Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Kudeta Militer di Thailand? oleh Ari Juliano Gema Pertanyaan besar yang selama ini menyelimuti rakyat Thailand akhirnya terjawab sudah. Kelompok militer dibawah komando Jenderal Sonthi Boonyaratglin akhirnya benar-benar melakukan kudeta terhadap kekuasaan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada tanggal 19 September 2006 lalu, setelah dalam beberapa kesempatan Jenderal Shonti menampik isu yang mengatakan bahwa militer akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan PM Thaksin. Kudeta itu terjadi ditengah krisis politik yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Lebih dari setahun yang lalu, terbentuk gerakan oposisi besar yang menentang PM Thaksin karena kebijakan populisnya yang menyuburkan praktik korupsi dan nepotisme. Kudeta militer sebenarnya bukan hal baru di Thailand. Kalau kita melihat kembali catatan sejarah Thailand, diketahui bahwa kudeta militer di Thailand pertama kali terjadi pada tahun 1932 yang dilakukan oleh perwira-perwira Thailand lulusan luar negeri. Kudeta itu berhasil mengakhiri sistem politik Thailand dari Monarki Absolut menjadi Monarki Konstitusional. Sejak kudeta itu, tercatat telah terjadi 17 kali percobaan kudeta sampai kudeta yang terjadi pada tahun 1991, yaitu 15 tahun sebelum kudeta yang terakhir terjadi. Kudeta Berulang Ada persamaan antara kudeta yang terjadi pada tahun 1991 dengan tahun 2006, yaitu sama-sama dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan sipil yang (dituduh) korup dan tidak sampai terjadi kudeta berdarah. Namun, ada juga perbedaan mendasar antara kudeta yang terjadi pada tahun 1991 dengan tahun 2006, yaitu kudeta pada tahun 1991 langsung menuai kecaman luas dari dunia internasional, sehingga kelompok militer yang melakukan kudeta itu terpaksa membentuk Dewan Penjaga Perdamaian Nasional (DPPN), untuk kemudian menunjuk pengusaha dan mantan diplomat, Anand Panyarachun, sebagai Penjabat PM sampai pemilihan umum yang akan diadakan kemudian. Bandingkan dengan tanggapan dari dunia internasional yang terkesan wait and see terhadap kudeta yang terjadi tanggal 19 September lalu. Dari pemilihan umum yang diadakan oleh DPPN tersebut, terpilihlah Narong Wongwan sebagai PM karena kemenangan partai yang dipimpinnya. Namun, Jenderal Suchinda Kraprayoon, sebagai salah satu pemimpin DPPN, tidak dapat menerima kemenangan Narong tersebut. Jenderal Suchinda menuduh Narong terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang, sehingga dengan alasan itu Jenderal Suchinda mengambil alih jabatan PM. Akibat perbuatan Jenderal Suchinda itu, terjadi demonstrasi besar-besaran yang kemudian berkembang menjadi bentrokan berdarah antara pengunjuk rasa dengan militer pada tanggal 17 – 19 Mei 1992. Tercatat sebanyak 50 pengunjuk rasa tewas, ratusan luka-luka dan lebih dari 250 orang dinyatakan hilang. Bandingkan dengan pengambilalihan kekuasaan PM Thaksin oleh Jenderal Sonthi yang tanpa bentrokan berdarah dan justru mendapat dukungan dari sebagian rakyat Thailand. Mendengar terjadinya bentrokan berdarah itu, Raja Bhumibol Adulyadej langsung memanggil Jenderal Suchinda untuk memintanya mengundurkan diri, dan meminta Penjabat PM Anand Panyarachun untuk kembali memerintah sampai pemilihan umum yang akan diselenggarakan kemudian. Bandingkan dengan sikap diam Raja Bhumibol saat ini yang seolah-olah merestui kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Sonthi. Konstitusi Rakyat Setelah berkali-kali kudeta dan dilanda krisis ekonomi, Raja Bhumibol pada tahun 1997 membentuk Majelis Penyusun Rancangan UUD beranggotakan 99 orang yang dipilih melalui pemilu. Majelis itu berhasil menggalang partisipasi rakyat Thailand dengan mengadakan serangkaian debat publik atas rancangan konstitusi yang disusunnya sebelum rancangan konstitusi tersebut disahkan. Konstitusi yang disebut “Konstitusi Rakyat” ini diyakini membawa perubahan politik yang fundamental bagi Thailand. Konstitusi ini memasang rambu-rambu yang tegas terhadap perilaku pejabat publik. Untuk perdana menteri dan jajarannya, berlaku larangan mempunyai usaha, saham dan kerjasama di perusahaan tertentu. Ditambah pula dengan larangan menjadi pegawai perusahaan apa saja. Diatur pula ketentuan yang mengharuskan pejabat publik yang baru diangkat harus melaporkan perihal usaha bisnisnya kepada Komisi Nasional Anti-Korupsi (KNAK) dan dalam waktu 30 hari kepemilikan usahanya harus sudah dialihkan ke pihak lain. Konstitusi ini juga mengatur laporan kekayaan pejabat sampai ke istri/suami dan anak-anaknya. Diatur juga mengenai mekanisme yang memungkinkan pemecatan seorang pejabat publik dengan partisipasi publik. Apabila ada kecurigaan terhadap perilaku pejabat, cukup dikumpulkan 50 ribu tandatangan dan diserahkan kepada Presiden Senat (DPD -- pen.), yang kemudian akan diteruskan kepada KNAK untuk ditindaklanjuti. Namun, dengan konstitusi yang lengkap mengatur mengenai perilaku pejabat publik tersebut, ternyata tidak digunakan untuk menjatuhkan PM Thaksin dari jabatannya secara konstitusional meski santer tuduhan mengenai praktik korupsi dan nepotisme yang dilakukan pemerintahan PM Thaksin. Apakah hal ini akibat tidak berfungsinya lembaga negara yang berwenang atau rakyat Thailand sebenarnya tidak peduli dengan ketentuan dalam konstitusinya? Hanya rakyat Thailand yang bisa menjawab. Pelajaran Bagi Indonesia Dari kudeta yang terjadi di Thailand tersebut, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat diambil oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, yaitu, pertama, pemerintahan (sipil) yang korup seringkali menjadi alasan pembenar bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan dengan berlindung di balik sentimen negatif rakyat terhadap pemerintahannya. Kedua, tidak berfungsinya lembaga negara secara optimal untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dapat mengakibatkan ketidakpuasan rakyat yang apabila dibiarkan akan semakin membesar dan berujung pada upaya pengambilalihan kekuasaan pemerintah, baik oleh rakyat sendiri atau oleh kaum bersenjata yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.. Ketiga, perselisihan politik apapun sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya krisis politik dan perpecahan sosial yang berkepanjangan, yang akan melegitimasi militer untuk mengambil alih kekuasaan dengan dalih menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Keempat, sebaik apapun suatu peraturan dibuat, tidak akan berarti apa-apa kalau manusia-manusia yang membuatnya tidak sungguh-sungguh mematuhi dan menjalankan peraturan itu dengan benar. Terlepas dari hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap kudeta militer di Thailand tersebut. Meski pemerintahan PM Thaksin dituduh menyuburkan praktik korupsi dan nepotisme, tindakan kudeta militer tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Di alam demokrasi sekarang ini, seharusnya untuk mengganti pemerintahan adalah melalui kotak suara, tidak dengan ujung senjata. Eagle flies alone, so high ... and sky is the limit! (Prof. Riswandha Imawan, 1955 - 2006)