Apakah Lembaga Sensor Film Perlu Dibubarkan?

oleh Ari Juliano Gema

Menyimak pernyataan bersama Masyarakat Film Indonesia (MFI) pada tanggal 3 Januari 2007 yang dimuat di berbagai media membuat saya berpikir keras. Dalam pernyataannya itu, MFI mendesak pemerintah untuk membubarkan lembaga-lembaga perfilman bentukan pemerintah yang ada, seperti Lembaga Sensor Film (LSF) dan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), karena dinilai tidak mencerminkan semangat pembaharuan dan tidak berpihak pada kemajuan perfilman Indonesia. Untuk itu, MFI mengusulkan agar keberadaan LSF diganti menjadi sebuah Lembaga Klasifikasi Film.

LSF dan BP2N

LSF dibentuk atas amanat UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU No. 8/1992). Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, LSF bertugas: (i) melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum; (ii) meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan; dan (iii) menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan.

Pembentukan BP2N juga berdasarkan amanat UU No. 8/1992. Salah satu fungsi BP2N menurut UU No. 8/1992 adalah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh LSF. Dengan demikian, BP2N sebenarnya berfungsi juga sebagai suatu lembaga penyelesaian perselisihan antara perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia dengan LSF.

Kebebasan Berkomunikasi?

Sejujurnya, untuk menjawab apakah LSF perlu dibubarkan atau tidak bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi, berkomunikasi, termasuk melalui film seperti yang dilakukan oleh insan perfilman, merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi kita. Seperti halnya dengan buku, lukisan, lagu dan puisi yang tidak memerlukan tanda lulus sensor untuk dipublikasikan, seharusnya begitu juga dengan penayangan film.

Namun, di sisi lain, film sebagai media komunikasi massa berbentuk audio-visual ternyata memiliki pengaruh yang lebih besar bagi penikmatnya ketimbang bentuk media komunikasi lainnya. Melalui berita di media massa, kita tahu bahwa banyak kasus perkosaan terjadi karena pelakunya terangsang oleh film porno yang ditontonnya. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang memperkosa karena puisi yang dibacanya atau lagu yang didengarnya.

Begitu juga dengan fenomena tindak kekerasan yang merebak di kalangan anak-anak karena terpengaruh tayangan gulat profesional di salah satu stasiun televisi. Sangat disayangkan tayangan tersebut baru dihentikan setelah jatuh korban terlebih dahulu. Itupun setelah stasiun televisi itu mendapatkan protes dari berbagai kalangan.

Pada keadaan inilah Negara dituntut mengambil peran untuk melindungi warga negaranya dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh segala karya sinematografi, termasuk film. Saat ini, peran yang diharapkan dari Negara itu telah diwujudkan dalam UU No. 8/1992 dengan membentuk LSF.

Ide Pembaharuan

Faktanya, suka tidak suka, LSF telah terbentuk karena amanat undang-undang. Konstitusi kita sendiri memberikan kewenangan kepada Negara untuk membatasi hak dan kebebasan warga negaranya, termasuk kebebasan berkomunikasi melalui film, dengan menetapkan pembatasan tersebut dalam suatu undang-undang. Pembatasan itu semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memperhatikan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Secara teori, untuk membubarkan LSF bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UU No. 8/1992 terlebih dahulu atau mengajukan uji materi UU No. 8/1992 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan ketentuan yang mengatur keberadaan LSF. Tapi bagaimana dengan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh film? Apakah perlu menunggu jatuh korban dahulu baru pemerintah bisa melakukan tindakan terhadap film tersebut?

Mungkin MFI harus berhati-hati dalam melontarkan ide pembubaran LSF. Jangan sampai ide ini semata-mata dilandasi emosi karena LSF sering tidak meloloskan film-film yang diproduksi oleh anggota MFI.

Saya setuju dengan ide pembaharuan di bidang perfilman yang dilontarkan oleh MFI. Mungkin lebih baik kalau ide pembaharuan itu diarahkan pada pembaharuan secara substansil ketimbang melakukan “politik bumi hangus”. Saya pikir MFI dapat mengusulkan agar keanggotaan LSF ke depan bisa mengakomodir sineas-sineas berpikiran maju di dalamnya, sehingga ide pembaharuan dapat lebih merasuk ke dalam tubuh LSF. Dengan kekuatan lobinya, MFI juga dapat mendesak agar parameter yang digunakan oleh LSF dalam menilai suatu film dapat ditinjau ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Ide pembaharuan juga perlu diarahkan kepada BP2N agar lebih berdaya dan dapat dipercaya oleh insan perfilman untuk menyelesaikan perselisihan sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh LSF. Saya yakin tidak semua orang, termasuk insan perfilman, tahu bahwa keputusan penolakan suatu film oleh LSF itu ternyata tidak final karena masih bisa dilakukan upaya banding ke BP2N.

Kalaupun pada akhirnya LSF dan BP2N berhasil dibubarkan, saya titip pesan kepada MFI untuk melakukan self regulatory di industri perfilman dengan membuat semacam tata krama dalam membuat film yang akan ditayangkan di tanah air. Saya pikir hal ini tidaklah berlebihan, mengingat masyarakat periklanan Indonesia telah berhasil membuat Tata Krama Periklanan Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen.

Maju Terus Perfilman Indonesia!