Langkah Taktis 'Membungkam' Aktivis

oleh Ari Juliano Gema

----------------------------------------------------------------------------------
PERINGATAN: Tulisan ini hanya boleh dibaca oleh pejabat yang sering dibuat “gerah” oleh aktivis yang kritis, termasuk oposan dan lawan politik, terhadap dirinya. Bagi orang-orang yang bercita-cita jadi pejabat juga boleh membacanya. Bagi anda yang tidak termasuk kategori orang-orang di atas harap tidak membaca tulisan ini.
----------------------------------------------------------------------------------

Saat ini, didemo atau dikritik oleh aktivis bagi pejabat mungkin sudah menjadi sarapan sehari-hari. Masalahnya, seringkali pejabat itu salah dalam mengambil langkah untuk “menanggulangi” kegiatan yang dilakukan aktivis tersebut. Cara-cara biadab seperti menteror, menculik, menyiksa bahkan menghilangkan nyawa aktivis yang bersangkutan jelas tidak bisa ditolerir karena alasan sebagai berikut, pertama, sudah jelas cara-cara tersebut melanggar hukum. Jadi kalau ada pejabat yang melakukan cara-cara seperti itu pasti ia berjiwa preman atau manusia barbar zaman batu.

Kedua, cara-cara itu akan mengundang kecaman dan tekanan negatif dari publik di dalam maupun luar negeri. Jangan pernah menyepelekan hal ini, karena sudah banyak rezim pemerintahan yang jatuh karena tekanan dari dalam maupun luar negeri. Ketiga, cara-cara seperti itu justru akan semakin memperkuat keberanian dan semangat perlawanan dari kawan-kawan aktivis itu. Ingat, aktivis kadang memiliki jaringan aktivis yang berperilaku seperti aliran air, yang kalau dibendung maka aliran air akan berkumpul dan semakin kuat tekanannya untuk mendobrak atau melampaui bendungan tersebut untuk tetap mengalir sampai ketujuannya.

Langkah Taktis

Agar seorang pejabat dapat menanggulangi kegiatan aktivis yang membuat “gerah” itu, tanpa menggunakan cara-cara biadab, kiranya perlu dipahami dulu hal-hal dasar yang dapat membuat seorang manusia melupakan idealismenya. Sudah sering kita dengar bahwa ada tiga hal yang dapat melemahkan idealisme seseorang, yaitu harta, tahta dan wanita. Apabila seorang pejabat dapat memberikan satu saja dari tiga hal itu, maka bisa jadi aktivis tersebut tidak akan bersuara kritis lagi kepada pejabat tersebut. Model-model pemberian tiga hal tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Harta

Kalau pejabat memberikan uang dalam jumlah besar secara langsung kepada seorang aktivis tentu sangat kentara sekali upaya “membungkam” aktivis tersebut. Oleh karena itu, pemberian materi sebenarnya dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu antara lain dengan mengundang aktivis itu sebagai narasumber dalam forum diskusi, seminar atau simposium dengan memberikannya honorarium yang tinggi, serta fasilitas akomodasi dan transportasi kelas satu. Semakin sering aktivis itu diundang ke forum seperti itu, semakin jarang ia bersuara kritis di luar forum.

Bisa juga dengan memberikan beasiswa atau merekomendasikan pihak-pihak di luar negeri agar aktivis itu dapat diberi kesempatan belajar di luar negeri. Pernah ada seorang aktivis yang sering ikut demonstrasi menentang tindakan Pemerintah AS menyerbu Irak dan Afghanistan. Ketika ia mendapat beasiswa untuk belajar di AS, ia sama sekali tidak pernah melakukan demonstrasi menentang tindakan Pemerintah AS di sana, padahal bukankah kantornya Mr. George Bush dapat lebih mudah didatangi?

Apabila aktivis itu tergabung dalam suatu organisasi, bisa juga pejabat itu memberikan donasi yang besar untuk organisasinya, agar organisasi itu merasa berhutang budi. Mungkin saja pejabat itu dapat diangkat sebagai Dewan Penasehat atau Dewan Penyantun di organisasi tersebut, sehingga dapat “mengontrol” tindakan aktivis itu.

2. Tahta

Pejabat dapat menawarkan jabatan penasehat, staf ahli atau tenaga ahli kepada aktivis yang sering mengkritiknya. Bisa juga dengan membuat komisi-komisi atau tim-tim yang (seolah-olah) independen yang akan diisi dengan aktivis-aktivis kritis itu. Dengan melibatkan aktivis kritis dalam lingkaran birokrasinya, maka di satu sisi pejabat tersebut mendapat legitimasi kuat karena (seolah-olah) didukung oleh aktivis kritis, di sisi lain aktivis tersebut mungkin tidak akan bersuara kritis lagi terhadap pejabat tersebut di luar karena sama saja dengan mengkritik dirinya sendiri.

Bisa juga menawarkan jabatan konsultan ataupun direksi dan komisaris di BUMN yang berada di bawah pengawasannya. Mungkin juga dengan menawari aktivis itu jabatan duta besar di negara sahabat, sebagaimana sering diterapkan oleh rezim Orde Baru.

3. Wanita/Jodoh

Sebagaimana dilakukan oleh raja-raja di Indonesia dahulu, apabila seorang raja merasa mendapat ancaman dari kerajaan lain, dan apabila berdasarkan pertimbangannya ia tidak mampu mengalahkan kerajaan tersebut dengan jalan perang terbuka, maka biasanya ia akan menawarkan anak atau kerabat istana untuk dijodohkan dengan raja, anak raja atau kerabat raja saingannya itu. Dengan jalan itu, dua kerajaan itu tidak perlu takut akan terjadi perang terbuka di antara mereka, karena pada dasarnya mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Pejabat juga dapat membuat situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga aktivis atau keluarga aktivis itu dapat terikat dalam hubungan perkawinan dengan keluarga dari pejabat yang bersangkutan. Sehingga apabila ada perbedaan pendapat antara pejabat dan aktivis tersebut, hal itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan tidak perlu jadi konsumsi publik.

Penutup

Apabila ada aktivis yang tidak mau menerima tiga hal tersebut di atas karena benar-benar ingin mempertahankan idealismenya, maka pejabat tersebut tidak perlu berkecil hati. Bahkan pejabat tersebut harus bersyukur kepada Tuhan YME, karena saat ini sudah sangat langka manusia yang idealis di negeri ini. Disamping pejabat tersebut tidak perlu bersusah payah menawarkan atau memberikan tiga hal di atas, juga pejabat tersebut bisa yakin akan ketulusan segala kritikan atau tindakan aktivis itu.

Bagaimanapun juga, seorang pejabat haruslah menanggapi aspirasi-aspirasi rakyat dan terbuka untuk menerima kritik-kritik sehat yang membangun dan konstruktif. Aktivis yang idealis itu harus diperlakukan sebagai “mitra kerja” dengan kebersamaan dalam rangka meluruskan hal-hal buruk yang mungkin terjadi dari kebijakan yang diambil pejabat tersebut, untuk menuju perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara.

Selamat mencoba!