Tuesday, April 01, 2014

Apakah Ada Partai Politik yang Korupsi?



oleh Ari Juliano Gema

Di media sosial tersebar informasi tentang partai-partai politik yang dikatakan paling korup berdasarkan jumlah anggota partai politik (Parpol) yang telah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Data untuk menyusun informasi tersebut katanya diambil dari berbagai sumber seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan NGO.

Akibat informasi tersebut, seorang kawan bilang dia tidak akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April nanti karena baginya semua Parpol sama korupnya, jadi tidak ada alasan bagi dia untuk mempercayakan suaranya kepada Parpol manapun. Saya pun bertanya kepada dia, apakah memang ada Parpol yang korupsi?

Parpol sebagai Korporasi

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Sedangkan pengertian “Korporasi” dalam UU Tipikor adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menurut UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pengertian “Partai Politik” adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dari pengertian tersebut, jelas Parpol memenuhi kriteria sebagai korporasi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Jadi sebenarnya Parpol sebagai korporasi bisa diseret ke Pengadilan Tipikor jika dapat dibuktikan bahwa ada suatu korupsi yang dilakukan berdasarkan kebijakan resmi Parpol tersebut. Namun, hingga tulisan ini dibuat, saya belum pernah mendengar pihak Kepolisian, Kejaksaan atau KPK mengusut Parpol sebagai tersangka korupsi. Saya juga tidak pernah mendengar ada putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan sanksi pidana kepada Parpol.

Anggota Parpol bukan Parpol   

Jika selama ini banyak anggota Parpol yang telah dijatuhi sanksi pidana karena korupsi, Pengadilan Tipikor memvonis mereka sebagai orang perseorangan, bukan mewakili Parpolnya. Jika mereka melakukan korupsi karena diperintahkan oleh Parpol, tentu menjadi tugas aparat Kepolisian, Kejaksaan atau KPK untuk mencari bukti adanya kebijakan resmi atau perintah dari Parpol kepada anggotanya untuk melakukan korupsi. Jika tidak dapat dibuktikan ada kebijakan resmi atau perintah dari Parpol, artinya anggota Parpol tersebut melakukan korupsi atas dasar niatnya sendiri.

Oleh karena itu, secara hukum, tidak ada Parpol yang korupsi, sehingga istilah “Parpol yang paling korup” yang digembar-gemborkan di media sosial itu sebenarnya tidak relevan. Lebih tidak relevan lagi jika istilah “Parpol yang paling korup” itu dijadikan isu untuk menghantam lawan politik dalam pemilu.

Jadi, jangan ikut-ikutan membodohi masyarakat dengan isu "Parpol yang paling korup". Tidak adil bagi calon anggota legislatif yang bersih, mempunyai kapasitas dan kapabilitas memadai, serta tidak pernah korupsi, jika tidak dipilih oleh masyarakat lantaran Parpolnya dianggap "Parpol yang paling korup". Kalaupun banyak anggota Parpolnya yang telah dipidana karena korupsi, anggap saja ada program "detoksifikasi" besar-besaran terhadap Parpol tersebut agar bisa menjadi Parpol yang sehat.


Sunday, December 22, 2013

Pendaftaran HKI, Pemborosan atau Investasi?


oleh Ari Juliano Gema

Saya sering bertemu dengan orang-orang yang sudah paham tentang pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) atas karyanya atau produk usahanya tapi masih belum juga melakukan pendaftaran HKI. Banyak alasan yang dikemukakan mereka, antara lain belum punya waktu untuk mengurus pendaftarannya atau belum ada biaya yang dianggarkan untuk pendaftaran HKI.

Kalau alasannya belum ada waktu, sebenarnya hal itu bisa diselesaikan dengan menunjuk konsultan HKI untuk mengurus pendaftaran HKI mewakili dirinya. Konsultan HKI akan membantu memilih pendaftaran jenis HKI yang tepat, mengurus persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan dan berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal HKI dalam rangka pengurusan pendaftaran HKI tersebut.

Sedangkan kalau alasannya belum ada biaya karena menganggap pendaftaran HKI hanya buang-buang uang saja, mungkin perlu dipertimbangkan kembali alokasi anggaran dalam menjalankan usaha. Umumnya, anggaran diprioritaskan untuk membeli alat produksi dan bahan baku. Namun, jarang yang berpikir keuntungan yang didapat jika menganggarkan biaya pendaftaran HKI sebagai prioritas juga.    

Banyak yang tidak tahu kalau biaya pendaftaran atau perolehan HKI dapat dicatat di kolom aktiva tetap tak berwujud dalam laporan keuangan. Menurut Standar Akuntasi Keuangan, aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain.

Aktiva tetap tak berwujud ini tidak dapat diraba, atau tidak ada wujud fisik dan tingkat kepastian terhadap manfaat masa yang akan datang sangat tinggi. Aktiva ini dinilai pada harga perolehannya yaitu meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh aktiva tersebut, seperti misalnya biaya jasa konsultan HKI, biaya pendaftaran HKI, biaya perancangan dan pengeluaran-pengeluaran lain yang langsung berhubungan dengan perolehan HKI tersebut.  

Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran HKI tersebut pada dasarnya bukanlah pengeluaran semata, namun merupakan investasi bagi pelaku usaha. Hal ini karena selain menambah jumlah aktiva dalam laporan keuangan, juga berpotensi menghasilkan pemasukan jika dikemudian hari mendapatkan royalti dari hasil melisensikan atau mewaralabakan HKI tersebut kepada pihak lain, atau ketika HKI dialihkan kepada pihak lain dengan nilai yang lebih besar dari nilai perolehannya.

International Licensing Industry Merchandisers’ Association (LIMA), sebuah organisasi perdagangan untuk industri lisensi seluruh dunia, pernah merilis hasil surveinya mengenai royalti yang terkumpul dari lisensi HKI pada tahun 2012 yang berasal dari industri hiburan, fashion dan olahraga di kawasan Amerika Utara, yaitu sebesar USD 5,454 Milyar. Bisa dibayangkan betapa menguntungkan jika pelaku usaha mampu mengkomersilkan HKI yang dimilikinya.

Jadi, masih menganggap pendaftaran HKI itu pemborosan?


sumber foto: corporatelaw.jdsupra.com

Saturday, November 16, 2013

Daftarkan Merek Sejak Ide Masih di Kepala!


oleh Ari Juliano Gema

Dalam beberapa kali kesempatan sharing tentang hak kekayaan intelektual (HKI), saya menyampaikan bahwa dalam menjalankan usaha setidaknya ada enam jenis HKI yang perlu dilindungi, yaitu merek, hak cipta, disain industri, paten, rahasia dagang dan disain tata letak sirkuit terpadu. Dalam satu produk bisa mengandung lebih dari satu jenis perlindungan HKI. Seperti misalnya, program komputer yang bisa memiliki merek dan dilindungi hak cipta.  

Setiap kali itu juga, saya selalu mendapat pertanyaan yang sama: mengingat keterbatasan budget sebagai wirausaha pemula (start-up), apakah setiap jenis HKI yang ada dalam produk tersebut harus didaftarkan? Idealnya, ya. Tapi jika memang budget sangat terbatas, setidaknya harus diprioritaskan pendaftaran mereknya dulu di Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI). Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Sebegitu pentingnya pendaftaran merek, sampai saya menganjurkan agar merek seharusnya sudah didaftarkan sejak ide bisnis atau ide untuk membuat suatu produk masih di kepala. Mengapa?

Pertama, tidak ada larangan untuk mendaftarkan merek meski atas nama pribadi atau belum ada produk yang dipasarkan. Namun, memang ada ketentuan dalam UU Merek yang mengatakan bahwa apabila merek yang telah terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka Ditjen HKI berwenang untuk menghapus pendaftaran tersebut. Hal ini justru seharusnya bisa menjadi pendorong bagi wirausaha pemula untuk segera mengeksekusi idenya dan mempersiapkan produknya.  

Kedua, prinsip pendaftaran merek adalah first to file. Jadi siapa yang mendaftar merek terlebih dahulu, merek itulah yang akan mendapatkan perlindungan dari Negara. Siapa cepat, dia dapat. Tidak peduli apakah suatu merek telah lama digunakan seseorang, jika ada orang lain yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka orang yang mendaftarkan itulah yang mereknya dilindungi. Jadi jangan sampai menyesal jika merek yang sudah kita persiapkan dengan baik ternyata didaftarkan lebih dulu oleh orang lain hanya karena kita menunda-nunda pendaftarannya.

Ketiga, merek merupakan representasi produk atau perusahaan. Ibarat tubuh manusia, merek adalah wajahnya. Jika merek kita yang sudah terlanjur dikenal orang ternyata tidak boleh dipakai lagi karena sudah didaftarkan orang lain lebih dulu, tentu akan sangat merugikan. Sudah banyak contoh wirausaha yang hanya bisa marah-marah ketika orang lain menggunakan mereknya atau harus mengganti mereknya hanya karena lupa, menunda atau tidak tahu bagaimana mendaftarkan mereknya. Bisa dibayangkan berapa banyak waktu, biaya dan tenaga yang sudah dihabiskan untuk membangun merek tersebut. Belum lagi upaya yang harus dilakukan untuk memperkenalkan kembali merek baru kepada konsumen jika wirausaha memutuskan mengganti mereknya tersebut.



Foto: Inventionmachine.com