Stiglitz, Politik HKI Amerika Serikat dan Posisi Indonesia

oleh Ari Juliano Gema

Menarik apabila menyimak pemikiran Joseph E. Stiglitz dalam bukunya yang berjudul The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade. Buku ini pada pokoknya berisi kritik terhadap cara kerja ekonomi pasar/kapitalis melalui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) pada tahun ‘90-an.

Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 yang pernah menjadi anggota Dewan Penasehat Ekonomi pada pemerintahan Presiden Bill Clinton (1995-1997) serta pernah menjabat sebagai Senior Vice President dan Chief Economist di World Bank (1997-2000) ini tanpa tedeng aling-aling membongkar borok-borok kebijakan kapitalis ala AS, yang tidak hanya berdampak pada AS tapi juga pada negara-negara berkembang, berdasarkan pengamatan dan pengalamannya. Dengan memaparkan visinya mengenai perimbangan peran antara pasar dan pemerintah, Stiglitz menunjukkan bahwa dengan tidak mencontoh apa yang sudah terjadi di AS, negara-negara lain bisa mencapai perekonomian yang lebih sehat serta tata masyarakat yang lebih adil dan berdaulat, sehingga warganya tidak menjadi bulan-bulanan belaka dalam persekongkolan antara dunia bisnis dan politik.

Politik HKI Amerika Serikat

Saya tertarik pada bagian buku yang membahas tentang upaya pemerintah AS dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual (HKI) pada setiap kesepakatan dagang internasional. Pada perundingan multilateral General Agreement on Tariffs and Trade, misalnya, atas desakan perusahaan-perusahaan farmasi di AS, pemerintah AS bersikeras agar perlindungan HKI diterapkan seketat mungkin. Perusahaan-perusahaan farmasi itu percaya bahwa makin ketat perlindungan HKI atas produk mereka, makin tinggi laba mereka, yang pada gilirannya akan memberikan pemasukan yang tinggi pula bagi pemerintah AS.

Stiglitz menentang langkah pemerintah AS itu karena kuatir bahwa perlindungan HKI yang ketat itu bisa mengakibatkan mahalnya harga obat di negara-negara berkembang, yang akan merugikan warga miskin yang jatuh sakit. Dia menganggap bahwa apabila kesepakatan mengenai perlindungan HKI yang diusulkan AS itu ditandatangani, maka sesungguhnya yang sedang ditandatangani adalah akta kematian ribuan orang di negara-negara berkembang yang akan kehilangan obat-obatan penyambung nyawa.

Dalam buku ini juga diungkapkan bahwa banyak pihak telah mengemukakan ironi bahwa selama pertumbuhan pesat ekonomi dan industrialisasi di AS pada abad ke-19, AS sendiri justru banyak digugat karena telah mencuri HKI dari Eropa. Stiglitz mengemukakan fakta bahwa warga non-AS tidak diberi perlindungan paten sampai tahun 1836. Setelah AS berhasil mencapai kemajuan dari pemanfaatan paten milik warga non-AS yang tidak terlindungi itu, sekarang malah AS berupaya sekeras mungkin melindungi paten milik warganya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pada tahun ’90-an banyak muncul gugatan terhadap perusahaan-perusahaan AS atas dugaan pembajakan hayati (biopiracy) berkenaan dengan pendaftaran paten obat dan makanan tradisional dari negara-negara berkembang. Dengan paten ini, mereka mengenakan biaya kepada negara-negara berkembang atas pemanfaatan obat dan makanan tradisional yang sesungguhnya sudah dikenal dan dimanfaatkan di negara-negara berkembang itu sejak zaman dahulu kala.

Kasus yang paling terkenal berkaitan dengan biopiracy itu adalah kasus yang melibatkan Texas RiceTec, Inc., yang menerima paten atas galur dan biji padi basmati, yang selama berabad-abad telah ditanam oleh petani Punjab di wilayah India dan Pakistan. Dalam kasus ini, karena protes internasional, termasuk tekanan dari pemerintah India, akhirnya membuat perusahaan itu mencabut seluruh klaimnya atas paten yang diterimanya tersebut. Namun demikian, pertarungan hukum ini membutuhkan biaya besar, dan otomatis merugikan negara berkembang.

Posisi Indonesia

Pemerintah RI sebenarnya sudah punya seperangkat peraturan yang baik untuk melindungi kepentingan warga negara dari pelaksanaan paten yang lebih berpihak pada perusahaan-perusahaan farmasi. Salah satu ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten) menjelaskan bahwa apabila pemerintah berpendapat suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Ketentuan UU Paten itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (PP No. 27/2004).

Berdasarkan ketentuan UU Paten dan PP No. 27/2004 itu, pemerintah RI pernah melaksanakan sendiri paten atas obat-obatan anti retroviral yang sangat berguna dalam menanggulangi epidemi HIV/AIDS. Hal ini memberikan hak kepada pemerintah RI untuk memproduksi atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memproduksi obat-obatan dengan jenis Nevirapin selama 7 tahun dan Lamivudin selama 8 tahun terhitung sejak 5 Oktober 2004. Boehringer Ingelheim dan Biochem Pharma Inc. sebagai pemegang paten obat-obatan itu diberikan imbalan sebesar 0,5% dari nilai jual netto-nya.

Dengan demikian, dalam menerapkan sistem HKI di Indonesia, pemerintah RI tidak perlu takut untuk bertindak pro-rakyat apabila memang terdapat kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya ketentuan UU Paten itu, pemerintah RI seharusnya dapat berbuat lebih banyak untuk menangani masalah langkanya obat-obatan bagi para pengungsi di daerah bencana akibat tingginya harga obat di sana, serta penyediaan obat-obatan untuk menanggulangi epidemi flu burung.

Disamping itu, pemerintah juga harus serius dalam melindungi keanekaragaman hayati (biodiversity) di tanah air. Pemerintah perlu berhati-hati dan secara cermat mengawasi setiap bentuk kerjasama pengelolaan dan pengembangan biodiversity dengan pihak asing, sehingga hasil pengembangan biodiversity itu tidak hanya dinikmati pihak asing tapi juga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.