Tuesday, June 07, 2011

Peti Mati, Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Perlindungan Konsumen

oleh Ari Juliano Gema

Ada yang tidak tahu tentang kisah “peti mati” yang menghebohkan itu? Pada tanggal 6 Juni 2011 pagi, Jakarta dikejutkan dengan kabar adanya sejumlah peti mati ukuran untuk anak-anak yang dikirimkan, antara lain, kepada para pemimpin redaksi dari berbagai media, pimpinan dan karyawan perusahaan periklanan, pimpinan perusahaan consumer good dan tokoh-tokoh publik. Keseluruhan peti mati itu diperkirakan berjumlah 100 buah.

Awalnya, masyarakat menyangka hal itu adalah upaya teror kepada sejumlah media dan tokoh masyarakat. Namun, ternyata belakangan diketahui bahwa pengiriman sejumlah peti mati itu adalah dalam rangka promosi peluncuran buku dan juga peluncuran sebuah perusahaan marketing.

Perbuatan Tidak Menyenangkan

Saya tidak kenal siapa yang punya ide mengirimkan sejumlah peti mati tersebut, namun saya bisa membayangkan kehebohan yang terjadi saat orang-orang menerima peti mati tersebut. Sudah merupakan pengetahuan umum kalau peti mati itu melambangkan kematian, sehingga jika seseorang menerima peti mati dari orang yang tidak dikenal tanpa ada alasan yang jelas tentu orang yang menerima itu akan berasumsi bahwa ada yang mengancam keselamatan jiwanya/keluarganya atau ada yang mengharapkannya cepat meninggal. Apalagi saat ini masih dalam suasana teror bom dan maraknya berita penculikan anak-anak.

Pemimpin redaksi tentu mengira hal itu sebagai sebuah ancaman terhadap kerja jurnalistiknya. Mungkin saja ada pihak yang tidak suka dengan pemberitaan di suatu media massa, sehingga merasa perlu memberi peringatan lewat pengiriman peti mati tersebut agar media massa tersebut tidak lagi melanjutkan pemberitaannya tersebut.

Ibu bekerja yang menerima peti mati tersebut di kantornya tentu khawatir bahwa hal tersebut adalah ancaman terkait dengan anak-anaknya. Mungkin saja peti mati itu adalah ancaman untuk menyerahkan uang tebusan guna menebus anaknya yang telah diculik.

Adanya keadaan yang tidak menyenangkan dan dugaan adanya paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itulah yang membuat pengirim peti mati itu diproses oleh kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasarnya adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP, yaitu barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, dapat diancam saksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Perlindungan Konsumen

Meski telah diketahui bahwa motif sesungguhnya dari pengiriman peti mati tersebut adalah untuk mempromosikan peluncuran buku dan perusahaan marketing, bukan berarti pengirimnya tidak terkena jerat hukum lagi. Meski tidak ada unsur paksaan, namun jika ternyata promosi buku dengan mengirimkan peti mati tersebut menimbulkan gangguan fisik atau psikis terhadap penerimanya, maka pengirimnya bisa dituduh melanggar Pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Mungkin saja ada orang yang menjadi ketakutan atau trauma berkepanjangan akibat melihat peti mati tersebut. Mungkin juga akibat melihat peti mati tersebut seseorang yang punya penyakit jantung mengalami serangan jantung karena sangat terkejut. Orang-orang yang mengalami gangguan fisik atau psikis tersebut bisa saja melaporkan pengirim peti mati kepada polisi berdasarkan Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen tersebut. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 2 milyar.

Penutup

Dari beberapa berita seputar peti mati tersebut di sejumlah media, diketahui bahwa pengiriman peti mati tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya teror bom, perasaan terintimidasi, hingga pemecatan terhadap satpam gedung yang menerima peti mati tersebut. Selain melaporkan kepada polisi, bagi seseorang yang menderita kerugian materi akibat pengiriman peti mati tersebut, pada dasarnya dapat juga menggugat pengirimnya secara perdata untuk menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer.

Hal ini menjadi pelajaran berharga. Kreatifitas memang perlu, namun seharusnya tetap memperhatikan rambu-rambu etika, hukum dan hak asasi manusia. Jika kerja kreatif sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain, hasilnya tentu tidak berarti apa-apa lagi.


Labels: , , , , , ,

Monday, February 25, 2008

Tindak Pidana Hak Cipta: Lebih Baik Delik Biasa atau Delik Aduan?

oleh Ari Juliano Gema

Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa akan dilakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini membawa ingatan saya kembali hampir setahun yang lalu saat saya diundang oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai peserta aktif dalam lokakarya yang membahas tentang usulan perubahan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam lokakarya itu dibahas perubahan ketentuan dalam UUHC yang diusulkan oleh YLKI dalam rangka meningkatkan keleluasaan untuk melakukan akses terhadap ilmu pengetahuan (access to knowledge) sebagai bagian dari hak konsumen.

Beberapa isu yang dibahas dalam lokakarya yang dihadiri oleh unsur pemerintah, akademisi dan pelaku usaha tersebut antara lain masalah pembatasan hak cipta, first sale doctrine, kepentingan yang wajar, lisensi wajib, hak cipta dalam potret, dan sarana kontrol teknologi. Dalam lokakarya itu, saya terlibat perdebatan seru mengenai apakah perlu mempertahankan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa atau merubahnya menjadi delik aduan.

Tindak Pidana Hak Cipta

Menurut UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” adalah termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Dengan begitu, setiap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Saat ini, UUHC mengatur bahwa tindak pidana hak cipta adalah delik biasa. Hal ini sebenarnya sesuai dengan sifat utama dari hukum pidana, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah hukum pidana akan dilaksanakan, dengan mempergunakan kepentingan publik sebagai ukuran (Prodjodikoro, 1981). Delik biasa berbeda dengan delik aduan yang pelaksanaan hukum pidananya bergantung pada pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana.

Lebih Baik Delik Aduan

Menurut saya, dalam prakteknya tindak pidana hak cipta tidak tepat dimasukkan dalam kategori delik biasa. Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta harus diubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Setidak-tidaknya ada tiga alasan mengapa saya berpendapat demikian, yaitu, pertama, aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta tanpa membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak ciptanya-lah yang memegang dan mengetahui dengan pasti ciptaan yang asli tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tidak mungkin aparat penegak hukum dapat bergerak sendiri tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut.

Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mengetahui dengan pasti bahwa suatu pihak telah melanggar hak ciptanya karena tidak memiliki izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Ketiga, dalam praktek yang saya alami, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, penyelesaiannya diupayakan secara damai di luar pengadilan. Namun, karena tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, seringkali aparat penegak hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terus melanjutkan proses hukum pidana meski sudah ada kesepakatan damai antara pihak yang dilanggar hak ciptanya dengan pihak yang melanggar hak cipta. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi para pihak yang telah berdamai tersebut.

Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang di bidang HKI, yaitu tentang paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kecuali undang-undang tentang hak cipta, undang-undang di bidang HKI lainnya menentukan bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan delik aduan. Sangat aneh ketika tindak pidana hak cipta diatur berbeda dengan tindak pidana di bidang HKI lainnya. Dengan demikian, seharusnya tindak pidana hak cipta diatur sama dengan tindak pidana di bidang HKI, yaitu merupakan delik aduan.
Bagaimana menurut anda?

Labels: , ,