Monday, July 28, 2008

Hukum, Transformasi Sosial dan Naskah Akademik

oleh Ari Juliano Gema

Saya mendapat kesempatan mengikuti Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), selama lima hari di Bali. Pesertanya ada yang dari instansi pemerintah, lembaga negara, organisasi non-pemerintah, praktisi hukum dan kalangan swasta.

Materi awal yang disampaikan kepada peserta adalah mengenai hukum dan perubahan sosial. Diketahui bahwa hukum bisa muncul dalam dua wajah yang saling bertentangan. Di tangan rezim otoriter, hukum bisa jadi alat pengatur yang semena-mena dan tidak adil. Sebaliknya, hukum juga bisa menjadi alat pencipta keadilan dalam masyarakat dan membatasi penguasa agar tidak sewenang-wenang (Ahmad dkk., 2007).

Untuk menjamin hukum berwajah ”ramah”, pembentukan hukum, dalam wujud peraturan perundang-undangan, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, hukum lebih mampu menangkap hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah yang disebut hukum responsif. Pembentuk hukum responsif akan menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Ia akan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bukan semata-mata keinginan penguasa.

Transformasi Sosial

Hukum responsif diyakini dapat mendorong transformasi sosial yang demokratis di negeri ini. Transformasi sosial adalah perubahan sosial yang bersifat mendasar dan mengubah pola-pola hubungan dalam masyarakat. Hukum responsif menempatkan diri dekat dengan masyarakat, dan berupaya mewujudkan tujuan bersama, bukan tujuan negara.

Transformasi sosial hanya terjadi jika perancangan peraturan bertujuan mengubah institusi sosial. Institusi adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara berulang-ulang atau terus menerus. Ketika ada perilaku yang bermasalah, maka peraturan itu dibuat untuk mengatasi perilaku yang bermasalah tersebut.

Untuk merancang peraturan yang dapat mengatasi perilaku bermasalah tersebut, digunakan metode perancangan peraturan yang disebut Metode Pemecahan Masalah (MPM). MPM selalu mensyaratkan analisis sosial dalam merancang sebuah peraturan. Untuk menemukan penyebab sebuah perilaku bermasalah seorang perancang mengajukan pertanyaan penting: mengapa seseorang berperilaku tertentu dihadapan hukum? Jadi tidak langsung mengatur mengenai sanksi terhadap suatu perilaku bermasalah.

Ambil contoh dalam menangani korupsi. Dengan metode ini, perancang peraturan tidak akan sekedar mengatur unsur-unsur korupsi dan sanksinya, namun juga memikirkan lebih lanjut cara-cara agar korupsi sebagai institusi bermasalah dapat diatasi. Perancang peraturan akan memikirkan apa penyebab korupsi tersebut dan jalan keluarnya.

Naskah Akademik

Dalam pelatihan tersebut disampaikan juga mengenai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Ada tiga lembaga yang dapat melakukan proses penyusunan suatu RUU, yaitu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baik usulan RUU dari presiden, DPR maupun DPD, biasanya didahului dengan penyusunan naskah akademik. Menurut Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, Rancangan PP dan Rancangan Perpres (Perpres No. 68/2005), yang dimaksud dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Yang menyusun naskah akademik adalah lembaga pemrakarsa RUU. Namun, menurut Perpres No. 68/2005, penyusunan naskah akademik bukanlah suatu kewajiban. Artinya, lembaga pemrakarsa boleh saja tidak membuat naskah akademik atas RUU yang diajukannya.

Naskah akademik seharusnya diposisikan sebagai suatu dokumen kebijakan (policy paper), yaitu suatu dokumen yang menjembatani komunikasi mengenai kebijakan publik yang akan dibuat di antara pihak-pihak yang terkait, yaitu pembuat kebijakan, perancang peraturan dan pemangku kepentingan (stakeholders) (Susanti, 2007). Dengan demikian, sangat disayangkan apabila suatu lembaga pemrakarsa tidak menyusun naskah akademik atas RUU yang diusulkannya. Tanpa naskah akademik, publik tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah kebijakan yang diambil dalam suatu RUU.

Labels: , , , , , , ,

Monday, July 14, 2008

Perguruan Tinggi, Peneliti dan HKI

oleh Ari Juliano Gema

Sudah beberapa kali saya diminta oleh Sub Direktorat Inkubator Bisnis & Science Park Universitas Indonesia (UI) untuk mendampingi dan membantu para dosen/peneliti UI dalam mempersiapkan deskripsi paten untuk penemuan mereka. Melihat penemuan yang beragam dan inovatif dari para dosen/peneliti UI tersebut membuat saya optimis dengan masa depan Indonesia. Seandainya saja penemuan tersebut dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat banyak, atau UI mendapat royalti dari pemberian lisensi penemuan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, tentu dampaknya akan luar biasa.

Saya pikir memang sudah seharusnya perguruan tinggi memfasilitasi para dosennya dalam berkarya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Mulai dari dukungan dana penelitian, penyediaan laboratorium dan perpustakaan, sampai membantu dan mendanai pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya-karya terpilih mereka. Dengan begitu, para dosennya akan terpancing untuk meneliti dan membuat inovasi lebih lanjut.

Masalah Penting

Dari beberapa kali interaksi saya dengan para dosen/peneliti tersebut ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, pertama, beberapa peneliti masih menganggap sistem HKI terlalu kapitalis dan monopolistik, padahal mereka ingin penemuan mereka dapat diterapkan secara leluasa oleh masyarakat luas. Hal ini menimbulkan keengganan mereka untuk mendaftarkan penemuannya.

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun begitu, sistem HKI adalah suatu keniscayaan. Semua negara memiliki sistem HKI. Apabila peneliti tersebut tidak mau mendaftarkan penemuan mereka, dan begitu saja menerapkan/memberikan penemuan mereka kepada masyarakat luas, maka mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang akan mendaftarkan penemuan tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kalau pihak-pihak tersebut berhasil mendapatkan hak atas penemuan tersebut, dan kemudian memonopoli pemanfaatan dari penemuan tersebut, siapa yang akan dirugikan? Bukankah lebih baik peneliti tersebut mengurus pendaftaran penemuannya sampai mendapatkan hak, baru kemudian diterapkan/diberikan kepada masyarakat luas?

Banyak perusahaan besar yang mendaftarkan penemuan mereka untuk mendapatkan paten. Setelah mendapatkan paten, penemuan tersebut bukannya untuk diterapkan, melainkan untuk disimpan saja. Tujuannya adalah agar kompetitor mereka, atau siapapun, tidak dapat menggunakan penemuan tersebut.

Saya tegaskan berkali-kali kepada para peneliti tersebut. Kalau tidak suka dengan sistem HKI, jangan ’lari’ darinya. Berjuang saja dari dalam sistem. Daftarkan penemuan, dapatkan haknya, dan bagikan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Kedua, dalam melakukan penelitiannya, beberapa peneliti mendapatkan dana penelitian dari lembaga-lembaga di luar perguruan tinggi tempatnya mengabdi. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat ada kemungkinan pemberian dana tersebut disertai dengan berbagai persyaratan.

Mungkin saja lembaga-lembaga tersebut mensyaratkan bahwa pemegang hak dari hasil penelitiannya nanti adalah lembaga-lembaga tersebut. Perguruan tinggi perlu melihat dengan seksama kerjasama dengan lembaga-lembaga yang membantu tersebut. Apabila memang adanya persyaratan mengenai pemegang hak tersebut, maka perguruan tinggi harus mampu menegosiasikan agar pemegang hak dari hasil penemuan tersebut adalah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, apapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian tersebut tidak hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga tersebut, namun juga oleh perguruan tinggi.

Ketiga, beberapa peneliti mempertanyakan mengenai kelanjutan dari penemuan mereka setelah dilakukan pendaftaran. Menurut saya, perguruan tinggi perlu punya konsep yang jelas mengenai bagaimana melakukan komersialisasi dari penemuan tersebut. Perlu jelas diatur apa manfaat yang didapat dari para peneliti tersebut dengan menyerahkan penemuannya kepada perguruan tinggi.

Perguruan tinggi perlu memikirkan kerjasama dengan industri terkait dalam memanfaatkan dan mengembangkan penemuan para peneliti tersebut. Mudah-mudahan dari kerjasama tersebut perguruan tinggi mendapat pemasukan untuk menambah dana operasionalnya, peneliti mendapat kompensasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta mengembangkan lebih lanjut penemuannya, dan industri mendapatkan keuntungan dari inovasi yang dibuat oleh para peneliti tersebut.


Labels: , , , ,

Monday, July 07, 2008

Menyoal Jual Beli Suara Dalam Pemilu

oleh Ari Juliano Gema

Hati-hati bercanda soal pemilu. Itu pesan dari sebuah artikel yang saya baca di harian Kompas. Ceritanya, ada seorang warga negara AS yang menawarkan suaranya untuk pemilihan presiden di AS lewat situs lelang eBay. Dia meminta minimal USD 10 (sekitar Rp 92.000,-) sebagai ganti suaranya bagi kandidat presiden AS yang berminat (Kompas, 05/07/08).

Menurut orang itu, perbuatannya hanyalah lelucon belaka. Sayangnya, pengadilan tidak melihat itu sebagai lelucon. Akibatnya, orang itu didakwa dengan penyuapan dan pengumpulan dana dibawah undang-undang negara bagian tahun 1893, yang menjadikan pembelian atau penjualan suara sebuah tindak kriminalitas. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman penjara atau denda hingga USD 10.000 (sekitar Rp 92 juta).

Bagaimana dengan Indonesia? UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) mengatur banyak larangan terhadap perbuatan atau tindakan terkait dengan pemilu dari partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD, KPU, pengawas pemilu, pejabat negara, dan bahkan lembaga survey independen.

Celah UU Pemilu

Dalam UU Pemilu diatur mengenai sanksi bagi pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Intinya, sanksi dijatuhkan bagi pihak yang membeli suara dalam pemilu. Bagaimana dengan pihak yang menjual suaranya? UU Pemilu kita tidak mengaturnya dengan tegas.

Saya bisa membayangkan hal yang mungkin terjadi dengan tidak adanya pengaturan dalam UU Pemilu mengenai sanksi untuk orang yang menjual suaranya. Bisa saja penduduk satu desa menawarkan suaranya kepada partai peserta pemilu tertentu dengan imbalan adanya sumbangan dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut. Akhirnya, pemilu bukan untuk memilih figur wakil rakyat yang berkualitas, namun sebagai ajang pencarian sumbangan.

Menutup Loophole

Namun begitu, KPU, Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum harus kreatif dalam menutup loophole pada UU Pemilu tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang memberi kesempatan, sarana, keterangan atau sengaja menganjurkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.
Meski UU Pemilu tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual suaranya, namun ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menjual suaranya. Pihak yang menjual suaranya tersebut dapat dianggap menganjurkan pihak lain untuk membeli suaranya. Dengan demikian, pihak yang membeli dan pihak yang menjual suaranya dapat dikenakan sanksi pidana.

Labels: , , , , , , , ,

Tuesday, July 01, 2008

Awasi Pengumpulan Dana Kampanye Caleg!

oleh Ari Juliano Gema

KPK beraksi kembali! Dengan tertangkapnya Bulyan Rohan oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait pembelian kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI, berarti semakin menambah panjang daftar anggota DPR RI yang dicokok KPK.

Apa yang menyebabkan beberapa anggota dewan yang terhormat itu begitu nekat melakukan perbuatan itu? Padahal sudah ada beberapa orang rekannya yang terjaring KPK karena kasus yang sama.

Emerson Juntho dari ICW menilai bahwa ’kenekatan’ itu terjadi karena semakin dekatnya Pemilu 2009. Beberapa anggota DPR yang terjaring KPK itu disinyalir sedang mengumpulkan dana untuk mendukung pencalonan mereka kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2009 – 2014 (Kompas, 01/07/08).

Penilaian tersebut bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga para anggota DPR yang bermaksud menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk periode 2009 - 2004 pasti butuh dana besar untuk mendukung kampanye pencalonan mereka. Dengan strategisnya posisi anggota DPR/DPRD, para caleg bisa saja menawarkan ’kesepakatan’ dengan pengusaha atau pihak yang berkepentingan yang mau membantu mendanai kampanyenya.

Celah UU Pemilu

Sialnya, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mengatur mengenai perolehan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing calon anggota DPR/DPRD. Karena dianggap dana kampanye para calon tersebut berasal dari partai politiknya masing-masing, maka UU Pemilu hanya mengatur mengenai dana kampanye yang diperoleh dan digunakan partai politik peserta pemilu. Padahal bisa saja caleg tersebut langsung menggunakan dana pribadi atau dana bantuan pihak lain yang diakuinya sebagai dana pribadi untuk membiayai kampanyenya.

Dalam UU Pemilu, calon anggota DPD saja diwajibkan untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanyenya kepada KPU. Diatur juga mengenai batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima oleh calon anggota DPD dari perseorangan dan perusahaan. Kalau perolehan dan penggunaan dana kampanye dari calon anggota DPD saja diatur dalam UU Pemilu, lalu mengapa calon anggota DPR/DPRD tidak diatur?

Disinilah loop hole dari UU Pemilu kita. Para caleg dapat dengan bebas mencari sendiri dan menggunakan dana kampanye yang diperolehnya untuk membiayai kampanye mereka tanpa harus melapor ke KPU. Padahal hal ini rentan sekali dengan isu kolusi dan korupsi.

Oleh karena itu, menurut saya, KPK, KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus mulai melakukan koordinasi dalam menyikapi semakin dekatnya Pemilu 2009 ini. Perolehan dana yang besar di rekening pribadi caleg atau rekening lain yang diduga berkaitan dengan caleg tersebut harus mulai dipantau. Apalagi kalau caleg tersebut adalah seorang pejabat negara.

Ke depan, revisi UU Pemilu harus memasukkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban masing-masing calon anggota DPR/DPRD untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU. Harus ditetapkan juga batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima. Dengan begitu, peluang adanya kolusi dan korupsi berkaitan dengan pengumpulan dana kampanye tersebut dapat diminimalisir.

Labels: , , , , , , , ,