kerja dengan pihak yang mengajukan keluhan. Saksi harus benar-benar melihat dan/atau mendengar sendiri peristiwa yang menyebabkan terjadinya keluhan tersebut.

Sekarang tinggal bagaimana seseorang memilih cara untuk menyampaikan keluhannya. Apakah melalui prosedur yang telah ditentukan atau menyebarluaskan begitu saja melalui internet. Yang harus diingat, setiap pilihan mengandung konsekuensinya masing-masing. Berani bicara, berani pula bertanggungjawab.

Labels: , , , , , , ,

Monday, September 01, 2008

Sengkon-Karta. Lingah-Pacah. Devid-Kemat. Tunggu Siapa Lagi?

oleh Ari Juliano Gema

Apakah sejarah selalu berulang? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Yang pasti apabila kita tidak mau belajar dari sejarah, maka kesalahan yang terjadi di masa lalu kemungkinan besar akan berulang kembali di masa sekarang.

Pada tahun 1980-an, pernah ada kasus ”Sengkon-Karta”. Kasus ini menyangkut nasib anak manusia bernama Sengkon dan Karta yang telah divonis bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Namun, kemudian ada seseorang bernama Gunel yang membuat pengakuan bahwa Sengkon dan Karta bukanlah pembunuh yang sesungguhnya, karena Gunel-lah yang melakukan pembunuhan itu.

Pada tahun 1990-an, pernah ada kasus ”Lingah-Pacah”. Kasus ini menyangkut nasib anak manusia bernama Lingah, Pancah dan Sumir yang telah divonis bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap Pamor di Dusun Pangkalan Pakit, Kabupaten Ketapang. Namun, kemudian ada seseorang bernama Asun yang membuat pengakuan bahwa Lingah, Pancah dan Sumir bukanlah pembunuh Pamor yang sebenarnya, karena Asun-lah yang melakukan pembunuhan terhadap Pamor.

Pada tahun 2008, ada kasus ”Devid-Kemat”. Kasus ini menyangkut nasib anak manusia bernama Devid dan Kemat yang telah divonis bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap Asrori di Jombang, Jawa Timur. Namun, kemudian berdasarkan test DNA diketahui bahwa Asrori adalah salah satu dari sekian banyak korban Very Idam Heryansyah alias Ryan. Hal ini membuat publik mempertanyakan putusan bersalah terhadap Devid dan Kemat tersebut.

Hak Tersangka atau Terdakwa

Untuk kasus “Devid-Kemat” memang masih menjadi perdebatan. Pihak kepolisian masih mencoba menyelidiki apakah ada kesalahan prosedur dalam penyelidikan kasus pembunuhan Asrori sehingga menyebabkan Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan vonis bersalah kepada Devid dan Kemat, masing-masing selama 12 tahun dan 17 tahun.

Saya tidak tertarik untuk terlalu jauh mencampuri penyelidikan polisi tersebut. Yang menarik perhatian saya adalah informasi dari berbagai literatur yang saya baca berkenaan dengan tiga kasus di atas. Ternyata ada beberapa kesamaan yang melatarbelakangi tiga kasus tersebut, yaitu, pertama, orang-orang yang divonis bersalah tersebut adalah orang-orang dari kalangan yang tidak mampu dan buta hukum.

Kedua, mereka tidak didampingi penasehat hukum pada proses pemeriksaan di kepolisian. Ketiga, mereka diduga mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk pada proses pemeriksaan tersebut agar mau mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum selama, dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal tersangka atau terdakwa: (i) melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih; atau (ii) bagi mereka yang tidak mampu secara materil yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Atas penunjukan tersebut, penasehat hukum memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Seandainya saja ketentuan dalam KUHAP tersebut benar-benar dijalankan, maka mungkin dapat diminimalisir terjadinya tiga kasus tersebut dan kasus-kasus serupa lainnya yang saat ini mungkin belum terdeteksi oleh media massa. Tentu saja pelaksanaan ketentuan dalam KUHAP tersebut hanya dapat berhasil apabila ada kerjasama yang baik diantara catur wangsa penegak hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa dan advokat.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, hakim, polisi dan jaksa harus menganggap advokat sebagai mitra kerja mereka, dan bukan musuh yang harus dijauhi atau bahkan diperangi. Hakim, polisi dan jaksa harus menyadari bahwa advokat adalah salah satu pilar pendukung sistem peradilan pidana.

Bantuan Hukum

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tentu harus memiliki informasi yang seimbang dari pihak polisi dan jaksa sebagai pihak yang ingin memberikan hukuman yang optimal kepada tersangka atau terdakwa, dan dari pihak tersangka atau terdakwa yang menginginkan hukuman seringan-ringannya. Tanpa pengetahuan hukum yang memadai, akan sulit bagi tersangka atau terdakwa untuk memperjuangkan sendiri keinginannya tersebut. Untuk itulah kehadiran advokat diperlukan dalam rangka membantu tersangka atau terdakwa memperjuangkan hak-hak dan keinginannya. Demikianlah seharusnya sistem peradilan pidana bekerja. Tanpa kehadiran advokat, maka sistem peradilan pidana akan pincang.

Sepanjang memenuhi ketentuan dalam KUHAP tersebut, hakim, polisi dan jaksa tidak boleh ragu menunjuk advokat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Meski saat ini sedang diperjuangkan RUU Bantuan Hukum yang pada pokoknya mengatur mekanisme bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, organisasi advokat tetap harus membuat mekanisme yang mengatur agar kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat dapat diselaraskan dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut. Hal ini harus segera dilakukan. Jangan menunggu sampai ada lagi pihak-pihak yang menjadi korban sistem peradilan pidana yang pincang.

Labels: , , , , , , , , ,