Thursday, December 03, 2009

3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan

oleh Ari Juliano Gema


Dalam berbagai pemberitaan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara intersepsi (RPP Penyadapan), yang merupakan turunan dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Menkominfo, RPP Penyadapan akan selesai paling lambat April 2009. Beberapa pihak menilai, apabila RPP Penyadapan tersebut disahkan maka akan menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi.


Dalam acara di sebuah stasiun TV, Menkominfo menjelaskan masalah RPP Penyadapan, bersama dengan aktivis ICW dan anggota Komisi I DPR. Setelah menyimak penjelasan beliau di acara tersebut, saya semakinyakin bahwa RPP Penyadapan tersebut memang harus ditolak, setidak-tidaknya dengan alasan sebagai berikut:


1. Menkominfo sepertinya tidak memahami hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10/2004). Menurutnya, sambil menunggu undang-undang (UU) yang mengatur penyadapan disahkan DPR, maka perlu diterbitkan dulu peraturan pemerintah (PP) untuk mengaturnya. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang uji materi UU KPK ditentukan bahwa syarat dan tata cara tentang penyadapan harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain. PP yang secara hirarki berada dibawah UU tidak boleh mengatur materi yang seharusnya diatur dalam UU.


2. Berkali-kali Menkominfo menyatakan bahwa RPP Penyadapan dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga seolah-olah kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK telah melanggar HAM. Mungkin beliau lupa bahwa menurut UUD ’45 sendiri HAM dapat dibatasi melalui UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itulah yang menjadi alasan mengapa kewenangan penyadapan oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK tidak pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.


3. Dalam naskah RPP Penyadapan versi 6 Oktober 2009 yang dirujuk aktivis ICW, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai dapat menghambat kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, yang salah satunya adalah diperlukannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan penyadapan. Ditentukan bahwa penetapan KPN dikeluarkan dalam waktu 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima. Proses ini tentu saja dapat menghambat KPK dalam menangani kasus korupsi. Bagaimana seandainya KPK ingin melakukan penyadapan dalam waktu sesegera mungkin agar tidak kehilangan momen? Bagaimana seandainya KPK hendak menyadap pihak-pihak di lingkungan lembaga peradilan itu sendiri? Siapa yang bisa menjamin tidak ada kebocoran informasi atas penetapan KPN tersebut mengingat kenyataan adanya mafia peradilan?


Berdasarkan tiga alasan di atas, saya harap Menkominfo mau berbesar hati menghentikan proses pembuatan RPP Penyadapan dan menunggu saja dibuatnya UU yang mengatur mengenai penyadapan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/Per/M.Kominfo/02/2008 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang telah diterbitkan pada periode lalu saya pikir telah cukup memadai untuk mengatur segi teknis penyadapan yang sah, tanpa mengatur hal-hal yang membatasi ketentuan dalam UU diatasnya.

Rata Penuh



Labels: , , , ,

Tuesday, October 27, 2009

Cabut Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK!

oleh Ari Juliano Gema

Sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Uji Materi Pasal 32 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah digelar pada Senin, 26 Oktober 2009 lalu. Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK pada pokoknya mengatur bahwa pimpinan KPK diberhentikan tetap apabila menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana.

Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Apa alasannya?

Apabila dibandingkan dengan lembaga atau komisi negara lainnya, kedudukan pimpinan KPK sebagai pejabat negara memang sangat lemah sekali. Pemeriksaan atas dugaan tindak pidana oleh pihak kepolisian terhadap pimpinan KPK tidak memerlukan ijin dari Presiden. Bandingkan dengan perlakuan yang diterima pejabat negara lain, seperti anggota DPR, DPD atau Kepala Daerah.

Selain itu, dalam beberapa undang-undang yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberhentian tetap seorang pimpinan lembaga atau komisi negara selain KPK, ditegaskan bahwa mereka diberhentikan tetap apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bisa dilihat dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, atau UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bandingkan dengan pimpinan KPK yang dapat diberhentikan tetap hanya karena dikenakan status terdakwa. Padahal orang yang berstatus terdakwa belumlah dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bagaimana mungkin pimpinan KPK yang belum tentu bersalah harus menerima resiko kehilangan jabatannya hanya karena dikenakan status terdakwa?

Hal ini secara jelas memperlihatkan diskriminasi terhadap pimpinan KPK. Diskriminasi ini pada akhirnya melemahkan posisi pimpinan KPK. Hanya dengan menggunakan Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang yang sangat lentur penerapannya (pasal karet), aparat penegak hukum begitu mudahnya mengkriminalisasi kewenangan KPK, dengan tujuan untuk memberhentikannya.

Oleh karena itu, pencabutan Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK mutlak harus dilakukan. Selain melemahkan posisi pimpinan KPK, keberadaan pasal itu pada gilirannya memudahkan intervensi eksekutif apabila terganggu dengan aktivitas KPK. Pimpinan KPK dapat dengan mudah dikriminalisasi untuk kemudian diberhentikan secara tetap meski belum diputus bersalah oleh pengadilan. Pada gilirannya agenda pemberantasan korupsi akan terus berpeluang digembosi.

Labels: , ,

Thursday, September 10, 2009

Tolak Pembatasan Wewenang KPK!

oleh Ari Juliano Gema


Meski telah ditunggu-tunggu pengesahannya oleh berbagai pihak, namun ternyata pembahasan RUU Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) telah melenceng dari esensinya. RUU yang seharusnya hanya mengatur mengenai pembentukan dan tata cara bersidang di Pengadilan Tipikor, ternyata malah mencoba membatasi wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).


Menurut penjelasan Arbab Paproeka, Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK hanya akan sampai tingkat penyidikan. KPK tidak bisa lagi menuntut para koruptor yang ditangani KPK. Semua kewenangan penuntutan dan pembuatan rencana penuntutan akan dilakukan Kejaksaan Agung (Kompas, 10/09/09).


Hal ini jelas sangat aneh. Pembuatan RUU Pengadilan Tipikor didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 19 Desember 2006 yang mempermasalahkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor. Pada pokoknya Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Tidak ada Putusan MK yang mempermasalahkan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK.


Pembatasan wewenang KPK hanya sampai tingkat penyidikan jelas telah menyimpang dari niat awal pembentukan KPK, yaitu untuk menerobos kebuntuan penegakan hukum atas perkara korupsi yang ditangani kejaksaan atau kepolisian. UU KPK telah memberikan wewenang kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan antara lain proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif.


Dengan demikian, tanpa kewenangan penuntutan perkara korupsi, terbuka peluang adanya kebuntuan dalam penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan. Penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan akan lebih mudah diintervensi oleh eksekutif, yudikatif atau legislatif. Kalau sudah begitu, pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi akan mengalami masa suram. Apakah hal itu yang diinginkan bangsa Indonesia?


Oleh karena itu, tidak boleh ada kompromi. Tolak pembatasan wewenang KPK untuk melakukan penuntutan perkara korupsi. Titik.



Labels: , , , ,

Monday, August 11, 2008

Bagaimana Membuat Koruptor Jera?

oleh Ari Juliano Gema

Polemik mengenai perlu tidaknya baju khusus untuk para tersangka atau terdakwa kasus korupsi terpapar di berbagai media. Fasilitas bagi terdakwa kasus korupsi yang berbeda dengan terdakwa kasus lainnya juga menjadi perbincangan. Seluruhnya bermuara dari niat untuk menumbuhkan efek jera dan rasa malu bagi para koruptor.

Terus terang, saya tidak tertarik untuk turut mengambil posisi dalam polemik yang tidak substansif ini. Mengapa tidak substansif?

Pertama, selama berpraktik di pengadilan, saya tidak pernah menyaksikan terdakwa di sidang pengadilan yang menggunakan seragam tahanan. Sebagian besar mengenakan baju putih yang mereka miliki atau disewa dari penjaga penjara. Menurut saya, cara berpakaian seperti itu adalah dalam rangka menghormati persidangan. Apabila ada terdakwa yang cara berpakaiannya terlihat ’provokatif’, saya pikir itu bukan karena terdakwa tidak punya rasa malu dengan perkaranya. Itu sekedar masalah selera dan gaya berpakaian saja.

Kedua, apabila baju khusus tersebut jadi diterapkan, mungkin bisa menimbulkan rasa malu bagi para terdakwa kasus korupsi. Tapi apakah akan menimbulkan efek jera? Nanti dulu.

Penyebab Korupsi

Dari berbagai literatur yang saya baca, sedikitnya ada tiga faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Tiga faktor tersebut adalah: (i) karena sifat dasar orang tersebut yang tidak pernah puas dengan kekayaan yang dimilikinya (corrupt by greed); (ii) karena adanya kebutuhan hidup yang mendesak (corrupt by need); dan (iii) karena sistem yang korup (corrupt by system).

Bagi para koruptor yang masuk kategori corrupt by greed, pemakaian baju khusus mungkin bisa membuat mereka berpikir seribu kali untuk korupsi. Para koruptor tipe ini biasanya dari kalangan terhormat. Pemakaian baju khusus seperti itu akan menjatuhkan harga diri mereka. Namun, apakah hal tersebut berlaku bagi koruptor dari dua tipe lainnya?

Koruptor yang masuk kategori corrupt by need akan sulit menghentikan perbuatan mereka selama kebutuhan hidup masih terus mendesak. Kadang-kadang, pilihannya adalah melakukan korupsi atau mati kelaparan. Sanksi apapun yang dikenakan kepada koruptor tipe ini tidak akan membuatnya jera. Selama tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasi desakan kebutuhan hidup tersebut, koruptor tipe ini akan terus melakukan perbuatannya.

Begitu pula halnya dengan koruptor yang masuk kategori corrupt by system. Dalam sistem yang korup, orang-orang didalamnya tidak pernah merasa bahwa dirinya koruptor. Meski melanggar hukum, namun karena pemegang kebijakan dalam sistem itu tidak melakukan perbaikan apa-apa, maka orang-orang yang terlibat dalam sistem merasa tidak ada masalah dengan sistem tersebut. Selama sistem yang korup tersebut tidak diperbaiki, orang-orang didalamnya berpotensi untuk terus diseret ke pengadilan sebagai koruptor.

Efek Jera

Menurut saya, terlepas dari apapun penyebabnya, para koruptor hanya akan jera kalau ada sanksi yang efektif. Terbukti sanksi berupa pidana penjara dan denda tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Berapapun lamanya pidana penjara yang diputuskan hakim, masih ada peluang untuk diajukan banding agar lamanya pidana penjara dapat diturunkan. Adanya remisi atau pengurangan hukuman juga dapat memperingan sanksi bagi para koruptor.

Seharusnya, hakim tingkat pertama tidak ragu untuk menjatuhkan pidana mati kepada koruptor untuk suatu kasus tertentu. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan hal itu. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Meski sanksi pidana mati yang diputuskan hakim tersebut masih mungkin diajukan banding, namun setidak-tidaknya hal itu menjadi shock terapy bagi para koruptor.

Labels: , , ,

Monday, April 21, 2008

Kalau Takut Dijebak, Jangan Korupsi, Dong!

oleh Ari Juliano Gema

Seperti yang sudah saya duga sebelumnya, pernyataan Presiden SBY pada Konvensi Hukum Nasional beberapa waktu lalu menuai polemik. Pada saat itu, Presiden SBY menyampaikan ”peringatan” kepada aparat penegak hukum agar terus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. ”Kalau ada warga negara yang berbuat kesalahan atau melanggar hukum karena tidak tahu, maka kita ikut bersalah. Dan yang lebih jelek lagi, jangan sampai menjebak, padahal kita bisa mengingatkan. Saya tekankan betul ini kepada KPK dan Kejagung”, begitu kata beliau (Kominfo-Newsroom, 15/04/08).

Banyak pihak menanggapi pernyataan tersebut. Menurut mereka, sulit rasanya melepaskan anggapan bahwa ”peringatan” tersebut adalah sebagai reaksi atas tertangkap tangannya seorang anggota DPR RI oleh KPK atas dugaan penyuapan. Karena hal itu, sampai-sampai Menteri Negara/Sekretaris Negara RI Hatta Rajasa perlu meluruskan pernyataan Presiden SBY tersebut. Ia menyatakan bahwa Presiden SBY sebenarnya mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dengan segala kewenangannya (Kompas, 19/04/08).

Senjata KPK

Ketika dibentuk, KPK dilengkapi dengan berbagai ”senjata” untuk memborbardir para pelaku korupsi. ”Senjata” yang diberikan kepada KPK menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya (UU No. 31/1999) dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), antara lain sebagai berikut:

  1. KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan apabila misalnya KPK melihat terdapat hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif;
  2. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  3. KPK berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Sebenarnya, menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk membuka, memeriksa dan menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, untuk mempercepat proses penyidikan, UU No. 31/1999 memberikan hak istimewa tersebut;
  4. Sebelum informasi/dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 31/1999 telah mengakui perluasan alat bukti yang sah dalam bentuk informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, serta setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan
  5. Beberapa tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31/1999 menganut sistem pembuktian terbalik. Berbeda dengan sistem yang dianut KUHAP, sistem ini memberikan beban pembuktian kepada terdakwa, dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terdakwa yang harus bersusah payah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuntutan dugaan korupsi dari jaksa penuntut umum.

Kewenangan sebagaimana disebut di atas terbukti efektif, karena KPK lebih leluasa untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup sebelum menangkap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penangkapan tersebut, KPK tidak mungkin bertindak sembarangan, apalagi berniat menjebak, karena hal itu pasti akan merusak kredibilitas KPK.

Mencegah Korupsi

Apabila Presiden SBY bermaksud mengatakan supaya KPK mengingatkan atau mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana korupsi daripada menjebaknya, maka sebenarnya KPK telah banyak melakukan tugasnya dalam mencegah korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU KPK, yaitu antara lain menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, serta melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.

Kalau ada pejabat yang ditangkap oleh KPK ketika sedang melakukan perbuatan yang diduga kuat merupakan tindak pidana korupsi, hal itu jelas kesalahan pejabat itu sendiri. Dengan kampanye antikorupsi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak secara nasional, seharusnya pejabat tersebut sudah tahu perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi serta konsekuensinya. Jadi, kalau takut dijebak, jangan korupsi, dong!

Labels: , , , ,