LEGALMINDED

Penindakan Situs Musik Ilegal: Pakai UU ITE atau UU Hak Cipta?

2011-11-26T13:58:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Sejak beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai menyosialisasikan program pemblokiran situs-situs internet yang menyediakan akses pengunduhan (download) lagu ilegal. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini adalah pengaruh desakan dari asosiasi musik seperti Asirindo, Prisindo, PAMMI, RMI, PAPPRI, ASIRI, APMINDO, Gaperindo, WAMI, dan KCI, yang bergabung dalam payung kampanye 'Heal Our Music' dalam melawan pembajakan musik di era digital.

Asosiasi-asosiasi musik tersebut meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup situs-situs internet yang memberikan fasilitas mengunduh lagu secara ilegal atau menyebarkan lagu tanpa izin yang memiliki hak atas lagu-lagu tersebut. Setidaknya ada 20 (dua puluh) situs internet yang mereka anggap menyediakan akses pengunduhan lagu secara ilegal.

Bersamaan dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga menyampaikan pernyataan yang dikutip berbagai media bahwa mengunduh lagu-lagu di situs internet tanpa seizin pemiliknya dapat dikenakan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun. Menurut beliau, adanya ancaman pidana penjara tersebut adalah karena tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan demikian, ada dua hal yang menjadi perhatian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu situs-situs internet yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu secara ilegal dan orang yang mengunduh lagu tanpa izin penciptanya atau pemegang hak ciptanya dari situs-situs internet tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika menganggap dua hal tersebut berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sehingga merasa yakin untuk menerapkan ketentuan-ketentuan UU ITE dalam rangka menanggulanginya.

Untuk melihat apakah memang penanggulangan terhadap dua hal tersebut masuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada baiknya kita melihat lebih jauh ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang dianggap relevan dengan dua hal tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui apakah memang tepat digunakan ketentuan-ketentuan dalam UU ITE terhadap dua hal tersebut.

Ketentuan UU ITE

Dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 27 Juli 2011, diketahui beberapa pasal dalam UU ITE yang digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak cipta di dunia maya. Siaran Pers tersebut antara lain mengutip ketentuan Pasal 25 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Atas pelanggaran Pasal 32 ayat 1 UU ITE tersebut, Pasal 48 ayat 1 UU ITE mengatur sanksi pidana penjara maksimum 8 (delapan) tahun dan/atau denda maksimum Rp 2 miliar.

Demikian pula Pasal 32 ayat 2 UU ITE yang mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU ITE tersebut, maka orang yang melakukannya dapat dipidana penjara maksimum 9 tahun dan/atau denda maksimum Rp 3 miliar menurut ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU ITE.

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka ancaman pidananya menjadi lebih besar. Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat 2 UU ITE mengatur ancaman pidana perbuatan tersebut menjadi maksimum 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 12 miliar.

Apabila ketentuan pasal-pasal dalam UU ITE di atas diterapkan terhadap situs-situs internet yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu secara ilegal, dan juga terhadap orang yang mengunduh lagu tanpa izin penciptanya atau pemegang hak ciptanya dari situs-situs internet tersebut, tentu akan mengundang perdebatan teknis. Salah satu contoh, apakah kegiatan mengunduh dapat dipersamakan dengan kegiatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik? Dalam praktek, mengunduh suatu file itu merupakan tindakan memperbanyak file, karena misalnya semula hanya ada satu file pada suatu situs, setelah selesai diunduh akan ada satu file lagi pada media penyimpanan tanpa menghilangkan file pada situs tersebut. Hal ini berbeda dengan tindakan memindahkan atau mentransfer yang dalam pemahaman umum tidak menambah jumlah barang yang dipindahkan atau ditransfer.

Ketentuan UU Hak Cipta

Kalau lebih jeli memperhatikan ketentuan Pasal 25 UU ITE, diterangkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketika suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengandung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran terhadapnya seharusnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, bukan UU ITE. Hal ini sesuai dengan asas hukum lex specialis derogate lex generali, yang artinya peraturan atau UU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau UU yang umum.

Oleh karena itu, sebenarnya akan lebih tepat jika ketentuan-ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang diterapkan jika berbicara mengenai penindakan terhadap situs-situs internet yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu secara ilegal, dan juga terhadap orang yang mengunduh lagu tanpa izin penciptanya atau pemegang hak ciptanya dari situs-situs internet tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila situs-situs internet yang akan diblokir tersebut menyediakan file-file lagu dengan cara mengunggah (upload) sendiri file-file lagu tersebut agar dapat diakses publik, maka hal itu dapat dianggap suatu tindakan mengumumkan dan memperbanyak karya cipta berupa lagu tanpa hak. Menurut Pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta, perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara maksimum 7 tahun dan/atau denda maksimum Rp 5 milyar.

Apabila situs-situs internet yang akan diblokir tersebut hanya memuat tautan (link) dari file-file lagu yang telah diunggah oleh pihak lain di berbagai file hosting yang sepatutnya diketahui dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak ciptanya, maka dapat dianggap telah dengan sengaja menyiarkan atau memamerkan suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 juta menurut ketentuan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta.

Mengunduh lagu dari situs internet pada dasarnya juga termasuk perbuatan memperbanyak ciptaan yang memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Namun, UU Hak Cipta memberikan pengecualian terhadap tindakan pengumuman atau perbanyakan suatu ciptaan untuk tujuan tertentu, sehingga sepanjang disebutkan atau dicantumkan sumbernya hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu antara lain:

penggunaan karya cipta pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
pengambilan karya cipta pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
perbanyakan suatu karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
perbanyakan suatu karya cipta selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya; atau
dengan itikad baik memperoleh suatu karya cipta semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersil dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil.

Oleh karena itu, mengunduh lagu dari situs internet tidak dapat dianggap pelanggaran hak cipta jika dilakukan dengan cara dan tujuan sebagaimana dijelaskan di atas.

Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penindakan atas situs-situs internet yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu secara ilegal seharusnya mengutamakan penerapan ketentuan dalam UU Hak Cipta. Dengan demikian, penanganan dugaan pelanggaran hak cipta tersebut lebih tepat diserahkan kepada aparat kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apa yang disampaikan di atas tidak dimaksudkan untuk mengendurkan semangat untuk melawan pembajakan di era digital. Hal tersebut hanya sebagai pengingat bahwa penegakan hukum sepatutnya tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi jika semata-mata didasarkan pada desakan publik. Oleh karena itu, harus dipikirkan dengan benar penggunaan ketentuan hukum yang tepat untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang terkait didalam proses penegakan hukum, serta menjamin proses hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.

Maju terus musik Indonesia!

*pernah dimuat di Majalah RollingStone Indonesia Edisi Oktober 2011

Perlindungan Konsumen, Label Bahasa Indonesia dan iPad

2011-07-04T09:35:00.006+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saat saya sedang berlibur di Lombok (maaf, tidak bermaksud bikin iri), rupanya jagat dunia maya sedang heboh dengan kabar adanya dua orang yang ditahan karena menjual iPad di forum jual beli komunitas online Kaskus. Menurut pemberitaan di beberapa media massa, mereka ditahan karena menjual barang yang tidak ada label, manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia.

Beberapa orang kawan menanyakan tentang alasan penahanan tersebut. Kawan-kawan saya merasa aneh, bagaimana mungkin seseorang bisa ditahan hanya karena menjual barang yang tidak ada label, manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia.

Kewajiban Pencantuman Informasi

Menurut Pasal 8 ayat 1 huruf (j) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tersebut dapat diancam pidana penjara maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum Rp 2 Milyar. Dengan dasar Pasal 8 dan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen itulah dilakukan penahanan terhadap dua orang yang menjual iPad tersebut, karena dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih dapat dikenakan penahanan.

Barang Yang Wajib Dicantumkan Label

Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (j) UU Perlindungan Konsumen itu pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat ”sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” itu membuat aparat penegak hukum harus mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewajiban pencantuman label, manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia tersebut untuk melengkapi ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (j) tersebut.

Dari hasil pencarian di internet, setidaknya saya menemukan ada tiga peraturan menteri perdagangan, yaitu Permendag No. 19/M-Dag/Per/5/2009, Permendag No. 62/M-Dag/Per/12/2009, dan Permendag No. 22/M-Dag/Per/5/2010 yang mengatur mengenai kewajiban pencantuman label, manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia tersebut. Semuanya berbicara tentang kewajiban tersebut atas beberapa jenis barang tertentu yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Indonesia.

Beberapa jenis barang tertentu? Ya, karena menurut tiga peraturan menteri perdagangan tersebut memang hanya beberapa jenis barang tertentu saja yang wajib untuk mencantumkan label, manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia.

Permendag No. 62/M-Dag/Per/12/2009 yang diubah dengan Permendag No. 22/M-Dag/Per/5/2010 mengenai Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor beberapa jenis barang tertentu yang diperdagangkan di Indonesia. Khusus untuk barang elektronik keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika hanya 46 jenis barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Indonesia yang wajib dicantumkan label dalam Bahasa Indonesia. Salah satu jenis barang tersebut adalah komputer laptop, yang mencakup notebook, sub notebook dan komputer handheld.

Secara teknis, iPad digolongkan sebagai tablet PC, dan bukan komputer laptop. Dalam peraturan menteri perdagangan tersebut, tablet PC tidak ada dalam daftar jenis barang yang wajib dicantumkan label dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya dua orang yang menjual iPad tersebut tidak dapat dituduhkan dengan Pasal 8 ayat 1 huruf (j) UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan hukum yang sah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap dua orang yang menjual iPad tersebut.

Peti Mati, Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Perlindungan Konsumen

2011-06-07T02:47:00.006+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Ada yang tidak tahu tentang kisah “peti mati” yang menghebohkan itu? Pada tanggal 6 Juni 2011 pagi, Jakarta dikejutkan dengan kabar adanya sejumlah peti mati ukuran untuk anak-anak yang dikirimkan, antara lain, kepada para pemimpin redaksi dari berbagai media, pimpinan dan karyawan perusahaan periklanan, pimpinan perusahaan consumer good dan tokoh-tokoh publik. Keseluruhan peti mati itu diperkirakan berjumlah 100 buah.

Awalnya, masyarakat menyangka hal itu adalah upaya teror kepada sejumlah media dan tokoh masyarakat. Namun, ternyata belakangan diketahui bahwa pengiriman sejumlah peti mati itu adalah dalam rangka promosi peluncuran buku dan juga peluncuran sebuah perusahaan marketing.

Perbuatan Tidak Menyenangkan

Saya tidak kenal siapa yang punya ide mengirimkan sejumlah peti mati tersebut, namun saya bisa membayangkan kehebohan yang terjadi saat orang-orang menerima peti mati tersebut. Sudah merupakan pengetahuan umum kalau peti mati itu melambangkan kematian, sehingga jika seseorang menerima peti mati dari orang yang tidak dikenal tanpa ada alasan yang jelas tentu orang yang menerima itu akan berasumsi bahwa ada yang mengancam keselamatan jiwanya/keluarganya atau ada yang mengharapkannya cepat meninggal. Apalagi saat ini masih dalam suasana teror bom dan maraknya berita penculikan anak-anak.

Pemimpin redaksi tentu mengira hal itu sebagai sebuah ancaman terhadap kerja jurnalistiknya. Mungkin saja ada pihak yang tidak suka dengan pemberitaan di suatu media massa, sehingga merasa perlu memberi peringatan lewat pengiriman peti mati tersebut agar media massa tersebut tidak lagi melanjutkan pemberitaannya tersebut.

Ibu bekerja yang menerima peti mati tersebut di kantornya tentu khawatir bahwa hal tersebut adalah ancaman terkait dengan anak-anaknya. Mungkin saja peti mati itu adalah ancaman untuk menyerahkan uang tebusan guna menebus anaknya yang telah diculik.

Adanya keadaan yang tidak menyenangkan dan dugaan adanya paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itulah yang membuat pengirim peti mati itu diproses oleh kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasarnya adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP, yaitu barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, dapat diancam saksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Perlindungan Konsumen

Meski telah diketahui bahwa motif sesungguhnya dari pengiriman peti mati tersebut adalah untuk mempromosikan peluncuran buku dan perusahaan marketing, bukan berarti pengirimnya tidak terkena jerat hukum lagi. Meski tidak ada unsur paksaan, namun jika ternyata promosi buku dengan mengirimkan peti mati tersebut menimbulkan gangguan fisik atau psikis terhadap penerimanya, maka pengirimnya bisa dituduh melanggar Pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Mungkin saja ada orang yang menjadi ketakutan atau trauma berkepanjangan akibat melihat peti mati tersebut. Mungkin juga akibat melihat peti mati tersebut seseorang yang punya penyakit jantung mengalami serangan jantung karena sangat terkejut. Orang-orang yang mengalami gangguan fisik atau psikis tersebut bisa saja melaporkan pengirim peti mati kepada polisi berdasarkan Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen tersebut. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 2 milyar.

Penutup

Dari beberapa berita seputar peti mati tersebut di sejumlah media, diketahui bahwa pengiriman peti mati tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya teror bom, perasaan terintimidasi, hingga pemecatan terhadap satpam gedung yang menerima peti mati tersebut. Selain melaporkan kepada polisi, bagi seseorang yang menderita kerugian materi akibat pengiriman peti mati tersebut, pada dasarnya dapat juga menggugat pengirimnya secara perdata untuk menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer.

Hal ini menjadi pelajaran berharga. Kreatifitas memang perlu, namun seharusnya tetap memperhatikan rambu-rambu etika, hukum dan hak asasi manusia. Jika kerja kreatif sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain, hasilnya tentu tidak berarti apa-apa lagi.

Nunun, Persidangan In Absentia dan UN Convention

2011-05-24T23:00:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada tanggal 23 Mei 2011 lalu, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengumumkan penetapan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nunun selama ini berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan suap tersebut yang menjerat 26 politisi DPR 1999 – 2004 sebagai tersangka itu. Akan tetapi dengan alasan sakit, Nunun selalu mangkir dari panggilan KPK. Hingga saat ini keberadaannya juga belum jelas dimana. Bahkan diduga kuat saat ini Nunun berada di luar negeri.

Selanjutnya, menjadi pertanyaan umum, bagaimana jika KPK tidak berhasil juga menghadirkan Nunun untuk diperiksa sebagai tersangka? Apakah mungkin menggelar persidangan tanpa kehadiran Nunun?

Persidangan in Absentia

Nunun diduga melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). Menurut Pasal 38 UU Pemberantasan Korupsi, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Dengan demikian, jelas bahwa UU Pemberantasan Korupsi mengenal adanya pemeriksaan dalam persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia). Ada dua hal yang menjadi syarat dilakukannya persidangan in absentia, yaitu terdakwa harus telah dipanggil secara sah dan terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Apabila Nunun tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah, dan majelis hakim menilai bahwa alasan ketidakhadiran Nunun di persidangan tersebut tidak sah, maka persidangan in absentia dapat digelar. Namun, mungkin saja Nunun tidak hadir setelah dipanggil secara sah dengan alasan sakit, dan majelis hakim menilai alasan sakitnya tersebut adalah alasan yang sah, maka persidangan in absentia tidak dapat digelar.

UN Convention

Meski undang-undang memungkinkan dilakukan persidangan in absentia, namun tentu kita sangat berharap Nunun bisa dihadirkan dalam persidangan. Keterangan dari Nunun sangat penting dalam upaya mengungkap aktor utama dibalik kasus tersebut.

Untuk itu kita sangat berharap KPK dapat mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum di luar negeri dalam upaya mencari dan menghadirkan Nunun di persidangan. Hal ini bukanlah hal yang mustahil mengingat Indonesia dan banyak negara lainnya telah menandatangani dan meratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 (UN Coventions), yang mendorong kerjasama antara negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Apabila Nunun ternyata diketahui berada di suatu negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, masih ada harapan apabila negara tersebut telah menandatangani dan meratifikasi UN Convention tersebut. Pasal 44 UN Convention menyebutkan bahwa apabila ada permintaan ekstradisi dari suatu negara yang menjadi pihak dalam UN Convention kepada negara pihak yang lain namun tidak ada perjanjian ekstradisi di antara mereka, maka negara pihak tersebut dapat mempertimbangkan UN Convention tersebut sebagai dasar hukum melakukan ekstradisi tersebut.

PSSI, LPI dan Surat Palsu

2011-01-15T20:36:00.007+07:00

Saya baru baca berita heboh lagi seputar perseteruan Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Liga Primer Indonesia (LPI). Kali ini mengenai adanya surat dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 11 Januari 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PSSI, yang pada pokoknya merestui PSSI untuk menindak semua klub, pelatih, pengurus, ofisial, pemain dan agen yang terlibat di LPI karena dianggap melanggar Statuta FIFA.

Beberapa kalangan meragukan keaslian surat dari FIFA tersebut. Dari soal keengganan pihak PSSI untuk memberikan salinan surat tersebut kepada media massa, begitu cepatnya respon FIFA terhadap surat yang dikirim oleh PSSI, sampai dengan kesalahan tata bahasa yang tidak perlu dalam beberapa kalimat di surat tersebut.

Saya tidak akan membahas lagi tentang palsu tidaknya surat FIFA tersebut. Saya lebih tertarik untuk membahas segi hukum pembuktian terhadap dugaan pemalsuan surat FIFA tersebut.

Pemalsuan Surat

Menurut Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Bagi pemakai surat palsu tersebut juga diancam dengan pidana penjara yang sama dengan pembuatnya.

Apabila aparat penegak hukum akan menindaklanjuti dugaan pemalsuan surat dari FIFA tersebut, maka setidaknya akan dikaji dulu pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu sebagai berikut:

harus dapat dibuktikan bahwa FIFA memang tidak pernah membuat surat tertanggal 11 Januari 2011 tersebut, sehingga benar ada orang yang membuat surat palsu;

harus dapat dibuktikan bahwa surat palsu tersebut menimbulkan hak bagi PSSI untuk menindak klub, pelatih, pengurus, ofisial, pemain dan agen yang terlibat di LPI, atau surat palsu tersebut akan dijadikan bukti untuk melakukan tindakan disiplin tersebut;

harus dapat dibuktikan bahwa PSSI memang bermaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat FIFA tersebut untuk melakukan tindakan disiplin tersebut; dan

harus dapat dibuktikan bahwa pemakaian surat FIFA palsu itu dapat menimbulkan kerugian bagi klub, pelatih, pengurus, ofisial, pemain dan agen yang terlibat di LPI.

Apabila seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan maka pembuat surat palsu tersebut dapat diancam pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun. Apabila satu saja unsur dalam pasal tersebut tidak dapat dibuktikan maka hal itu dapat menggugurkan ancaman pidana pemalsuan surat tersebut.

Komentar atas Pernyataan Menkominfo soal RIM

2011-01-09T17:26:00.004+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saya tertarik untuk mengomentari pernyataan Menkominfo Bapak Tifatul Sembiring lewat akun twitternya terkait dengan rencana pemblokiran layanan Research in Motion Ltd (RIM) di Indonesia. Komentar ini hanya pendapat pribadi dan tidak ada urusannya dengan kepentingan bisnis RIM atau pihak-pihak lainnya. Kalimat yang dicetak miring adalah pernyataan Bapak Tifatul Sembiring dan komentar saya langsung sampaikan untuk setiap pernyataannya.

Kita minta RIM agar hormati & patuhi peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait dengan UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008.

Prinsipnya, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili dan/atau berusaha di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila suatu perusahaan menjual produknya di Indonesia meski tidak berdiri berdasarkan hukum Indonesia, maka produk yang masuk ke Indonesia tersebut wajib memenuhi persyaratan atau spesifikasi teknis yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kita minta RIM agar buka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Dengan demikian, segala kewajiban dari produsen barang yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, termasuk menyediakan service center, dapat dibebankan kepada importir barang. Sehingga pembebanan kewajiban itu tidak perlu menunggu adanya agen atau perwakilan langsung dari pembuat barang di luar negeri.

Kita Minta RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani dan mudahkan pelanggan mereka yg juga WNI.

Lihat penjelasan saya untuk No. 2

Kita minta RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.

Apabila perusahaan asing mendirikan anak perusahaan atau kantor perwakilan di Indonesia, memang ada kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja indonesia secara proporsional dibandingkan dengan tenaga kerja asing. Informasi terakhir yang saya dapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia itu adalah minimal 1 : 3. Ketentuan itu hanya berlaku bagi anak perusahaan atau kantor perwakilan dari perusahaan asing di Indonesia, bukan perusahaan asingnya.

Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.

Ada kewajiban bagi penyedia jasa atau barang (vendor) bagi proyek-proyek Pemerintah atau BUMN untuk menggunakan sumber daya/konten lokal semaksimal mungkin. Tapi saya tidak tahu kalau ada peraturan yang mewajibkan semua produk luar negeri yang dijual di Indonesia untuk menggunakan konten lokal, apalagi kalau kewajiban itu berlaku secara diskriminatif terhadap produk tertentu saja.

Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs2 porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.

Operator telekomunikasi yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan telekomunikasi di Indonesia memang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya tidak tahu seberapa efektif kemampuan pemerintah untuk memaksa perusahaan asing yang bukan operator telekomunikasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk operator telekomunikasi di Indonesia. Apalagi jika pemaksaan itu dilakukan secara diskriminatif terhadap perusahaan atau produk tertentu saja. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan negara asal perusahaan/produk

Kita minta RIM agar bangun server/repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor.

Apabila berbicara mengenai national security dalam kaitannya dengan informasi dan komunikasi, maka yang perlu diatur adalah jaringan/jasa telekomunikasi yang dikelola operator telekomunikasi dan saluran-saluran internet, bukan soal membangun server/repeater. Lagipula, banyak metode yang bisa dilakukan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan tanpa bergantung dibangun atau tidaknya server/repeater tersebut

Workshop HKI, Open Approaches dan Resolusi 2011

2010-12-30T21:38:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada tanggal 13 – 14 Desember 2010 kemarin saya diundang sebagai pembicara pada workshop internasional bertema “Recent Development in Intellectual Property Law in Southeast Asia” yang diselenggarakan di University of Wollongong, Australia. Pembicaranya sebagian besar merupakan akademisi dan praktisi hukum dari berbagai negara di Asia Tenggara. Saya sendiri diberi kesempatan untuk berbicara tentang digital copyright, sekaligus berbagi informasi tentang perkembangan Creative Commons di Indonesia.

Banyak hal menarik yang baru saya ketahui dari workshop tersebut berkenaan dengan perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di beberapa negara tetangga. Pembicara dari Malaysia mengabarkan bahwa UU merek mereka, The Trademark Act 1976, akan segera diamandemen untuk mengatur bahwa suara (sound) dan bebauan (smell) dapat didaftarkan sebagai merek. Thailand sudah memiliki UU perlindungan traditional medicine knowledge, dimana diatur bahwa jika suatu traditional medicine knowledge telah resmi terdaftar maka orang lain dilarang melakukan riset mengenai hal tersebut tanpa seijin pendaftarnya.

Filipina punya banyak peraturan terkait HKI, diantaranya Anti Camcording Act dan Technology Transfer Act. Yang menarik, jika seseorang melakukan pelanggaran HKI di Filipina maka akan dipersulit untuk mendapatkan visa ke Amerika Serikat. Yang mengejutkan, Myanmar ternyata masih menggunakan UU hak cipta yang disahkan pada tahun 1914.

Mengenai pelanggaran HKI di kawasan Asia Tenggara, Prof. Michael Blankey dari University of Western Australia menyampaikan bahwa menurut Special 301 Report Tahun 2010 yang diterbitkan US Trade Representative (USTR), Indonesia dan Thailand masuk dalam Priority Watch List karena tingkat pelanggaran HKI yang masih tinggi. Dalam laporan European Union Tahun 2009 Indonesia juga masuk di peringkat kedua dalam daftar negara-negara dengan tingkat pelanggaran HKI tinggi.

Anehnya, menurut Prof. Michael Blankey, Singapura tidak masuk dalam Special 301 Report yang diterbitkan USTR tersebut. Padahal International Intellectual Property Alliance (IIPA), sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki perhatian terhadap penerapan HKI, menemukan bahwa pelanggaran HKI di Singapura berupa pembajakan CD/VCD/DVD dan materi hak cipta lainnya juga cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan industri musik di Singapura terjun bebas. Banyak perusahaan penerbit musik internasional yang menutup kantor perwakilannya di Singapura.

Open Approaches

Saya suka dengan presentasi Prof. Reto M. Hilty dari Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law yang berjudul “Intellectual Property and Open Approaches”. Beliau menyampaikan bahwa saat ini dunia mulai menyadari bahwa penerapan HKI seharusnya tidak mematikan inovasi, namun harus didorong untuk menumbuhkan inovasi yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Untuk itulah, tidak bisa lagi penerapan HKI dilakukan dengan pendekatan tertutup yang menutup sama sekali kemungkinan pengembangan suatu karya intelektual oleh pihak lain.

Dunia mulai melirik konsep pendekatan terbuka seperti yang dilakukan Creative Commons (CC). Organisasi non-profit yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2001 ini menawarkan model lisensi yang memungkinkan seseorang untuk berbagi karya ciptanya melalui internet dan tetap dapat mempertahankan beberapa haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait dengan hak cipta di negaranya masing-masing. Lisensi CC mencoba menawarkan penerapan hak cipta yang masuk akal dan luwes dalam menghadapi aturan baku yang semakin membatasi inovasi.

Pendekatan terbuka yang ditawarkan CC ini menarik perhatian pengelola Wikipedia, sebuah situs ensiklopedia gratis yang dikembangkan bersama-sama oleh sukarelawan dari berbagai negara. Awalnya, pengelola Wikipedia tidak percaya dengan konsep hak cipta. Namun, setelah mempelajari model lisensi yang dikembangkan CC, akhirnya pengelola Wikipedia setuju menggunakan lisensi CC untuk seluruh artikel yang dimuat pada situs tersebut.

Resolusi 2011

Melihat begitu pesatnya perkembangan HKI, saya punya keprihatinan yang besar dengan kesadaran usaha kecil dan menengah (UKM) atas pentingnya HKI bagi perkembangan usaha mereka. Beberapa tahun belakangan ini saya banyak bertemu anak-anak muda dengan semangat dan kreatifitas tinggi menjalankan usahanya sendiri. Meski mungkin sebagian besar dari mereka masih dalam kategori UKM namun kualitas produknya tidak kalah dengan produk bermerek terkenal.

Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki aset yang berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar jika dapat dikelola dengan baik. Aset tersebut adalah HKI. Perusahaan-perusahaan besar di luar negeri telah banyak menangguk keuntungan karena mampu mengelola HKI yang dimilikinya dengan baik.

Ambil contoh, banyak perusahaan sepatu bermerek terkenal yang sebenarnya tidak memproduksi sendiri sepatu di negara asal perusahaan mereka. Mereka hanya memberi lisensi kepada perusahaan-perusahaan lokal di negara yang menjadi target pasar mereka untuk memproduksi dan menggunakan merek terkenal mereka. Begitu pula dengan banyaknya waralaba dari kedai-kedai kopi merek terkenal yang menjamur diberbagai belahan dunia. Hanya dengan mengenakan biaya lisensi atas mereknya tersebut, perusahaan-perusahaan pemilik merek menangguk untung besar.

Merek hanyalah salah satu aspek dari HKI. Keuntungan besar yang didapat perusahaan-perusahan itu tidak akan terjadi jika mereka tidak memiliki merek terdaftar. Dengan merek yang telah terdaftar, perusahaan mendapat perlindungan dari negara atas pemalsuan merek atau penggunaan mereknya tanpa ijin.

Banyak pelaku UKM yang tidak menyadari hal ini. Tanpa merek terdaftar, produk mereka hanya akan menjadi komoditas belaka. Ketika produk hanya menjadi komoditas, maka konsumen hanya akan melihat harga yang ditawarkan. Sulit untuk membangun loyalitas konsumen terhadap produk yang ”tidak bernama”. Padahal beberapa survei mengatakan bahwa jumlah UKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 99% total jumlah usaha di negeri ini. Jika ketidakpahaman atas HKI ini terus berlanjut, maka tentu berdampak pada daya saing perusahaan lokal dalam perdagangan global.

Untuk itulah, saya punya resolusi untuk tahun 2011 nanti terkait dengan keprihatinan tersebut. Saya akan berusaha menyediakan waktu untuk bisa berbagi informasi tentang HKI dengan 1000 UKM sepanjang tahun 2011 nanti. Hal ini berangkat dari keyakinan saya bahwa jika 1000 UKM tersebut telah paham dan mampu mengelola HKI-nya dengan baik maka setidaknya dapat diharapkan akan muncul 10 UKM yang punya merek dengan reputasi yang dapat dibanggakan di dunia internasional.

Semoga resolusi itu dapat sedikit memberikan sumbangan untuk Indonesia yang lebih baik. Amiin

Ariel, Video dan Hukum Pidana

2010-07-29T11:51:00.004+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Dengan pemberitaan yang begitu gencar oleh media massa, tidak ada orang yang tidak tahu soal video porno yang diduga melibatkan Nazriel Irham, vokalis grup musik Peterpan yang lebih dikenal dengan nama Ariel. Penyidik di Mabes Polri pun melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Ariel dan pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video porno tersebut, hingga akhirnya setelah memperoleh bukti yang cukup, pada tanggal 22 Juni 2010 lalu Mabes Polri menetapkan Ariel sebagai tersangka dan kemudian melakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Awalnya, dalam beberapa pemberitaan di media massa terdapat kesimpangsiuran mengenai tindak pidana apa yang disangkakan kepada Ariel. Namun, belakangan Mabes Polri menyampaikan bahwa setidaknya Ariel dituduh melanggar pasal 4 ayat 1 jo. pasal 29 UU Pornografi, pasal 27 ayat 1 jo. pasal 45 UU ITE dan pasal 282 KUHP.

Untuk mengetahui apa sebenarnya yang dituduhkan kepada Ariel, ada baiknya kita membahas satu persatu ketentuan-ketentuan dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHP yang dituduhkan kepada Ariel. Setidaknya dari sana nanti dapat diketahui bagaimana posisi hukum Ariel dalam kasus yang menimpanya tersebut.

UU Pornografi

Saat UU Pornografi masih dalam pembahasan dan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP), beberapa elemen masyarakat di berbagai daerah menentangnya. Penolakan terbuka datang juga dari beberapa pimpinan daerah seperti Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa, Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijie, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

Pembahasan RUU APP itu sebenarnya dimulai sejak tahun 1997. Namun dengan adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat itu, pembahasan RUU APP pun mengalami tarik ulur. Pangkal persoalan dari penolakan terhadap RUU APP itu karena RUU APP dianggap hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, mengaburkan batas antara ruang publik dan ruang privat, serta beberapa istilah dalam RUU Pornografi tersebut bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir.

Setelah mengalami beberapa kali perubah-an dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, akhirnya RUU APP disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2008 sebagai UU Pornografi. Menurut UU Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Unsur ”dapat membangkitkan hasrat seksual” dan ”melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat” dalam pengertian pornografi tersebut pada dasarnya juga dapat menimbulkan ketidakpastian. Respon seseorang ketika melihat suatu obyek tentu tidak selalu sama dengan orang lain. Sesuatu hal mungkin dapat membangkitkan hasrat seksual seseorang, namun belum tentu hal tersebut dialami juga oleh orang lain.

Begitu pula dengan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, dengan fakta bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan agama tentu memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Seseorang yang menggunakan koteka di pedalaman Papua mungkin tidak akan dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan di sana. Hal ini tentu saja berbeda jika orang berkoteka itu berjalan-jalan di kota Padang misalnya.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi yang dituduhkan kepada Ariel, maka dapat diketahui bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau e. alat kelamin. Pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut dapat diancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar, sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Pornografi.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. De-ngan demikian, membuat materi yang me-ngandung pornografi untuk disimpan sen-diri seharusnya tidak dapat dianggap melanggar pasal 4 ayat 1 tersebut.

UU ITE

Materi UU ITE pada dasarnya tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi RI, sedangkan Tim UI ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008.

Selain mengatur seputar keabsahan informasi elektronik/dokumen elektronik dan transaksi elektronik, UU ITE juga meng-atur mengenai beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP yang disebarluaskan dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yaitu antara lain penghinaan atau pencemaran nama baik; penyebaran tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan; perjudian; dan pemerasan atau pengancaman. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU ITE me-ngenai pengertian penghinaan, pencemaran nama baik dan kesusilaan tersebut. Padahal, KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Akibat ketidakjelas-an pengertian tersebut, hal ini sering menimbulkan masalah dalam penerapan pasal-pasal KUHP tersebut.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang dituduhkan kepada Ariel pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar ke-susilaan. Bagi pelanggarnya dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 1 UU ITE.

KUHP

Sebelum masa kemerdekaan, hukum pidana di Indonesia diatur dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvSNI) yang mulai diberlakukan di wilayah Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia dan UU No. 73 Tahun 1958, WvSNI diganti judulnya menjadi Wetboek van Strafrecht, atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang setelah dilakukan perubahan dan penambah-an dapat diberlakukan untuk seluruh Indonesia. KUHP yang digunakan sekarang ini adalah terjemahan dari Wetboek van Strafrecht tersebut.

Sebagai produk hukum masa Hindia Belanda, KUHP tentu tidak bisa mengatur de-ngan terperinci semua hal yang baru ada di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat pada pa-sal 282 KUHP yang dituduhkan kepada Ariel. Pada pokoknya, pasal tersebut mengatur larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar atau benda di muka umum, yang isinya melanggar kesusilaan. Pelanggar pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Pasal tersebut tidak menyebut ”video” sebagai obyek yang disebarluaskan. Namun, sepertinya penyidik berpendirian bahwa ”gambar” seharusnya bisa diinterpretasikan juga sebagai ”gambar bergerak”, sehingga ”video” dapat masuk dalam lingkup pasal 282 KUHP tersebut.

Metode interpretasi yang digunakan penyidik itu disebut interpretasi secara ekstensif, yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Metode interpretasi tersebut biasanya digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) manakala pengaturan suatu undang-undang tidak memadai.

Suatu contoh penggunaan metode interpretasi secara ekstensif yang telah dikenal luas adalah bahwa menyambung atau menyadap aliran listrikdapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana di-atur dalam pasal 362 KUHP. Interpretasi ini menganggap ”listrik” sebagai perluasan arti dari ”barang (benda)” sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.

Unsur ”melanggar kesusilaan” yang bersifat normatif dalam pasal 282 KUHP pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Hal ini karena tidak mudah untuk mengukur nilai-nilai kesusilaan secara obyektif, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam pembahasan UU Pornografi di atas.

Posisi Hukum Ariel

Tuduhan berlapis-lapis yang dialamatkan kepada Ariel tersebut menunjukkan begitu besarnya keinginan penyidik Mabes Polri agar Ariel tidak dapat lolos dengan mudah dari jerat hukum. Penyidik mungkin menyadari bahwa kalaupun dapat dibuktikan bahwa Ariel yang membuat video tersebut, tuduhan dengan menggunakan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi dapat gugur jika Ariel dapat membuktikan bahwa video itu dibuat untuk kepentingan diri sendiri.

Tuduhan dengan mempergunakan UU Pornografi tersebut juga dapat gugur jika Ariel dapat membuktikan bahwa video tersebut dibuat sebelum UU Pornografi mulai berlaku. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Untuk menjaga kemungkinan lolosnya Ariel dari jerat UU Pornografi, penyidik Mabes Polri juga menggunakan pasal-pasal mengenai penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP. Namun tuduhan menyebarluaskan video tersebut juga dapat digugurkan jika Ariel dapat membuktikan bahwa ia tidak pernah berniat atau secara se-ngaja menyebarluaskan video tersebut ataupun menyu-ruh orang untuk melakukan hal itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa ke-lalaian Ariel untuk menyimpan video tersebut dengan hati-hati sehingga menyebabkan tersebarluasnya video tersebut seharusnya juga bisa dipidana. Namun apabila melihat pasal-pasal yang dituduhkan kepada Ariel tersebut, tidak ada satupun pasal yang dapat digunakan untuk menjerat Ariel karena unsur kelalaian tersebut.

Dalam teori hukum pidana dikenal dalil ”ultimum remedium” atau disebut sarana terakhir dalam rangka menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan). Dalil ”ultimum remedium” itu sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi over criminalization.

Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh digunakan secara emosional, atau sekadar untuk balas dendam. Apalagi jika menggunakan hukum pidana hanya untuk memuaskan tuntutan masyarakat, tanpa peduli apa-kah unsur-unsur pidananya terpenuhi untuk disebut sebagai kejahatan.

Semoga saja polisi, jaksa dan hakim dapat melihat kasus yang melibatkan Ariel dan pihak-pihak yang terlibat lainnya itu dengan lebih bijaksana. Dengan demikian, siapa yang sebenarnya menjadi korban tidak duduk di bangku pesakitan untuk dipaksa mempertanggungjawabkan kejahatan yang tidak dilakukannya.

*Tulisan ini pernah dimuat di Majalah "RollingStone" Edisi Agustus 2010

Apa FPI Perlu Dibubarkan?

2010-06-28T11:06:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Sejak berita pembubaran pertemuan anggota DPR dari PDIP dengan warga setempat oleh anggota FPI Banyuwangi mencuat, desakan untuk membubarkan FPI kembali mengemuka. Hal ini bisa saya pahami sebagai bentuk kegelisahan masyarakat karena sebelum peristiwa itu juga ada beberapa peristiwa lain yang menunjukkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI di beberapa daerah.

Namun, ada juga beberapa teman yang tidak setuju jika FPI dibubarkan, karena hal tersebut bertentangan dengan demokrasi. Saya pikir, persoalannya bukan setuju atau tidak dengan pembubaran FPI, tapi apakah ada alasan yang kuat untuk membubarkan FPI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

UU Ormas

Saat ini, persoalan organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan PP No. 18 Tahun 1986 yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Menurut UU Ormas, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Apabila suatu ormas melakukan kegiatan yang: (i) mengganggu keamanan dan ketertiban umum; (ii) menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat; dan/atau (iii) memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, maka pemerintah dapat membekukan ormas tersebut. Pembekuan itupun tidak bisa langsung dilakukan begitu saja, karena ada mekanisme pemberian teguran dan pemanggilan kepada pengurus ormas terlebih dahulu.

Apabila berdasarkan teguran dan pemanggilan tersebut ormas yang bersangkutan masih tetap melakukan kegiatan tersebut diatas, untuk ormas yang ruang lingkupnya nasional, pemerintah baru bisa membekukan pengurus ormas yang bersangkutan setelah meminta pertimbangan dan saran dari segi hukum dari Mahkamah Agung. Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap pengurus daerah dari ormas yang ada diwilayahnya apabila melakukan kegiatan yang dilarang seperti tersebut di atas, setelah meminta pertimbangan dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan pengurus, pengurus daerah atau pengurus pusat apabila ormas yang dibekukan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya; (b) mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi; dan (c) mengganti pengurus yang melakukan kesalahan tersebut. Apabila pengurus yang dibekukan tersebut masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, ormas yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran ormas yang ruang lingkupnya nasional dapat dilakukan pemerintah setelah meminta pertimbangan dan saran dari segi hukum dari Mahkamah Agung.

Hak Asasi vs. Ketertiban Umum

Menurut saya, sebelum masuk perkara bubar-membubarkan, sebenarnya lebih penting untuk mengklarifikasi lebih dulu apakah tindakan anggota FPI selama ini adalah tindakan yang disetujui atau diperintahkan oleh pengurus FPI atau sebenarnya merupakan tindakan orang-perorang dari anggota FPI di lapangan. Jika memang tindakan tersebut hanya tindakan perorangan yang membawa-bawa nama FPI maka aparat penegak hukum dapat menindak anggota FPI yang melakukan kekerasan tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP.

Jika memang terbukti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI tersebut adalah tindakan yang disetujui atau diperintahkan oleh pengurus FPI, maka masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan UU Ormas, dengan alasan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan begitu menjadi jelas siapa yang berbuat salah, siapa yang mendapat hukumannya.

Meski UU Ormas adalah produk rezim orde baru, faktanya UU tersebut tidak pernah dicabut sampai sekarang. Pengaturan pembekuan dan pembubaran dalam UU Ormas juga tidak melanggar UUD ’45, karena konstitusi kita sendiri membolehkan pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak berkumpul dan berserikat, sepanjang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meski demikian, jika FPI dibekukan atau dibubarkan pemerintah, FPI masih bisa memperkarakan keputusan pembekuan atau pembubaran tersebut ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Keputusan pembekuan atau pembubaran ormas bersifat individual, kongkrit dan final, sehingga termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN.

Mengapa Tidak Ada Pengibaran Bendera Setengah Tiang Untuk Ibu Ainun Habibie?

2010-05-30T19:48:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Ibu Ainun Habibie, istri mantan presiden BJ Habibie, tutup usia pada tanggal 22 Mei 2010 lalu. Pemakaman almarhumah di TMP Kalibata, Jakarta, menyita perhatian publik. Cerita-cerita yang mengharukan seputar aktivitas almarhumah semasa hidupnya pun mulai bermunculan. Bank Donor Mata adalah salah satu peninggalannya yang mulai banyak dibicarakan orang.

Namun, ada pertanyaan yang tersisa di benak beberapa orang. Mengapa tidak ada pengumuman dari pemerintah untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung nasional? Bukankah saat Ibu Tien Soeharto wafat ada pengumuman untuk mengibarkan bendera setengah tiang?

Menurut saya setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24/2009) mengatur bahwa pengibaran bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda berkabung dilakukan apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia. Dengan demikian, meski Ibu Ainun Habibie adalah istri mantan Presiden, namun beliau tidak termasuk kategori orang-orang yang ditentukan dalam UU No. 24/2009 tersebut.

Kedua, UU No. 24/2009 memang belum ada saat Ibu Tien Soeharto wafat pada tahun 1996. Saat itu peraturan yang mengatur penggunaan bendera kebangsaan adalah PP No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (PP No. 40/1958). Dalam PP No. 40/1958 sendiri diatur bahwa pengibaran bendera setengah tiang tanda berkabung dilakukan apabila Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara, pejabat penting dari kementerian, atau badan-badan perwakilan rakyat meninggal dunia.

Dengan demikian, sebenarnya pada saat Ibu Tien Soeharto wafat juga tidak ada aturan pengibaran bendera setengah tiang untuk istri presiden atau istri mantan presiden. Kalaupun pada saat itu ada pengumuman pengibaran bendera setengah tiang, hal itu dilakukan atas dasar diskresi dari pejabat setempat saja, misalnya walikota, bupati atau gubernur.

4 Kejanggalan dalam Putusan Praperadilan SKPP Bibit-Chandra

2010-04-25T14:03:00.007+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saya baru selesai membaca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memutuskan tidak sahnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah itu. Menurut saya, putusan yang dibuat oleh hakim Nugraha Setiaji (catat!) itu setidaknya mengandung empat kejanggalan, yaitu:

Pertama, permohonan praperadilan diajukan oleh Anggodo Widjojo yang mengaku sebagai saksi korban. Padahal, surat pelarangan bepergian ke luar negeri yang diterbitkan oleh KPK adalah untuk Anggoro Widjojo, Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya. Bahkan dalam surat permohonan praperadilan itu diketahui bahwa semua uang yang katanya akan diberikan untuk pimpinan KPK adalah berasal dari Anggoro Widjojo. Anggodo hanya bertindak sebagai perantara antara Anggoro Widjojo dan Ary Muladi yang katanya akan menyampaikan uang tersebut kepada pimpinan KPK. Bagaimana mungkin Anggodo merasa dirinya sebagai korban?

Kedua, yang menjadi termohon dalam surat permohonan praperadilan untuk pembatalan SKPP itu adalah Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Termohon I) dan Kapolri cq. Kepala Bareskrim Mabes Polri (Termohon II). Padahal, SKPP diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, sudah tidak ada urusan dengan Kapolri atau Kabareskrim Mabes Polri. Jelas permohonan itu salah orang alias error in persona.

Ketiga, ada 2 (dua) SKPP dengan 2 (dua) nomor surat yang berbeda masing-masing untuk Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, bagaimana mungkin bisa diajukan dalam 1 (satu) permohonan praperadilan?

Keempat, OC Kaligis diajukan dan diterima sebagai saksi ahli dalam permohonan praperadilan tersebut. Seorang saksi ahli tentu diharapkan independensinya dalam memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya. OC Kaligis bersama dengan komunitas advokat sebelumnya juga pernah mengajukan permohonan praperadilan untuk pembatalan SKPP Bibit-Chandra, namun ditolak oleh hakim karena kedudukan hukum mereka tidak jelas. Mengingat hal itu, bagaimana mungkin hakim menerima OC Kaligis sebagai saksi ahli yang independen, tanpa mewaspadai niat balas dendamnya?

Berdasarkan beberapa kejanggalan di atas, seharusnya hakim Nugraha Setiaji menolak permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo tersebut. Semoga hakim banding dapat melihat dan mempertimbangkan beberapa kejanggalan tersebut untuk dengan tegas membatalkan putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan tersebut.

Tindak Tegas Pelanggar UU Perlindungan Anak!

2010-03-31T12:31:00.004+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Terus terang, saya miris melihat video yang belakangan ini tersebar di media sosial yang menampilkan perilaku tidak pantas dari seorang anak di bawah umur. Meski sang anak terlihat gembira melakukan hal yang tidak pantas itu, namun bukan berarti orang-orang dewasa disekitarnya bisa lepas tanggung jawab.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur banyak ketentuan yang melindungi kepentingan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang salah atau tidak pantas.

Salah satu contohnya, dalam tayangan video itu terlihat sang anak merokok. Tentunya ada orang dewasa yang mengajari anak itu merokok. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, rokok sebagai produk yang mengandung tembakau adalah zat adiktif. UU Perlindungan Anak secara tegas memberikan sanksi kepada setiap orang yang dengan sengaja membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan zat adiktif. Sanksi pidana minimal 2 tahun penjara siap menanti.

Jadi, perbuatan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak itu jelas telah melanggar UU Perlindungan Anak. Video yang tersebar di media sosial dapat dijadikan bukti awal bagi polisi untuk menyelidiki pelanggaran UU Perlindungan Anak tersebut. Menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik, video itu dapat menjadi alat bukti hukum yang sah apabila kasus itu diproses sampai ke pengadilan.

Tentunya kita berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (http://kpai.go.id) yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Anak, yang salah satu tugasnya melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, bisa lebih proaktif memantau beredarnya video-video atau gambar-gambar sejenis yang disebar melalui media sosial, agar pelakunya dapat segera ditindak.

Masyarakat juga punya peran penting dalam membantu melokalisir penyebaran video atau gambar-gambar hasil perbuatan yang melanggar UU Perlindungan Anak itu agar efek negatif terhadap diri si anak bisa diminimalisir. Tentu juga perlu segera melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang.

Kalau tidak mau repot berurusan dengan pihak kepolisian dalam melaporkan hal itu, cukup adukan saja kepada KPAI melalui telpon: 021 31901446, fax: 021 3900833 atau e-mail: informasi@kpai.go.id.

*bisa dibaca juga di: http://lintasan.dagdigdug.com

Sony Corp. vs. Sony AK: Merek vs. Nama Domain?

2010-03-20T19:42:00.008+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Setelah heboh somasi Sony Corp. kepada Sony AK berkaitan dengan nama domain 'sony-ak.com' yang didaftarkan Sony AK, saya sempat membuat janji untuk bertemu dengan Sony AK karena penasaran ingin tahu masalahnya langsung dari tangan pertama. Dari obrolan dengan Sony AK, diketahui bahwa kuasa hukum Sony Corp. menganggap nama domain 'sony-ak.com' telah melanggar merek Sony Corp.

Saya pikir perlu hati-hati dalam memahami hubungan merek dengan nama domain, karena menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat perbedaan prinsip diantara keduanya, yaitu:

Pertama, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Dengan demikian, terlihat bahwa nama domain hanyalah sekedar penunjuk lokasi tertentu dalam internet dan tidak selalu digunakan dalam kegiatan barang atau jasa seperti merek.

Kedua, pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI (Dirjen HKI). Sedang untuk mendapatkan nama domain, seseorang dapat membelinya melalui pengelola nama domain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki otoritas sebagai pengelola nama domain. Dengan demikian terlihat bahwa rezim pendaftaran merek dan nama domain berbeda.

Ketiga, pendaftaran merek dan nama domain sama-sama menganut prinsip pendaftar pertama (first file), yaitu pihak yang melakukan pendaftaran pertama kali akan dianggap sebagai pemiliknya. Namun, pendaftaran nama domain tidak membutuhkan serangkaian pemeriksaan seperti halnya pendaftaran merek. Dirjen HKI melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, atau memastikan pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, pendaftaran merek punya kemungkinan ditolak apabila merek yang didaftarkan sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, atau pendaftaran merek dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang untuk nama domain, sepanjang belum ada orang yang mendaftarkan nama domain yang sama, setiap orang dapat memperoleh nama domain yang diinginkannya.

Sehubungan dengan perbedaan prinsip di atas, dapat dipahami apabila pemilik merek tidak dapat secara otomatis memiliki nama domain yang sama dengan mereknya. Inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan dalam prakteknya.

UDRP

Oleh karena itu, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem registrasi dan pemanfaatan nama domain, membuat suatu panduan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pemanfaatan nama domain, yaitu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) yang berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999 (http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm). Menurut UDRP, suatu pihak dapat meminta pengelola nama domain untuk membatalkan, memindahkan, serta mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, karena adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang.

Nama domain dapat dimohonkan pembatalan apabila dianggap telah didaftarkan dengan itikad buruk (bad faith). UDRP memberikan panduan sebagai langkah awal untuk menilai apakah nama domain telah didaftarkan dengan itikad buruk (bad faith), yaitu:

Pertama, pemegang nama domain mendaftarkan nama domain dengan tujuan untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan nama domain tersebut kepada pemilik merek terdaftar dengan sejumlah imbalan tertentu, atau menjualnya kepada pesaing dari pemilik merek terdaftar.

Kedua, pemegang nama domain dengan sengaja mendaftarkan suatu nama domain untuk menghalangi pemilik merek terdaftar memiliki nama domain sesuai dengan merek yang dimilikinya.

Ketiga, pemegang nama domain mendaftarkan suatu nama domain dengan tujuan untuk mengganggu bisnis yang dijalankan oleh pesaing bisnisnya.

Keempat, pemegang nama domain secara sengaja berusaha untuk menarik perhatian publik dengan mendaftarkan nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang didaftarkan pihak lain, sehingga membingungkan konsumen dari merek tersebut.

Suatu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan nama domain melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh ICANN (http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm). Putusan dari lembaga tersebut dapat dieksekusi setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal putusan dan tidak ada putusan pengadilan atau lembaga arbitrase yang bertentangan dengan putusan lembaga tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari tersebut. Penyelesaian melalui mekanisme UDRP tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, arbitrase atau mekanisme penyelesaian lain, jika materi gugatan menyangkut hal-hal lain diluar permohonan pembatalan nama domain, seperti tuntutan ganti rugi misalnya.

Oleh karena itu, sebenarnya sah saja Sony Corp. melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada Sony AK berkenaan dengan nama domain ”sony-ak.com” yang dimilikinya. Namun, Sony Corp. harus memahami dulu perbedaan prinsip antara merek dan nama domain, dan harus dapat membuktikan bahwa Sony AK melakukan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk.

Upaya Sony AK

Berdasarkan diskusi dengan Sony AK, saya berpendapat bahwa Sony AK sebenarnya telah melakukan beberapa hal yang dapat memperkuat posisi hukumnya dalam menghadapi upaya hukum berkenaan dengan nama domain yang dimilikinya itu, yaitu:

Pertama, Sony AK mendaftarkan nama domain sesuai dengan namanya sendiri. Dengan begitu, dugaan dia memiliki itikad buruk ketika mendaftarkan nama domain telah gugur dengan sendirinya.

Kedua, isi situs yang beralamat di ”sony-ak.com” itu sama sekali tidak menampilkan logo, merek atau produk-produk yang dijual oleh Sony Corp, dan tidak juga menampilkan produk yang dijual oleh pesaing Sony Corp. Dengan begitu, keberadaan situs itu tidak akan membingungkan konsumen Sony Corp.

Ketiga, Sony AK tidak bermaksud mengkomersilkan situs tersebut dengan memasang iklan atau bentuk-bentuk komersialisasi lainnya, sehingga kecurigaan bahwa Sony AK ingin menangguk keuntungan dari kemiripan nama domain dengan merek milik Sony Corp. itu telah gugur dengan sendirinya.

Keempat, Sony AK memasang disclaimer pada situsnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa situs itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Sony Corp. dan produk-produknya.

Saya pikir empat hal di atas sangat baik untuk diperhatikan siapa saja yang berniat membeli dan menggunakan nama domain untuk alamat situsnya. Hal itu penting sebagai upaya memperkuat posisi hukum ketika ada masalah di kemudian hari.

6 Alasan Menolak RPM Konten Multimedia

2010-02-14T13:11:00.005+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali membuat heboh. Setelah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Intersepsi yang menuai kritik, saat ini muncul kehebohan baru seputar rencana penerbitan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia (RPM Konten).

Setelah membaca dan mencoba memahaminya, saya berkesimpulan untuk menolak RPM Konten setidaknya karena alasan sebagai berikut, pertama, hal-hal yang dianggap ”Konten yang Dilarang” menurut RPM Konten pada dasarnya telah diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain UU Perfilman, UU Pornografi, UU Hak Cipta, KUHP dan UU Penyiaran. Dalam RPM Konten, beberapa konten yang termasuk dalam ”Konten yang Dilarang” tersebut tidak jelas memakai rujukan undang-undang yang mana, sehingga tidak jelas definisinya. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi pada saat penerapannya.

Kedua, beberapa undang-undang yang dirujuk oleh RPM Konten, seperti UU Pers, UU Pornografi, UU Perfilman, UU Penyiaran dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak ada yang memberi mandat kepada Menkominfo untuk membuat peraturan menteri yang mengatur pembentukan Tim Konten Multimedia. Dengan kewenangan yang besar untuk menilai konten mana yang termasuk ”Konten yang Dilarang” dan implikasinya terhadap penyelenggara telekomunikasi, seharusnya pembentukan Tim Konten Multimedia diatur dalam undang-undang, seperti halnya Lembaga Sensor Film yang dibentuk berdasarkan UU Perfilman.

Ketiga, pada dasarnya berbagai undang-undang yang telah mengatur ”Konten yang Dilarang” tersebut telah memiliki mekanisme penegakan hukumnya masing-masing. Apabila ada pihak yang diduga mendistribusikan atau mengumumkan konten yang termasuk ”Konten yang Dilarang” tersebut, maka undang-undang yang bersangkutan telah memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk langsung melakukan penyidikan. Seandainya RPM Konten jadi diterbitkan, tentu keberadaan Tim Konten Multimedia yang dibentuk Kemenkominfo berpotensi menimbulkan masalah. Bagaimana seandainya terjadi perbedaan persepsi antara Tim Konten Multimedia dan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu konten termasuk ”Konten yang Dilarang”?

Keempat, Meski beberapa undang-undang yang dirujuk RPM Konten tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pendistribusian atau pengumuman konten secara elektronik, namun sebenarnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengatasinya. Ketentuan mengenai keabsahan dokumen/informasi elektronik sebagai alat bukti dapat digunakan oleh undang-undang yang terkait untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan begitu, sebenarnya tidak perlu ada pengaturan khusus dalam RPM Konten.

Kelima, RPM Konten tidak mengatur upaya banding atau keberatan terhadap keputusan Tim Konten Nasional mengenai ”Konten yang Dilarang”. Padahal, keputusan Lembaga Sensor Film saja masih dapat diajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Begitu pula putusan pengadilan yang dapat diajukan banding atau kasasi. Kelihatan sekali RPM Konten mau membentuk lembaga yang sangat represif.

Keenam, RPM Konten mengatur sanksi administratif, antara lain pencabutan izin dan denda administratif, terhadap pihak-pihak yang terbukti mendistribusikan ”Konten yang Dilarang”, padahal beberapa undang-undang yang mengatur tentang konten itu juga telah mengatur sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda. Bagaimana seandainya suatu pihak telah dikenai sanksi denda administratif oleh Kemenkominfo kemudian dikenai sanksi denda juga berdasarkan undang-undang terkait oleh pengadilan? Penerapan sanksi ganda tersebut tentu bukan hal yang tepat dalam penegakan hukum.

Perlindungan UU ITE bagi Nasabah Bank

2010-02-01T20:29:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan pembobolan rekening beberapa nasabah melalui ATM 6 bank di Indonesia. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 5 Milyar. Untungnya, beberapa pelaku dapat segera dibekuk dan Bank Indonesia (BI) memerintahkan 6 bank tersebut untuk mengganti kerugian nasabahnya.

Saya dapat memahami perintah BI yang melindungi kepentingan nasabah tersebut, karena hal itu sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di bawah ini adalah artikel mengenai perlindungan nasabah yang pernah saya tulis di Chip Magazine edisi Agustus 2009:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mulai berlaku pada tanggal 21 April 2008, pada pokoknya mengatur mengenai keabsahan informasi elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti, aktivitas yang menggunakan sistem elektronik dan perbuatan yang dilarang. Keberadaan UU ITE ini sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah ketika melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh bank, setidak-tidaknya karena alasan, pertama, terdapat penegasan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memfasilitasi pelayanan jasa bank melalui internet (internet banking), bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan internet banking yang disediakannya. Namun, apabila terbukti kerugian tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur), kesalahan dan/atau kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kedua, bank harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban untuk mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Ketiga, adanya pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Laporan transaksi perbankan melalui e-mail yang menunjukkan adanya penawaran dan persetujuan yang mana nasabah menjadi pihaknya dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik.

Keempat, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Apabila nasabah menggunakan internet banking untuk transaksi perbankannya, maka laporan mutasi rekening miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah.

Kelima, pengaturan mengenai kejahatan terhadap sistem informasi lebih jelas, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Selain itu, terdapat sanksi yang berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan suatu sistem elektronik secara melawan hukum. Dengan demikian, siapapun akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatan terhadap internet banking.

Namun demikian, beberapa ketentuan dalam UU ITE masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Salah satunya adalah mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi suatu sistem elektronik. Peraturan pemerintah tersebut menjadi penting karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE.

3 Alasan Mengapa Saya Menolak RPP Penyadapan

2009-12-03T00:39:00.008+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Dalam berbagai pemberitaan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang tata cara intersepsi (RPP Penyadapan), yang merupakan turunan dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Menkominfo, RPP Penyadapan akan selesai paling lambat April 2009. Beberapa pihak menilai, apabila RPP Penyadapan tersebut disahkan maka akan menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi.

Dalam acara di sebuah stasiun TV, Menkominfo menjelaskan masalah RPP Penyadapan, bersama dengan aktivis ICW dan anggota Komisi I DPR. Setelah menyimak penjelasan beliau di acara tersebut, saya semakinyakin bahwa RPP Penyadapan tersebut memang harus ditolak, setidak-tidaknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Menkominfo sepertinya tidak memahami hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10/2004). Menurutnya, sambil menunggu undang-undang (UU) yang mengatur penyadapan disahkan DPR, maka perlu diterbitkan dulu peraturan pemerintah (PP) untuk mengaturnya. Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang uji materi UU KPK ditentukan bahwa syarat dan tata cara tentang penyadapan harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain. PP yang secara hirarki berada dibawah UU tidak boleh mengatur materi yang seharusnya diatur dalam UU.

2. Berkali-kali Menkominfo menyatakan bahwa RPP Penyadapan dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga seolah-olah kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK telah melanggar HAM. Mungkin beliau lupa bahwa menurut UUD ’45 sendiri HAM dapat dibatasi melalui UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itulah yang menjadi alasan mengapa kewenangan penyadapan oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK tidak pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam naskah RPP Penyadapan versi 6 Oktober 2009 yang dirujuk aktivis ICW, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai dapat menghambat kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, yang salah satunya adalah diperlukannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk melakukan penyadapan. Ditentukan bahwa penetapan KPN dikeluarkan dalam waktu 3 x 24 jam sesudah permintaan diterima. Proses ini tentu saja dapat menghambat KPK dalam menangani kasus korupsi. Bagaimana seandainya KPK ingin melakukan penyadapan dalam waktu sesegera mungkin agar tidak kehilangan momen? Bagaimana seandainya KPK hendak menyadap pihak-pihak di lingkungan lembaga peradilan itu sendiri? Siapa yang bisa menjamin tidak ada kebocoran informasi atas penetapan KPN tersebut mengingat kenyataan adanya mafia peradilan?

Berdasarkan tiga alasan di atas, saya harap Menkominfo mau berbesar hati menghentikan proses pembuatan RPP Penyadapan dan menunggu saja dibuatnya UU yang mengatur mengenai penyadapan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/Per/M.Kominfo/02/2008 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang telah diterbitkan pada periode lalu saya pikir telah cukup memadai untuk mengatur segi teknis penyadapan yang sah, tanpa mengatur hal-hal yang membatasi ketentuan dalam UU diatasnya.

Cabut Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK!

2009-10-27T10:19:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Sidang pemeriksaan pendahuluan atas Permohonan Uji Materi Pasal 32 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah digelar pada Senin, 26 Oktober 2009 lalu. Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK pada pokoknya mengatur bahwa pimpinan KPK diberhentikan tetap apabila menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana.

Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Apa alasannya?

Apabila dibandingkan dengan lembaga atau komisi negara lainnya, kedudukan pimpinan KPK sebagai pejabat negara memang sangat lemah sekali. Pemeriksaan atas dugaan tindak pidana oleh pihak kepolisian terhadap pimpinan KPK tidak memerlukan ijin dari Presiden. Bandingkan dengan perlakuan yang diterima pejabat negara lain, seperti anggota DPR, DPD atau Kepala Daerah.

Selain itu, dalam beberapa undang-undang yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberhentian tetap seorang pimpinan lembaga atau komisi negara selain KPK, ditegaskan bahwa mereka diberhentikan tetap apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bisa dilihat dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, atau UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bandingkan dengan pimpinan KPK yang dapat diberhentikan tetap hanya karena dikenakan status terdakwa. Padahal orang yang berstatus terdakwa belumlah dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bagaimana mungkin pimpinan KPK yang belum tentu bersalah harus menerima resiko kehilangan jabatannya hanya karena dikenakan status terdakwa?

Hal ini secara jelas memperlihatkan diskriminasi terhadap pimpinan KPK. Diskriminasi ini pada akhirnya melemahkan posisi pimpinan KPK. Hanya dengan menggunakan Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang yang sangat lentur penerapannya (pasal karet), aparat penegak hukum begitu mudahnya mengkriminalisasi kewenangan KPK, dengan tujuan untuk memberhentikannya.

Oleh karena itu, pencabutan Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK mutlak harus dilakukan. Selain melemahkan posisi pimpinan KPK, keberadaan pasal itu pada gilirannya memudahkan intervensi eksekutif apabila terganggu dengan aktivitas KPK. Pimpinan KPK dapat dengan mudah dikriminalisasi untuk kemudian diberhentikan secara tetap meski belum diputus bersalah oleh pengadilan. Pada gilirannya agenda pemberantasan korupsi akan terus berpeluang digembosi.

Menyoal Sifat Darurat Perpu No. 4 Tahun 2009

2009-10-23T17:35:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada saat Presiden SBY menetapkan Perpu No. 4 Tahun 2009 tanggal 21 September 2009 untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan KPK yang tinggal 2 orang, alasan konstitusionalnya adalah "kegentingan memaksa". Secara umum, siapapun akan dapat memahami bahwa ketika ada ”kegentingan memaksa”, maka seharusnya tercermin dari tindakan yang cepat untuk mengatasi "kegentingan memaksa" tersebut.

Namun, sepertinya penetapan Perpu tersebut sudah kehilangan alasan konstitusionalnya karena alasan sebagai berikut, pertama, menurut Perpu, apabila keanggotaan Pimpinan KPK kurang dari 3 (tiga) orang, maka Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan KPK sejumlah jabatan kosong. Dalam keadaan darurat ini, seharusnya Presiden sesegera mungkin mengangkat 3 orang Plt Pimpinan KPK, tanpa harus membentuk "Tim 5". Dalam Perpu tidak ada ketentuan yang mengharuskan Presiden membentuk "Tim 5" yang bertugas merekomendasikan 3 nama Plt Pimpinan KPK. Waktu yang dibutuhkan "Tim 5" bekerja tentu mengurangi sifat "kegentingan memaksa" tersebut.

Apabila Presiden memang menginginkan proses yang prudent dalam mengangkat Plt Pimpinan KPK, seharusnya proses seleksi dalam UU KPK bisa diterapkan, dimana ada tahap nama-nama calon diumumkan kepada publik untuk menerima masukan sebelum ditetapkan. Pembentukan "Tim 5" menunjukan proses setengah hati Presiden dalam memilih Plt Pimpinan KPK dalam keadaan yang (katanya) genting.

Kedua, seusai "Tim 5" mendapatkan 3 nama calon Plt Pimpinan KPK pada tanggal 1 Oktober 2009, Presiden SBY tidak langsung menetapkan mereka sebagai Plt Pimpinan KPK. Baru pada tanggal 6 Oktober 2009, 3 nama tersebut dilantik oleh Presiden.

Alasannya adalah karena Presiden sedang fokus pemantauan gempa Sumatera. Padahal, Wapres Jusuf Kalla telah turun ke lapangan untuk mengkoordinasikan penanganan bencana gempa Sumatera. Untuk memantaunya, sebenarnya Presiden tinggal menghubungi Wapres, sehingga tidak ada alasan untuk menunda penetapan Plt Pimpinan KPK yang (katanya) genting.

Ketiga, sejak DPR Periode 2009-2014 dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009, seharusnya Presiden dapat segera mengajukan Perpu tersebut kepada DPR untuk ditentukan nasibnya. Dengan aturan internal DPR lalu, DPR yang baru dapat segera bersidang untuk menyetujui atau menolak keberlakukan Perpu tersebut.

Apabila memang sifatnya genting atau darurat, maka tidak ada alasan bagi Presiden untuk menunda-nunda pembahasan Perpu dengan DPR yang baru untuk memastikan keberlakuan Perpu tersebut. Semakin lama pembahasan Perpu tersebut ditunda, semakin terang bahwa sifat darurat atau kegentingan memaksa tersebut hanya isapan jempol semata.

Tolak Pembatasan Wewenang KPK!

2009-09-10T11:38:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Meski telah ditunggu-tunggu pengesahannya oleh berbagai pihak, namun ternyata pembahasan RUU Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) telah melenceng dari esensinya. RUU yang seharusnya hanya mengatur mengenai pembentukan dan tata cara bersidang di Pengadilan Tipikor, ternyata malah mencoba membatasi wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Menurut penjelasan Arbab Paproeka, Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK hanya akan sampai tingkat penyidikan. KPK tidak bisa lagi menuntut para koruptor yang ditangani KPK. Semua kewenangan penuntutan dan pembuatan rencana penuntutan akan dilakukan Kejaksaan Agung (Kompas, 10/09/09).

Hal ini jelas sangat aneh. Pembuatan RUU Pengadilan Tipikor didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 19 Desember 2006 yang mempermasalahkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor. Pada pokoknya Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Tidak ada Putusan MK yang mempermasalahkan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Pembatasan wewenang KPK hanya sampai tingkat penyidikan jelas telah menyimpang dari niat awal pembentukan KPK, yaitu untuk menerobos kebuntuan penegakan hukum atas perkara korupsi yang ditangani kejaksaan atau kepolisian. UU KPK telah memberikan wewenang kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan antara lain proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif.

Dengan demikian, tanpa kewenangan penuntutan perkara korupsi, terbuka peluang adanya kebuntuan dalam penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan. Penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan akan lebih mudah diintervensi oleh eksekutif, yudikatif atau legislatif. Kalau sudah begitu, pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi akan mengalami masa suram. Apakah hal itu yang diinginkan bangsa Indonesia?

Oleh karena itu, tidak boleh ada kompromi. Tolak pembatasan wewenang KPK untuk melakukan penuntutan perkara korupsi. Titik.

Teroris, Liputan Langsung dan Penegakan Hukum

2009-08-11T13:56:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Seorang kawan pernah bertanya kepada saya, siapa teroris yang paling sexy. Saya yang awam dengan dunia teroris jelas tidak punya bayangan sedikitpun untuk menjawabnya. Melihat saya yang terdiam begitu lama, kawan saya pun tidak sabaran untuk memberikan jawabannya. Noordin Tanktop! Begitu jawaban yang terlontar dari mulut kawan saya.

Ya, kabar tewasnya Noordin M. Top memang sedang menjadi pembicaraan hangat dimana-mana. Hal ini karena tewasnya Noordin M. Top masih menyisakan tanda tanya. Beberapa kalangan masih meragukan bahwa jasad dengan tubuh hancur paska penyerbuan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) di Temanggung itu adalah Noordin M. Top.

Tapi, saya tidak mau ikut-ikutan berspekulasi soal itu. Saya lebih tertarik menyoroti liputan langsung yang dilakukan media massa, khususnya televisi, selama penyerbuan tersebut berlangsung.

Selama kurang lebih 18 jam diberitakan pengepungan dan penyerbuan sebuah rumah oleh para personil Densus 88 yang diduga didiami oleh Noordin M. Top. Para pemirsa televisi disuguhkan liputan langsung peristiwa penyerbuan bak adegan dalam film laga Hollywood. Begitu jelas diperlihatkan posisi dan taktik para personil Densus 88 yang sedang melakukan pengepungan terhadap satu rumah yang dianggap sebagai tempat persembunyian Noordin M. Top.

Menyaksikan peristiwa itu membuat saya teringat film "Speed". Film yang dibintangi Keanu Reeves dan Sandra Bullock itu bercerita tentang aksi penyelamatan para penumpang dalam sebuah bus yang dipasangi bom oleh seorang teroris. Dalam suatu adegan, upaya Keanu Reeves untuk memindahkan penumpang bus ke kendaraan lain berhasil digagalkan teroris tersebut. Selidik punya selidik, ternyata teroris itu dapat terus memantau pergerakan bus itu melalui liputan langsung yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi, sehingga upaya Keanu Reeves itu dapat dengan mudah diketahui.

Hal itu membuat saya berandai-andai. Bagaimana seandainya ada anggota komplotan pembom yang berada di luar rumah itu menyaksikan juga peristiwa itu di televisi. Mungkin saja kemudian orang itu melakukan komunikasi melalui alat komunikasi yang tersedia dengan orang di dalam rumah untuk memberitahukan posisi dan taktik para personil Densus 88 itu. Hal ini dapat membuat orang di dalam rumah dan yang diluar rumah memikirkan strategi untuk melakukan perlawanan terhadap penyerbuan tersebut.

Publik mungkin berhak tahu mengenai adanya penyerbuan itu. Namun, apakah liputannya harus sampai memperlihatkan secara telanjang posisi dan taktik yang dilakukan oleh para personil Densus 88 itu? Bukankah hal itu dapat membahayakan keselamatan para personil Densus 88 yang sedang bertugas?

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang baru akan berlaku pada tanggal 30 April 2010, telah mengatur mengenai hak publik untuk memperoleh akses terhadap informasi publik. Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik, seperti lembaga pemerintah atau lembaga negara, punya kewajiban untuk membuka akses bagi setiap orang yang ingin mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan lingkup tugas badan publik tersebut. Namun, UU KIP juga mengatur bahwa badan publik berhak untuk menolak memberikan akses kepada publik untuk informasi publik yang dikecualikan menurut UU KIP.

Salah satu kategori informasi publik yang dikecualikan itu adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum termasuk dalam kategori informasi publik tersebut.

Menurut saya, apabila liputan langsung dilakukan secara kontinyu dan memperlihatkan secara telanjang posisi dan taktik para personil Densus 88 dalam penyerbuan di Temanggung itu, maka hal itu dapat membahayakan keselamatan mereka. Sebagaimana saya telah sampaikan di atas, anggota komplotan di luar rumah yang dikepung itu dapat melakukan koordinasi dengan orang di dalam rumah untuk menghadapi penyerbuan itu.

Oleh karena itu, mungkin perlu diatur mengenai liputan langsung televise terhadap suatu proses penegakan hukum. Mungkin bisa di atur berapa lama liputannya, sehingga tidak ditayangkan terus menerus, atau bagian apa saja yang dapat ditampilkan kepada publik, sehingga tidak secara terbuka memperlihatkan posisi dan taktik dari aparat penegak hukum.

Saya tidak anti keterbukaan informasi publik. Namun, kalau karena keterbukaan itu justru menghambat proses penegakan hukum, atau bahkan membahayakan keselamatan aparat penegak hukum, tentu saja hal itu bukan hal yang baik untuk dilakukan.

Haruskah Menegakkan Hak Pemilih dengan Menerabas Konstitusi?

2009-07-09T12:27:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada dasarnya, saya turut senang dengan dibukanya peluang bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tetap dapat menggunakan hak memilih pada Pemilihan Presiden tanggal 8 Juli lalu. Hanya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga, pemilih non-DPT dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-nya. Namun, terus terang saya kecewa dengan cara yang diambil untuk menegakkan hak pemilih tersebut.

MK Melanggar Konstitusi?

Pada 6 Juli lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian tuntutan dari Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang menjadi pemohon pembatalan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) berkaitan dengan syarat bahwa hanya pemilih terdaftar di DPT yang dapat menggunakan hak memilihnya. Oleh para pemohon hal itu dianggap menghambat hak memilih warga negara yang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Pilpres adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara yang telah ditentukan oleh MK dalam putusan tersebut. Salah satu syarat tersebut antara lain bahwa Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Apabila membaca putusan MK tersebut secara seksama, maka kita akan melihat beberapa hal yang sepertinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, yaitu, pertama, MK mengatur syarat dan cara yang begitu rinci agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat tetap menggunakan hak pilihnya. Padahal, menurut Pasal 24C UUD 1945, salah satu wewenang MK adalah sebatas menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945. Menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sendiri, MK berwenang untuk menyatakan bahwa suatu muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian UU bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, namun tidak ada kewenangan MK untuk membuat pengaturan lebih lanjut dari suatu UU.

Kedua, MK memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tersebut tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yaitu KPU. Menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU berwenang menetapkan keputusan dan Peraturan KPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lagipula, MK tidak berwenang untuk menentukan apakah suatu peraturan dibawah UU dapat atau tidak dapat diberlakukan. Menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menguji apakah suatu keputusan atau Peraturan KPU tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UU diatasnya, dan bukan MK.

Ketiga, MK menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat self executing, sehingga langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal, menurut Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM, termasuk hak memilih, dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU No. 10/2004), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara berturut-turut adalah UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jenis peraturan lain seperti Peraturan KPU juga diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, menurut UU No. 10/2004, Putusan MK bukanlah suatu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat langsung diterapkan oleh KPU tanpa adanya UU/ Perpu yang memerintahkannya.

Ahli Hukum Bungkam atau Dibungkam?

Yang mengherankan adalah tidak terdengar komentar dari para ahli hukum berkaitan dengan substansi dari putusan MK yang meragukan tersebut, di media cetak maupun elektronik, ketika putusan MK tersebut keluar. Entah karena para ahli hukum itu takut dianggap menghalangi hak pemilih atau karena memang media massa tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada para ahli hukum untuk mengkritisi putusan MK tersebut. Sebagian besar media massa yang berpengaruh hanya menayangkan pernyataan dari ketua MK, Mahfud MD, yang menegaskan kembali bahwa putusan MK tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu Perpu atau peraturan KPU.

Sebenarnya, setelah putusan MK tersebut keluar pada 6 Juli lalu, Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL), sebuah lembaga pemantau pemilu, langsung mengeluarkan siaran pers untuk mendesak KPU agar membuat Peraturan KPU yang mengatur mengenai penggunaan KTP/Passpor bagi pemilih non-DPT tersebut. Siaran pers juga menegaskan posisi ISCEL yang tidak sependapat dengan sifat self executing dari putusan MKU tersebut. Bagi ISCEL, tanpa adanya Peraturan KPU yang mengatur syarat dan cara memilih dengan menggunakan KTP/Passpor sebagaimana dimaksud putusan MK tersebut, berarti tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan pemilih non-DPT menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan KTP/Passpornya saja.

Namun, tidak ada satupun media massa yang memuat siaran pers tersebut. Seolah-olah semua mengamini saja putusan MK yang substansinya meragukan tersebut. Seolah-olah semua pihak membiarkan saja terjadinya proses pembodohan publik secara sistematik dengan dengan dalih demi kepentingan publik. Apalagi kemudian KPU menerbitkan surat edaran berisi petunjuk teknis yang terang-terangan merujuk pada putusan MK tersebut, seolah-olah putusan MK adalah suatu peraturan perundang-undangan diatasnya. Dengan demikian, hal ini semakin memperkuat pendapat publik yang menganggap Pemilu 2009 sebagai pemilu paling amburadul dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Republik Indonesia.

Apakah UU ITE Belum Berlaku?

2009-06-25T16:33:00.005+07:00

Saya turut gembira dengan putusan sela majelis hakim yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap Ibu Prita batal demi hukum. Dengan demikian, Ibu Prita dapat bebas dan tidak perlu cemas akan dipenjarakan kembali seperti yang dialami sebelumnya.

Namun, dasar yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan tersebut sangat mengejutkan saya. Seperti diberitakan situs Hukumonline (25/06/09), hakim menilai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum dapat diterapkan kepada Prita, karena beleid yang resmi diundangkan pada 21 April 2008 ini belum memiliki daya ikat. Menurut hakim, UU ITE sedianya baru berlaku dua tahun lagi, mengingat ada amanat pembentukan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang diberi tenggat waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) UU ITE.

Pendapat ini jelas salah besar. Pasal 54 ayat (1) UU ITE telah secara tegas dan jelas menerangkan bahwa:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan demikian, harus dibaca bahwa UU ITE sudah berlaku sejak tanggal 21 April 2008.

Pasal 54 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Dengan demikian, amanat pasal itu adalah ketentuan pelaksanaan berupa PP dari beberapa ketentuan dalam UU ITE harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal 21 April 2008. Jadi, bukannya menunda pelaksanaan UU ITE sampai 21 April 2010. Lagipula, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak membutuhkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam PP.

Apabila dasar putusan ini diikuti oleh hakim lain dalam kasus-kasus yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka tentu akan sulit menggunakan informasi elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti, karena belum diakui keabsahannya, mengingat UU ITE dianggap belum berlaku. Hal ini tentu melemahkan upaya penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus seperti misalnya memasuki sistem elektronik milik orang lain secara ilegal, mengubah dokumen elektronik milik orang lain secara ilegal, atau melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Sangat disayangkan apabila dalam menegakkan hukum, hakim justru menggunakan penafsiran hukum yang keliru. Jelas bukan hal yang baik untuk pendidikan publik.

Ini Bukan Soal Ibu Prita atau RS Omni!

2009-06-06T08:21:00.008+07:00

Pada saat mengikuti persidangan pertama perkara pidana Ibu Prita kemarin, saya merasakan dukungan masyarakat dan media massa kepada Ibu Prita demikian besar. Tuntutan untuk membebaskan Ibu Prita dan menyalahkan RS Omni Alam Sutra Tangerang begitu kentara.

Namun, bagi saya, ini bukan sekedar persoalan menuntut pembebasan Ibu Prita dan menyalahkan RS Omni. Ini adalah soal hak konsumen untuk menyampaikan keluhannya yang coba dibungkam dengan pasal karet dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi informasi elektronik/dokumen elektronik yang memuat materi pencemaran nama baik atau penghinaan.

UU ITE vs. KUHP

Sebelum UU ITE diundangkan, sudah ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, kesusilaan, perjudian, pengancaman, dan pemerasan. Semua hal itu kemudian diatur kembali dalam UU ITE dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Masalahnya adalah, pertama, sebagaimana KUHP, UU ITE tidak juga memberikan definisi yang jelas mengenai kata-kata "kesusilaan", "penghinaan" dan "pencemaran nama baik", sehingga begitu mudahnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pada masa Orde Baru, ketidakjelasan itu dimanfaatkan oleh penguasa untuk melibas lawan-lawan politiknya.

Kedua, sanksi yang diatur dalam UU ITE lebih berat daripada sanksi dalam KUHP. Apabila pencemaran nama baik dalam KUHP hanya dikenakan sanksi maksimal 16 bulan penjara, maka dalam UU ITE mengancam pelakunya dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tindak pidana yang diancam 5 tahun penjara pelakunya dapat ditahan pada saat proses penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, Ibu Prita yang dituntut dugaan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE dapat ditahan di LP Tangerang pada saat proses penuntutan oleh jaksa.

Ketiga, delik pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah delik biasa. Sedangkan dalam KUHP adalah delik aduan. Artinya, apabila seseorang dituntut dengan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, dan meskipun pihak pengadu telah memaafkannya serta mencabut pengaduannya, maka penuntutan dan proses persidangan tetap akan jalan terus. Berbeda dengan delik aduan, dimana apabila pengadu mencabut pengaduannya, maka penuntutan dapat dihentikan.

Hak Konsumen

Menurut UU Perlindungan Konsumen, setiap konsumen punya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Tidak diatur mengenai saluran atau media dalam penyampaian keluhan itu dan tidak ada kewajiban menyampaikan langsung kepada pelaku usaha. Dengan demikian, seharusnya konsumen boleh menyampaikan keluhannya dalam media apapun, termasuk melalui surat pembaca atau e-mail.

UU juga memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya. Mengapa kata "sepatutnya" yang digunakan, dan bukan "semaksimal mungkin"? Karena memang seharusnya pembelaan diri tidak diperlakukan sebagai ajang balas dendam, namun hanya sebagai upaya mengklarifikasi hal-hal tidak benar yang disampaikan oleh konsumen.

Namun, ketika pelaku usaha menganggap keluhan tersebut sebagai pencemaran nama baiknya, dan kemudian melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum, itu adalah hak pelaku usaha. Ketika Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang tersedia, menurut saya itu juga sudah menjadi tugas Jaksa. Tidak ada yang salah dengan hal itu.

Merupakan tugas hakim juga untuk memutuskan apakah yang dilakukan Ibu Prita itu termasuk pencemaran nama baik atau bukan. Masalahnya, ada UU ITE yang "menyediakan" ketentuan hukum yang begitu represif, yang digunakan oleh jaksa untuk menuntut Ibu Prita. Akibatnya, rasa kemanusiaan dicederai. Publik pun gempar.

Padahal, seandainya saja pasal karet dalam UU ITE itu tidak digunakan, masih ada pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk perbuatan yang sama. Tinggal ketentuan mengenai keabsahan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diatur dalam UU ITE saja yang dipergunakan. Apabila hal itu dilakukan, maka niscaya Ibu Prita tidak dapat ditahan dalam proses penuntutan dan tidak harus berpisah dengan dua orang buah hatinya yang masih balita.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami nasib serupa, pencabutan pasal-pasal karet dalam UU ITE adalah harga mati!

(foto: Detikcom)

Rapuhnya Jabatan Pimpinan KPK

2009-05-02T19:10:00.001+07:00

Dari pemberitaan terakhir diketahui bahwa Ketua KPK Antasari Azhar akan diperiksa sebagai saksi pada hari Senin, 4 Mei 2009, dalam kasus penembakan Nasarudin Zulkarnain. Kejaksaan Agung juga telah menetapkan pencekalan terhadapnya dirinya berdasarkan permintaan dari kepolisian. Menurut keterangan dari kepolisian, ada dugaan kuat Antasari Azhar adalah otak tindak pidana (intellectual dader) dari kasus tersebut (Kompas, 02/05/09).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan pejabat negara, ada beberapa pejabat negara yang apabila diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Hal ini berlaku untuk jabatan seperti anggota Dewan Gubernur BI, kepala daerah, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Hakim Agung.

Dalam UU KPK disebutkan bahwa pimpinan KPK adalah juga pejabat negara. Namun, tidak ada ketentuan dalam UU KPK yang mengatur perlunya izin pemeriksaan dari Presiden tersebut. Hal ini kontras sekali dengan kewenangan KPK dalam UU KPK yang begitu besar. Salah satunya adalah kewenangan untuk menangkap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi tanpa perlu memperhatikan prosedur khusus, termasuk izin dari Presiden.

Ini memperlihatkan betapa rapuhnya jabatan pimpinan KPK. Tidak ada perlakuan khusus yang diterima pimpinan KPK dibandingkan dengan pejabat negara lain yang disebut atas. Padahal tugas dan kewenangannya yang begitu besar pasti membuat beberapa pihak sakit hati. Bukan hal yang mustahil apabila ”barisan sakit hati” ini merekayasa suatu kasus agar pimpinan KPK dapat segera diperiksa dan ditahan, yang pada gilirannya mungkin saja akan menghambat perkara yang sedang ditangani KPK.

Saya bukan kuasa hukum atau pembela dari Antasari. Hanya saya pikir sangat aneh apabila ada pejabat negara yang mendapat keistimewaan dan ada yang tidak. Kriteria pemberian keistimewaan itupun tidak jelas. Seharusnya, kalau memang setiap orang bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan konstitusi kita, tidak boleh ada warga negara, meski pejabat negara sekalipun, yang diberi keistimewaan berkaitan dengan pemeriksaan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan dirinya.

Ruang Terbuka Hijau, Quo Vadis?

2009-04-22T13:35:00.002+07:00

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur dengan tegas bahwa dalam membuat perencanaan tata ruang wilayahnya, Pemda Kota harus memasukkan rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH itu terdiri dari RTH publik yang dimiliki dan dikelola publik dan RTH privat yang berada di lingkungan rumah atau gedung.

Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan RTH publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Sialnya, UU tidak memberikan sanksi yang tegas bagi Pemda Kota yang tidak mengalokasikan lahan untuk RTH sesuai proporsi yang ditentukan UU. Walhasil, banyak Pemda Kota yang santai saja meski RTH di wilayahnya tidak mencapai proporsi tersebut.

Di Jakarta saja, sampai akhir tahun 2008, RTH baru mencapai 10 persen dari total luas wilayah yang sekitar 65.000 hektar (Media Indonesia, 28/11/09). Ironisnya, bukannya semakin hari semakin banyak RTH, malah kelihatannya semakin banyak mall dan apartemen bermunculan di Jakarta. Padahal, menurut penelitian, keberadaan RTH yang proporsional bisa menurunkan suhu sekitar 1-2 derajat Celcius.

Bagi Pemda Kota, pilihannya mungkin adalah membiarkan warganya kepanasan atau kehilangan pendapatan dari pajak dan upeti pemanfaatan lahan untuk kegiatan komersil. Tinggal warga yang harus menentukan sikap: duduk diam menunggu suhu semakin panas atau bangkit mendesak Pemda Kota memenuhi amanat UU.

Selamat Hari Bumi!

Perlukah Kebijakan Afirmatif dalam Menetapkan Caleg Terpilih?

2009-02-17T13:54:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pemilu sudah tinggal beberapa minggu lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih disibukkan dengan berbagai persiapan menjelang pemilu. Salah satunya adalah mempersiapkan peraturan dalam rangka menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008, yang membuat Pasal 214 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu) menjadi tidak berlaku.

Pasal 214 tersebut pada dasarnya mengatur bahwa calon anggota DPR/DPRD terpilih ditetapkan dengan mempertimbangkan nomor urut dalam daftar calon tetap (DCT). Sehingga bagi caleg yang memiliki nomor urut paling kecil memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif dari partainya. Namun, dengan terbitnya putusan MK tersebut, yang mana MK memberikan pertimbangan bahwa penetapan anggota DPR/DPRD terpilih seharusnya berdasarkan pada perolehan suara terbanyak, maka penetapan caleg terpilih dengan mempertimbangkan nomor urut menjadi tidak berlaku lagi.

Kebijakan Afirmatif

Sebelum putusan MK tersebut terbit, UU Pemilu telah mengakomodir kebijakan afirmatif, yaitu memberikan aturan khusus dalam rangka mendorong partisipasi perempuan agar memiliki keterwakilan yang memadai dalam lembaga legislatif. Hal ini bisa terlihat dalam beberapa ketentuan UU Pemilu, yaitu antara lain: (i) mensyaratkan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat agar dapat menjadi peserta pemilu; (ii) mensyaratkan partai politik mengajukan daftar bakal caleg yang memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan; dan (iii) nama-nama caleg dalam daftar bakal caleg tersebut disusun berdasarkan nomor urut dimana setiap 3 orang bakal caleg terdapat sekurang-kurangnya 1 orang bakal caleg perempuan.

Dengan begitu, apabila Pasal 214 UU Pemilu masih berlaku, banyak pihak menganggap bahwa caleg perempuan yang masuk dalam “tiga besar” nomor urut terkecil DCT punya peluang besar untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Peluang ini menjadi tidak ada dengan terbitnya putusan MK tersebut. Bagi sebagian kalangan, dengan terbitnya putusan MK tersebut kebijakan afirmatif menjadi tidak ada artinya lagi.

Menanggapi hal itu, KPU bermaksud membuat peraturan mengenai penetapan caleg terpilih dengan tetap mengakomodir kebijakan afirmatif tersebut. Apabila kebijakan afirmatif diakomodir, maka jika ada satu partai politik meraih tiga kursi di suatu daerah pemilihan, kursi ketiga akan diserahkan kepada caleg perempuan.

Tetap Suara Terbanyak

Menurut saya, kebijakan afirmatif seharusnya cukup sampai tahap penyusunan dan pengajuan daftar bakal caleg oleh partai politik. Alasannya sederhana. Pertama, putusan MK sudah sangat jelas dan tegas dalam pertimbangannya bahwa penetapan caleg terpilih seharusnya dengan memperhatikan suara terbanyak, dan bukan dengan mempertimbangkan nomor urut dalam DCT. Putusan MK juga sama sekali tidak menyinggung bahwa penetapan dengan suara terbanyak itu harus memperhatikan kebijakan afirmatif.

Kedua, penetapan caleg terpilih dengan mengakomodir kebijakan afirmatif berpeluang menimbulkan perselisihan antar caleg dalam satu partai politik. Logikanya, caleg mana yang bersedia digantikan oleh caleg lain setelah mengetahui bahwa jerih payahnya berkampanye ternyata dapat menghasilkan satu kursi di DPR/DPRD. Perselisihan antar caleg ini dapat menghambat proses penetapan caleg terpilih, yang pada gilirannya dapat menghambat penyelesaian proses pemilu legislatif.

Ketiga, rasionalitas dalam memilih caleg menjadi tidak berlaku dengan kebijakan afirmatif itu. Logikanya, untuk apa pemilih bersusah payah mencari dan memilih caleg yang berkualitas apabila ternyata caleg yang dipilihnya itu mungkin tidak dapat menjadi anggota legislatif karena diganti oleh caleg lain berdasarkan kebijakan afirmatif.

Oleh karena itu, peraturan dalam bentuk apapun yang mengatur mengenai penetapan caleg terpilih seharusnya tetap mempertimbangkan suara terbanyak saja. Percayakan saja kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kalau memang caleg perempuan yang diusulkan partai politik benar-benar berkualitas, maka pemilih tentu akan dengan sukarela memilihnya.

Apabila caleg perempuan merasa bahwa caleg laki-laki akan berbuat curang untuk menghalangi peluangnya menjadi anggota legislatif, maka laporkan saja kepada pihak yang berwenang. Dengan begitu, gender tidak perlu dijadikan keistimewaan untuk memperoleh kursi di DPR/DPRD. Yang penting adalah kualitas dari masing-masing caleg dan kepercayaan pemilih terhadap caleg yang bersangkutan.

Fatwa MUI, Hak Pilih dan Informasi Caleg

2009-01-27T11:24:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada tanggal 25 Januari 2009 lalu, Sidang Pleno Ijtima Ulama se-Indonesia III menetapkan sebuah fatwa mengenai penggunaan hak pilih dalam pemilu. Pada pokoknya, fatwa tersebut menetapkan bahwa memilih calon wakil rakyat yang memenuhi syarat ideal adalah wajib hukumnya. Menurut H. Sholahuddin al-Aiyub, ulama yang menyampaikan hasil sidang komisi yang membahas fatwa itu, syarat ideal yang harus dipenuhi seorang wakil rakyat adalah beriman, bertaqwa, jujur terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam (Inilah.com, 26/01/09).

Fatwa tersebut juga menentukan bahwa haram hukumnya apabila memilih calon wakil rakyat yang tidak memenuhi syarat ideal tersebut. Haram juga hukumnya apabila pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu padahal ada calon wakil rakyat yang memenuhi syarat ideal tersebut.

Peran MUI

Saat tulisan ini dibuat, saya belum membaca isi keseluruhan fatwa tersebut karena belum mendapatkan salinan lengkapnya. Namun, saya dapat memahami mengapa fatwa itu diterbitkan dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama se-Indonesia III yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu. Ada indikasi meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti alias ”golput”.

Dalam ”PIAGAM BERDIRINYA MUI” yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1975 oleh 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, telah dirumuskan juga fungsi dan peran utama MUI. Salah satu peran utama MUI adalah menerbitkan fatwa dalam rangka memberikan bimbingan dan tuntunan umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.

Oleh karena itu, tidak salah apabila MUI merasa perlu memberikan bimbingan kepada umat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti melalui fatwa tersebut. Namun, perlu diingat bahwa fatwa MUI bukanlah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia yang dapat memberikan sanksi langsung kepada pelanggarnya. Oleh karena itu, dipatuhi atau tidaknya fatwa tersebut tergantung pada keyakinan dari masing-masing pribadi.

Meski tidak ada fatwa tersebut, saya pribadi akan tetap menggunakan hak pilih saya dalam pemilu nanti. Alasannya sederhana. Pertama, meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, namun hak pilih yang kita miliki sebagai warga negara wajib kita syukuri. Bandingkan dengan kesulitan warga negara di beberapa negara benua Afrika dalam menggunakan hak pilihnya. Karena alasan ekonomi dan politik, sulit sekali menyelenggarakan pemilu di sana. Kalaupun pemilu berhasil diselenggarakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama biasanya akan ada pemberontakan atau huru hara yang dilancarkan pihak yang kalah dalam pemilu.

Kedua, pemilu adalah saat yang tepat untuk ”menghukum” atau memberikan ”penghargaan” kepada partai politik yang berkuasa. Perhatikan saja hasil perolehan kursi DPR partai politik peserta pemilu pada Pemilu 1999 dan 2004. Bagi partai politik yang kinerjanya dianggap mengecewakan, terjadi penurunan jumlah perolehan kursi DPR. Sedangkan partai politik yang kinerjanya dianggap baik, terjadi kenaikan jumlah perolehan kursi DPR. Ini menunjukkan sistem ”reward and punishment” dapat diterapkan apabila hak pilih dipergunakan secara rasional.

Informasi Caleg

Sayangnya, UU Pemilu tidak mewajibkan caleg atau partai politiknya mengumumkan informasi lengkap mengenai caleg yang bersangkutan, yang setidak-tidaknya meliputi latar belakang pendidikan, pekerjaan dan pengalaman organisasi serta aktifitas sosial yang relevan lainnya. Hal ini tentu akan menyulitkan para pemilih yang mematuhi fatwa MUI itu untuk mengetahui apakah seorang caleg telah memenuhi syarat ideal yang ditentukan fatwa MUI tersebut.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum seharusnya berani membuat peraturan yang mewajibkan partai politik mengumumkan secara terbuka informasi lengkap mengenai calegnya tersebut. Hal ini penting bagi pemilih, baik terkait dengan adanya fatwa MUI itu atau tidak, agar memperoleh informasi yang memadai sebelum menggunakan hak pilihnya.

Kenapa Bekas Napi Tidak Bisa Jadi Bupati?

2009-01-19T02:46:00.004+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Tulisan ini sebenarnya masih berkaitan dengan tulisan saya yang lalu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan. Inti putusannya, MK memerintahkan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan diulang dengan mengikutsertakan seluruh calon kepala daerah, kecuali pasangan Dirwan Mahmud – Hartawan. MK berpendapat bahwa Dirwan Mahmud terbukti pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga secara administratif tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah.

Dalam tulisan yang lalu, saya mengkritik putusan MK tersebut karena dibuat di luar kewenangannya dalam menangani sengketa Pilkada. Seharusnya MK hanya mengadili hasil penghitungan suara saja, dan tidak termasuk mengadili masalah persyaratan administratif calon kepala daerah. MK seharusnya memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa bahwa masalah persyaratan administratif lebih baik diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan malah mengadili sendiri.

Persyaratan Bermasalah

Terlepas dari putusan MK tersebut, saya mencoba menelaah persyaratan administratif calon kepala daerah yang dipermasalahkan tersebut, yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Saya merasa persyaratan itu tidak adil bagi warga negara yang ingin mengabdi sebagai kepala daerah, namun pernah menjalani pidana penjara. Kenapa?

Pertama, seseorang yang pernah dipenjara di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tentu sudah menjalani program pembinaan yang diterapkan di Lapas dalam rangka membina narapidana tersebut agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik. Persyaratan administratif yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap sistem pembinaan di Lapas. Lalu, untuk apa ada Lapas dengan program pembinaannya itu?

Kedua, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang termasuk tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun itu bukan hanya pembunuhan saja, tapi juga kejahatan terhadap keamanan negara atau sering disebut makar. Karena begitu luasnya cakupan pasal-pasal tentang makar ini, maka pasal-pasal itu bisa saja digunakan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Dengan adanya persyaratan administratif tersebut, mudah saja bagi rezim yang berkuasa untuk membuat seseorang yang kritis terhadap pemerintahan tidak punya hak lagi untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.

Ketiga, setiap orang seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Apabila ada mantan narapidana yang telah membuktikan dirinya dapat kembali menjadi warga negara yang baik, mengapa tidak diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah? Saya pikir banyak contoh mantan narapidana yang telah terbukti dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti Anton Medan misalnya, yang mendirikan Majelis Taklim Atta'ibin untuk menampung dan membina para mantan narapidana dan tunakarya (pengangguran) untuk kembali ke jalan yang benar. Bandingkan dengan pejabat negara yang sebelumnya tidak pernah jadi narapidana, namun setelah menjabat malah jadi narapidana.

Perlu Ditinjau Kembali

Menurut konstitusi kita, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya mantan narapidana juga berhak mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.

Saya pikir persyaratan administratif yang melarang seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah perlu ditinjau kembali. Persyaratan itu jelas dapat menghalangi kesempatan orang-orang yang benar-benar ingin berbakti kepada daerahnya hanya karena statusnya sebagai mantan narapidana. Biarkan saja masyarakat yang menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk menjadi kepala daerah, tanpa perlu dihalangi dengan persyaratan administratif tersebut.

Putusan ‘Blunder’ MK Soal Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan

2009-01-11T16:12:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengusik nalar hukum saya. Putusan MK No. 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibacakan pada tanggal 8 Januari 2008 lalu, ’berhasil’ membuat saya jengkel setengah mati, meski saya tidak terlibat dalam perkara tersebut.

Perkara ini berawal dari permohonan Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (Pemohon), terhadap KPU Kab. Bengkulu Selatan di MK. Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan keputusan KPU Kab. Bengkulu Selatan mengenai: (i) penetapan Dirwan Mahmud dan Hartawan sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; (ii) penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008; dan (iii) penetapan Dirwan Mahmud dan Hartawan sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terpilih.

Pemohon menyampaikan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan, atau tim suksesnya, sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara pada Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemohon juga menyampaikan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa Dirwan Mahmud pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di LP Cipinang karena kasus penganiayaan dan pembunuhan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, menurut Pemohon, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seseorang yang pernah di penjara selama 7 (tujuh) tahun menjadi calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wewenang MK

Sebelum lebih jauh membahas perkara tersebut, ada baiknya kita mengetahui wewenang MK berkaitan dengan perselisihan dalam Pilkada. Menurut UU Pemda, apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK. Keberatan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahkan, MK sendiri menegaskan dalam Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PMK No. 15/2008) bahwa obyek perselisihan hasil Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU di daerah yang bersangkutan. Dengan begitu, jelas sudah batas dari kewenangan MK dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Pilkada.

Putusan ’Blunder’

Singkatnya, berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dalam putusannya, MK memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan. Alasan MK mengecualikan pasangan Dirwan Mahmud dan Hartawan adalah karena Dirwan Mahmud terbukti pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga secara administratif tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah.

Putusan terhadap Dirwan Mahmud ini jelas-jelas di luar kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UU Pemda dan PMK No. 15/2008 yang merupakan aturan internalnya sendiri. Tidak ada kewenangan MK untuk memeriksa apakah keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang meloloskan Dirwan Mahmud itu sah atau tidak.

Dalam pertimbangannya, MK dengan ’pongah’ mengatakan bahwa sebagai pengawal konstitusi maka acuan utama penegakan hukum di MK adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945. Dalam mengawal konstitusi itu, MK tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Dengan begitu, MK dapat memutuskan suatu perkara meski diluar kewenangannya.

Saya jengkel luar biasa dengan ’kepongahan’ MK tersebut. Kalau MK membiarkan dirinya mengadili perkara di luar kewenangannya, maka ini akan menjadi preseden buruk. Berbagai pihak akan mengajukan perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan kewenangan MK untuk dimintakan putusan di MK.

Bisa jadi seseorang yang merasa tidak adil dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan meminta kepada MK untuk mencabut putusan pengadilan tersebut dengan dasar tidak terpenuhinya keadilan substansial. Bisa jadi seorang perempuan yang tidak puas dengan putusan pengadilan agama mengenai masalah pembagian warisan meminta MK untuk mencabut putusan pengadilan agama tersebut dengan dasar pelanggaran HAM yang diatur dalam konstitusi.

Kalau sudah begitu, untuk apa ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara, dengan batas kewenangan masing-masing? Apakah MK menganggap hakim-hakim di pengadilan tersebut tidak mampu menangani perkara? Apakah dengan kekuasaan yang diberikan konstitusi membuat MK sedemikian sombongnya?

Wahai hakim-hakim konstitusi, berikanlah kami contoh yang benar dalam menegakkan sistem hukum!

Segera Atur Tata Cara Penetapan Anggota DPR/DPRD!

2008-12-30T22:42:00.004+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan pada Sidang Pleno Terbuka MK tanggal 23 Desember 2008 lalu mulai menuai reaksi. Putusan itu membuat Pasal 214 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias tidak berlaku lagi.

Pasal 214 UU Pemilu pada dasarnya mengatur bahwa calon terpilih anggota DPR/DPRD ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP). Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP, maka kursi anggota DPR/DPRD diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut yang lebih kecil diantara calon lainnya tersebut.

Kekosongan Hukum

Banyak kalangan menganggap bahwa dengan tidak berlakunya Pasal 214 tersebut membuat penetapan anggota DPR/DPRD otomatis dilakukan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan MK yang menyatakan bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, oleh karena itu penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan.

Namun, perlu diingat bahwa MK hanya berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bukan membuat ketentuan baru dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, dalam UU Pemilu sebenarnya telah terjadi kekosongan hukum dalam mengatur cara penetapan anggota DPR/DPRD.

Satu-satunya ketentuan yang mengatur hal itu adalah Pasal 213 UU Pemilu yang mengatur bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Dengan begitu, cara menetapkan anggota DPR/DPRD tersebut seolah-olah diserahkan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Ketentuan Pengganti

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, menurut saya, sebenarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu: (i) DPR bersama-sama pemerintah melakukan amandemen UU Pemilu untuk membuat ketentuan pengganti Pasal 214 tersebut; (ii) pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang mengatur cara menetapkan anggota DPR/DPRD; atau (iii) KPU menerbitkan Peraturan KPU yang mengatur cara menetapkan anggota DPR/DPRD. Ketentuan pengganti yang dibuat dengan cara manapun tentu harus memperhatikan pertimbangan Putusan MK yang menekankan penggunaan suara terbanyak.

Menimbang berbagai hal, saya pikir akan lebih baik apabila KPU saja yang mengambil tindakan, dengan menerbitkan Peraturan KPU, ketimbang dilakukan amandemen UU Pemilu atau diterbitkannya Perpu oleh pemerintah. Alasannya, untuk melakukan amandemen UU Pemilu tentu harus melalui beberapa tahap yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Belum lagi apabila dalam proses amandemen UU Pemilu ternyata pembahasannya melebar kemana-mana.

Pun, apabila pemerintah menerbitkan Perpu, maka masih terdapat kemungkinan Perpu tersebut ditolak oleh DPR ketika Perpu diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Alasan penolakan mungkin saja karena kepentingan politik sebagian besar anggota DPR tidak terakomodasi dalam Perpu tersebut. Hal ini tentu akan membahayakan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Ketentuan pengganti Pasal 214 tersebut akan lebih kuat posisi hukumnya apabila dibuat dalam bentuk Peraturan KPU. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut diimplementasikan dalam bentuk Peraturan KPU.

Apabila ada pihak yang tidak setuju dengan ketentuan dalam Peraturan KPU tersebut, dapat saja Peraturan KPU tersebut diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji apakah bertentangan dengan undang-undang diatasnya atau tidak. Namun, uji materi oleh MA tersebut jelas lebih minim dari pengaruh kepentingan politik. Lagipula, sepanjang Peraturan KPU tersebut sejalan dengan pertimbangan Putusan MK tersebut, maka KPU tidak perlu ragu dengan Peraturan KPU yang dibuatnya.

YouTube, Hak Cipta dan Safe Harbor Provisions

2008-12-22T14:05:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Siapa yang tidak tahu YouTube? Saya yakin semua yang membaca tulisan ini pasti mengetahui tentang YouTube. Tidak heran YouTube begitu dikenal. Situs video sharing yang digagas oleh Chad Hurley, Steven Chen dan Jawed Karim pada saat mereka berusia 20-an tahun ini dikunjungi sekitar 20 juta pengunjung setiap bulannya.

Sebagaimana ditulis oleh Yudhi Herwibowo dalam bukunya ”YouTube: A Success Story”, YouTube yang diluncurkan pada Mei 2005 ini telah berkembang demikian pesat. Dengan sekitar 65.000 video baru di-upload setiap harinya, tidak aneh apabila pada tanggal 9 Oktober 2006 Google mengumumkan akuisisi saham YouTube senilai Rp 15,67 triliun.

Masalah Hak Cipta

Kesuksesan YouTube rupanya bukan tanpa hambatan. Gugatan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta adalah tantangan terbesar dalam perjalanan sukses YouTube. Gugatan paling terkenal adalah gugatan yang dilancarkan Viacom, konglomeral media global, senilai Rp 9,5 triliun pada Maret 2008. Dalam gugatannya, Viacom menyatakan bahwa hampir 150.000 klip video mereka telah di-upload ke YouTube tanpa ijin dan telah disaksikan lebih dari 1,5 miliar kali.

Sebenarnya, YouTube juga telah berusaha untuk menanggulangi hal ini. Dalam peraturan yang harus dipatuhi penggunanya, disebutkan bahwa video yang tidak boleh di-upload salah satunya adalah video yang melanggar hak cipta. Dengan begitu, apabila diketahui ada video yang melanggar hak cipta, maka YouTube akan segera menghapus atau membuatnya tidak dapat diakses.

YouTube juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan CBS Corp., dan tiga perusahaan rekaman besar, yaitu: Warner Music Group, Vivendi’s Universal Music Group dan Sony BMG Music. Mereka akan memperoleh sebagian penghasilan iklan YouTube setiap kali seseorang melihat video yang lisensinya dimiliki mereka.

Google juga sedang mengembangkan sistem anti-pembajakan yang dinamakan Video Identification untuk diaplikasikan pada YouTube. Dengan sistem ini, dapat diperbandingkan sidik jari elektronik klip-klip video yang telah di-upload dengan database video yang berlisensi yang disediakan oleh pemegang hak ciptanya. Apabila ditemukan persamaan, YouTube akan mengambil tindakan sesuai permintaan pemegang hak ciptanya, yaitu menghapus klip video tersebut atau meninggalkan begitu saja di YouTube.

Perlindungan Hukum

Untuk menghadapi berbagai masalah hak cipta, YouTube juga berupaya agar dapat terlindungi Section 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) yang berlaku di Amerika Serikat. Ketentuan yang disebut ”Safe Harbor Provisions” ini melindungi penyedia jasa online dari permasalahan hukum yang disebabkan oleh aktivitas penggunanya.

Apabila YouTube dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa online sebagaimana dimaksud Section 512 DMCA itu, maka YouTube dapat bertahan dari berbagai gugatan dugaan pelanggaran hak cipta. Apabila ada penggunanya yang meng-upload video yang melanggar hak cipta orang lain, maka pengguna tersebut yang harus bertanggungjawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya.

Ada beberapa kriteria penyedia jasa yang termasuk dalam perlindungan Safe Harbor Provisions ini, yaitu antara lain, (i) penyedia jasa hanya boleh menyediakan transmisi, routing atau koneksi untuk komunikasi online; (ii) penyedia jasa tidak boleh berinisiatif untuk mentransmisikan suatu materi; dan (iii) penyedia jasa tidak boleh merubah materi yang ditransmisikan oleh penggunanya. Selain itu, penyedia jasa juga wajib memberikan pemberitahuan mengenai kebijakannya dalam menangani dugaan pelanggaran hak cipta kepada penggunanya. Pemberitahuan itu adalah bagian dari peraturan yang harus disetujui pada saat penggunanya bermaksud menjadi anggota dari layanan yang diberikan.

Bagaimana dengan di Indonesia? UU Hak Cipta tidak mengatur secara khusus sebagaimana ketentuan dalam Section 512 DMCA tersebut. Namun begitu, Pasal 56 KUHPidana mengatur bahwa mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu (medeplichtige). Apabila ada warga negara Indonesia yang membuat layanan seperti YouTube di Indonesia, dan penggunanya meng-upload video yang terbukti melanggar hak cipta pihak lain, maka kemungkinan penyedia layanan itu dapat juga dikenai sanksi pidana karena dianggap memberikan sarana bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Saya pikir mengenai hal ini perlu diatur dalam amandemen UU Hak Cipta nanti, agar jelas posisi hukum penyedia jasa layanan di internet yang beritikad baik.

Ombudsman Itu Apa, Sih?

2008-12-17T19:47:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Mungkin kita beberapa kali telah melihat iklan layanan masyarakat di koran maupun televisi yang menyebut-nyebut adanya lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebelum kita apatis menyikapi keberadaan ORI, ada baiknya dilihat dulu fungsi, tugas dan wewenang ORI menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI) yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008.

Menurut UU ORI, ORI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. ORI merupakan lembaga negara yang bersifat independen, karena memang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga negara atau instansi pemerintahan yang ada.

ORI bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Prosedur Laporan

Ini berarti, apabila masyarakat dipersulit dalam mengurus perizinan oleh instansi pemerintah, mendapat pelayanan buruk dari BUMN, BUMD dan BHMN, atau mendapat pelayanan buruk dari pihak manapun yang menerima dana dari APBN atau APBD untuk memberikan layanan publik, maka masyarakat berhak melaporkannya kepada ORI. Laporan akan diterima ORI apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap pelapor; (ii) memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan (iii) sudah menyampaikan laporan secara langsung kepada pihak yang dilaporkan atau atasannya, tetapi laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan. Sayangnya, UU ORI tidak menjelaskan mengenai keadaan tertentu yang dimaksud tersebut. Mengingat pentingnya kejelasan ketentuan tersebut, sudah sepatutnya ORI membuat peraturan sendiri yang menjelaskan maksud ”keadaan tertentu” tersebut. Yang perlu diperhatikan, peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan itu tidak boleh lewat 2 (dua) tahun dari sejak peristiwa, tindakan atau keputusan itu terjadi.

Tindak Lanjut

Berdasarkan laporan tersebut, ORI berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya. ORI juga berwenang melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya. Apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka ORI dapat meminta bantuan Kepolisian RI untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa. Untuk kewenangan yang satu ini, ORI lebih ”sakti” ketimbang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang kewenangannya untuk melakukan upaya paksa terhadap pihak yang tidak datang memenuhi panggilan dalam rangka penyelidikan tidak jelas aturannya dalam UU Pengadilan HAM.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya tersebut, apabila ORI menemukan adanya maladministrasi, ORI akan menerbitkan rekomendasi yang antara lain berisi kesimpulan dan pendapat ORI mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada ORI tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi tersebut.

Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ORI, maka ORI dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. UU ORI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”mempublikasikan” adalah publikasi melalui media massa cetak maupun elektronik. Sayangnya, tidak ada penjelasan apakah media massa tersebut harus yang memiliki lingkup nasional atau tidak, dan berapa lama publikasi tersebut dilakukan. Lingkup media massa dan lamanya publikasi itu penting untuk menimbulkan efek jera kepada terlapor dan atasan terlapor.

Terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dari ORI dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, UU ORI tidak menjelaskan lebih lanjut sanksi administrasi seperti apa yang akan dikenakan terhadap terlapor dan atasan terlapor yang bandel.

Meski terdapat beberapa ketidakjelasan dalam UU ORI, namun kita do’akan saja semoga ORI dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan begitu, tujuan UU ORI untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dapat segera terwujud.

Seandainya saja Sengkon-Karta, Lingah-Pacah, dan Devid-Kemat mendapat perlakuan serupa ...

2008-12-11T10:08:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Jujur saja, saya juga mengikuti kasus artis Marcella Zalianty yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Agung Setiawan di berbagai tayangan infotainment seperti anda. Saya juga menyaksikan adu argumentasi antara kuasa hukum Marcelia Zalianty dan kuasa hukum Agung Setiawan berkaitan dengan kasus yang juga melibatkan pembalap Ananda Mikola dan Moreno Suprapto.

Yang mencengangkan saya adalah begitu banyaknya kuasa hukum yang mewakili Agung Setiawan. Saya mengenal beberapa advokat senior yang masuk dalam tim kuasa hukum Agung Setiawan. Entah apakah Agung Setiawan begitu kaya raya sehingga mampu menggunakan jasa begitu banyak advokat, atau mungkin tanggung jawab profesi yang memanggil pada advokat tersebut untuk bahu membahu membela kepentingan hukum Agung Setiawan yang terlihat sebagai pihak yang teraniaya.

Saya tidak tertarik untuk turut terlibat dalam polemik di berbagai media mengenai kasus tersebut. Saya juga tidak tertarik untuk membahas hubungan perkara pidana yang melibatkan Marcella Zalianty itu dengan dugaan penipuan yang dilakukan Agung Setiawan terhadap beberapa orang yang muncul belakangan di berbagai media. Saya hanya membayangkan betapa mulianya para advokat yang menjadi kuasa hukum Agung Setiawan tersebut seandainya mereka melakukan itu karena tanggung jawab profesi untuk membantu orang yang teraniaya secara pro bono (secara cuma-cuma).

Menurut UU Advokat, seorang advokat memang mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sayangnya, sampai saat ini belum juga diterbitkan peraturan pemerintah tersebut, sehingga ketentuan tersebut belum dapat dijalankan.

Saya juga mendengar saat ini sedang diupayakan pembuatan UU Bantuan Hukum yang akan mengatur mengenai hak-hak pencari keadilan yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Undang-undang ini mungkin akan lebih tegas mengatur kewajiban advokat untuk memberikan jasa hukum secara pro bono.

Saya pikir sebenarnya banyak advokat yang bersedia untuk memberikan jasa hukum secara pro bono. Hanya saja mungkin organisasi advokat yang ada belum mau dan mampu mengorganisir anggotanya untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara pro bono tersebut. Mudah-mudahan bukan karena sibuk mengurusi masalah klasik organisasi advokat: perpecahan organisasi advokat.

Banyak juga advokat yang bersedia memberikan jasa hukum secara pro bono, namun karena belum berpraktik sendiri akhirnya tidak leluasa untuk memberikan jasa hukum secara pro bono karena harus mengikuti kebijakan kantor tempatnya bekerja. Beruntung apabila kantornya memiliki kebijakan yang ramah terhadap pemberian jasa hukum secara pro bono. Sayangnya, mungkin hanya segelintir kantor advokat yang benar-benar serius dalam mengurusi masalah bantuan hukum secara pro bono tersebut.

Saya jadi membayangkan, seandainya saja Sengkon-Karta, Lingah-Pacah, dan Devid-Kemat mendapat bantuan hukum dari begitu banyak advokat seperti yang dinikmati Agung Setiawan. Hal itu tentu dapat meminimalisir putusan pengadilan yang tidak berdasarkan fakta hukum sebenarnya dan tidak memenuhi rasa keadilan. Saya pikir masih banyak pencari keadilan di pelosok-pelosok daerah terpencil di Indonesia yang berpendidikan rendah dan tidak mampu yang membutuhkan jasa advokat.

Ketika kita mendengar kasus Sengkon-Karta, Lingah-Pacah, dan Devid-Kemat, tentu kita akan dengan mudah menyalahkan aparat penegak hukum sebagai penyebab terjadinya kasus salah tangkap tersebut. Namun, setelah saya mendengar keluh kesah seorang teman yang berprofesi sebagai polisi, saya jadi berusaha untuk menilai kejadian tersebut secara obyektif.

Ketika teman saya itu bertugas di sebuah daerah di luar Pulau Jawa, ia merasakan betapa sulitnya mencari advokat yang mau memberikan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian. Meski teman saya itu sudah membuat forum yang melibatkan organisasi advokat, pengadilan dan kejaksaan setempat untuk mengatasi hal itu, tetap saja dalam prakteknya sangat sulit mencari advokat yang mau mendampingi pencari keadilan yang tidak mampu dari mulai proses pemeriksaan di kepolisian sampai proses persidangan di pengadilan. Kadang, lokasi praktik advokat yang sebagian besar berada di kota-kota besar juga menyulitkan advokat untuk menyanggupi bantuan hukum yang intensif terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil.

Mudah-mudahan saja rekan-rekan advokat yang masuk dalam tim kuasa hukum Agung Setiawan itu memang melakukan itu karena panggilan tanggung jawab profesi. Mudah-mudahan saja panggilan tanggung jawab profesi itu terus berlanjut untuk membantu para pencari keadilan yang tidak mampu di daerah-daerah pelosok nusantara, yang mungkin tidak akan diliput oleh wartawan infotainment manapun. Mudah-mudahan saja saya sedang tidak bermimpi.

Sudah Jelaskah Aturan Pencantuman Identitas Penyumbang Dana Kampanye?

2008-12-01T09:35:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu), kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (caleg) didanai dan menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing. Dana kampanye tersebut bersumber dari partai politik itu sendiri, caleg yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

UU Pemilu mengatur mengenai batasan sumbangan dari pihak lain tersebut. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dana kampanye tersebut harus dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pembukuan dana kampanye tersebut dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pemberi sumbangan untuk dana kampanye tersebut harus mencantumkan identitas yang jelas. Menurut Penjelasan UU Pemilu, yang dimaksud dengan ”identitas yang jelas” adalah nama dan alamat penyumbang.

Identitas Tidak Jelas

Saya benar-benar tidak habis pikir dengan keterangan mengenai ”identitas yang jelas” tersebut. Bagaimana mungkin dengan hanya mencantumkan nama dan alamat penyumbang sudah dapat dikatakan sebagai identitas yang jelas? Bukankah dalam satu alamat mungkin saja ada dua nama yang sama? Apalagi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah nama yang digunakan itu boleh nama panggilan saja atau harus nama yang sesuai dengan dokumen resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau ijasah misalnya.

Dalam penjelasan UU Pemilu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain” adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan. Bagaimana KPU dapat memeriksa apakah sumbangan tersebut hasil tindak pidana atau bukan apabila identitas yang tercantum hanya nama dan alamat saja?

Pengaturan dalam UU Pemilu itu jelas rentan manipulasi data. Jangan salahkan masyarakat apabila partai-partai politik yang terlibat dalam penyusunan UU Pemilu tersebut dituduh sengaja membuat aturan tersebut untuk menyembunyikan informasi penyumbang dana kampanyenya. Mereka tidak ingin masyarakat dapat menerka kemungkinan adanya ”politik balas budi” di kemudian hari antara partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009 dengan penyumbang dana kampanyenya.

KPU Harus Berani

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berani bersikap tegas untuk menyikapi hal ini. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, KPU harus menerbitkan peraturan KPU yang mengatur lebih lanjut mengenai pencantuman identitas penyumbang dana kampanye tersebut.

KPU harus menjelaskan mengenai dokumen apa yang dijadikan rujukan pencantuman nama dan alamat tersebut. Apakah pencantuman nama dan alamat tersebut merujuk pada nama dan alamat yang tercantum dalam KTP atau ijasah misalnya.

Permintaan Direktorat Jenderal Pajak kepada KPU agar mewajibkan penyumbang dana kampanye di atas Rp 20 juta mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu hal yang sangat patut dipertimbangkan. Hal ini akan sangat membantu KPU untuk memeriksa penyumbang dana kampanye tersebut. NPWP adalah nomor yang unik untuk setiap wajib pajak. Berbeda dengan KTP yang mana setiap orang bisa saja memiliki lebih dari satu KTP, sehingga menyulitkan dalam penelusurannya.

Menurut saya, pengaturan lebih lanjut oleh KPU tersebut tidak melanggar UU Pemilu. Pengaturan itu justru untuk membantu masyarakat memahami makna sebenarnya dari ”identitas yang jelas” dalam UU Pemilu tersebut. Apabila partai-partai politik yang menyusun UU Pemilu tersebut keberatan dengan pengaturan lebih lanjut oleh KPU tersebut, maka jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat menganggap partai-partai politik tersebut memiliki agenda terselubung dengan para penyumbang dana kampanyenya.

Hak Cipta, Blogger dan Creative Commons

2008-11-24T10:13:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada hari Sabtu kemarin, saat Pesta Blogger 2008 diselenggarakan, saya bersama rekan saya, Ahmad Zakaria, menjadi pengisi materi, sekaligus pemandu diskusi, untuk berbagi pengetahuan tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual (HKI) yang berkaitan dengan kegiatan nge-blog. Agar peserta diskusi memiliki pemahaman yang sama tentang HKI, maka saya memulainya dengan memberikan prinsip-prinsip dasar tentang Hak Cipta, sebagai bagian dari HKI yang berkaitan erat dengan kegiatan nge-blog, menurut peraturan di Indonesia.

Saya jelaskan bahwa pada dasarnya hak cipta itu adalah hak seseorang, yang dilindungi oleh Negara, untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya. Perlindungan hukum diberikan secara otomatis pada saat karya cipta itu diciptakan, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu di Direktorat Jenderal HKI. Namun, saya sampaikan bahwa pendaftaran karya cipta sangat perlu dilakukan apabila: (i) diduga kuat karya cipta itu memiliki nilai komersil yang tinggi; atau (ii) diduga kuat karya cipta itu akan menjadi obyek sengketa.

Dalam suatu karya cipta melekat erat dua hak bagi pemiliknya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut, sedangkan hak moral adalah hak yang meliputi: (i) hak agar nama pencipta tidak dihilangkan dari karya cipta; dan (ii) hak agar karya cipta tidak dilakukan modifikasi yang dapat merusak martabat atau reputasi pencipta.

Perbanyakan karya cipta milik orang lain tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila digunakan antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, resensi atau tinjauan atas satu masalah, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemilik karya cipta. Sumber karya cipta itu juga harus ditulis dengan jelas. Menurut UU Hak Cipta, kepentingan yang wajar adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu karya cipta. Namun, menurut saya kepentingan yang wajar juga harus mempertimbangkan apakah perbanyakan itu dapat merusak martabat atau reputasi dari pemilik karya cipta. Hal ini wajar, karena selain adanya hak ekonomi, dalam suatu karya cipta juga melekat hak moral dari pemilik karya cipta tersebut.

Upaya Hukum

Ketika diskusi dimulai, pertanyaan yang menjadi perhatian utama adalah mengenai upaya yang dapat dilakukan apabila hak cipta seorang blogger dilanggar. Saya sampaikan bahwa UU Hak Cipta memberikan jalan kepada pemilik karya cipta yang merasa hak ciptanya dilanggar untuk menempuh upaya hukum secara perdata atau pidana. Namun, apabila blogger memilih upaya hukum tersebut tentu saja harus mau menanggung konsekuensinya. Dalam hal ini, blogger harus siap menyediakan waktu, tenaga dan biaya untuk menjalani proses hukum tersebut. Untuk itu perlu dipertimbangkan masak-masak untung ruginya menempuh upaya hukum tersebut.

UU Hak Cipta juga membuka peluang adanya penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Namun, hal itu harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Biasanya, telah ada perjanjian terlebih dahulu mengenai pengumuman dan/atau perbanyakan suatu karya cipta, termasuk mengenai pilihan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Berdasarkan hasil diskusi, ternyata cara paling efektif adalah dengan memberikan sanksi sosial kepada pelanggar hak cipta tersebut. Disadari atau tidak, komunitas blogger kian hari kian bertambah besar. Jaringan blogger juga semakin luas. Ini memudahkan penyebarluasan informasi apabila ada pihak yang bertindak tidak fair terhadap blogger, termasuk melanggar hak cipta blogger tersebut. Dengan kekuatan jaringan blogger tersebut pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi sosial berupa pengucilan atau dimasukkan dalam daftar hitam pihak-pihak yang tidak akan diajak kerjasama dalam kegiatan apapun (black list).

Disamping itu, beberapa penyedia layanan blog gratis ataupun situs-situs pertemanan/sosial telah membuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang perbuatan yang melanggar hak cipta tersebut. Ketentuan itu biasanya memberikan hak kepada penyedia layanan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pengguna layanan yang melanggar hak cipta, dengan atau tanpa adanya laporan dari pihak lain.

Lisensi Creative Commons

Dalam kesempatan tersebut, saya juga menyampaikan mengenai konsep lisensi Creative Commons (CC) yang selama ini saya gunakan di blog ini. Konsep lisensi CC dipromosikan sejak tanggal 16 Desember 2002 oleh Creative Commons, sebuah organisasi non-profit di Amerika Serikat. Pada dasarnya, lisensi CC ini membantu pemilik karya cipta untuk menyatakan sikapnya atas penggunaan hak cipta yang dimilikinya.

Apabila seorang blogger mem-posting karya ciptanya di blog, maka secara hukum setiap orang harus tahu bahwa karya cipta itu dilindungi hak cipta. Dengan begitu, tidak boleh ada orang yang memperbanyak atau mengumumkan karya cipta itu tanpa seizin pemiliknya. Namun, mungkin saja blogger itu sebenarnya membolehkan orang lain memperbanyak karya ciptanya dengan syarat namanya tetap dicantumkan pada karya cipta itu. Tanpa ada pernyataan sikap yang jelas, orang lain tidak akan mengetahui hal itu.

Lisensi CC memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menyatakan sikapnya tersebut. Blogger dapat membubuhkan pada karya ciptanya simbol-simbol unik yang merepresentasikan sikapnya sesuai ketentuan lisensi CC. Untuk jelasnya, silakan melihat di link berikut: www.creativecommons.org/licenses.

Simbol-simbol itu berlaku dan dipahami secara universal di negara-negara yang menerapkannya. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas yang pada umumnya sama di berbagai negara dan dipahami secara universal. Untuk mengaplikasikan lisensi CC di suatu negara perlu ada organisasi khusus di negara tersebut yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa lisensi CC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Sayangnya, di Indonesia belum ada organisasi yang berinisiatif melakukannya. Menimbang bahwa lisensi CC sangat penting untuk diterapkan di Indonesia, para peserta diskusi telah berkomitmen untuk bekerjasama mewujudkan hal itu. Semoga.

(Bagi yang ingin mendapatkan bahan presentasi saya pada Pesta Blogger 2008 tersebut, silakan kirim e-mail ke ari.juliano@gmail.com)

Selamat Datang Yayasan Cipta Buku Indonesia!

2008-11-17T10:46:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada tanggal 13 Nopember 2008 lalu, saya menghadiri deklarasi pembentukan Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI). Organisasi yang digagas oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) ini akan bertindak sebagai pengumpul royalti untuk perbanyakan karya cipta berupa barang cetakan, yaitu antara lain buku, karya tulis, gambar, lukisan dan foto.

Menurut UU Hak Cipta, yang dimaksud perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan atau sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama atau tidak sama, termasuk pengalihwujudan. Perbanyakan suatu karya cipta wajib mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.

YCBI akan bertindak sebagai kuasa dari penerbit, penulis dan pemilik hak cipta atas barang cetakan untuk menagih dan mengumpulkan royalti dari pihak-pihak yang memperbanyak seluruh atau sebagian barang cetakan yang hak ciptanya telah dikuasakan pemiliknya kepada YCBI. Cara kerjanya tidak akan jauh berbeda dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia yang mengumpulkan royalti untuk karya cipta berupa lagu dan musik.

Bukan Hal Baru

Organisasi seperti YCBI sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Organisasi sejenis YCBI, yang disebut sebagai Reproduction Rights Organization (RRO) ini, sudah banyak berdiri di berbagai negara. Saat ini, International Federation of Reproduction Rights Organization (IFRRO), sebuah federasi RRO sedunia yang digagas pada tahun 1984, memiliki 114 anggota yang tersebar di 55 negara.

Tujuan utama didirikannya IFRRO adalah meningkatkan pemahaman publik akan pentingnya menghargai hak cipta, mendukung pembentukan RRO di suatu negara yang belum memilikinya, dan memfasilitasi kerjasama antar RRO. IFRRO memfasilitasi kerjasama antar RRO dalam rangka pertukaran informasi, hubungan timbal balik dan perjanjian-perjanjian antar RRO yang berkaitan dengan lisensi dan pengumpulan royalti.

Pada prakteknya, sasaran pengumpulan royalti RRO adalah institusi pendidikan, institusi pemerintah, industri dan perdagangan, perpustakaan umum dan riset, institusi keagamaan, institusi budaya dan pusat penggandaan barang cetakan (copy center). Model lisensi yang diterapkan RRO umumnya ada dua, yaitu, repertoire license, dimana meski tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, namun pihak yang memperbanyak barang cetakan yang hak ciptanya dimiliki pihak yang memberikan kuasa kepada RRO dianggap telah menyetujui ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh RRO. Model lisensi ini biasanya digunakan untuk yang penggunaannya bersifat non-komersil.

Model lisensi yang lain adalah transactional case by case license, yang mana telah ada kesepakatan sebelumnya antara RRO dengan pihak yang bermaksud memperbanyak barang cetakan. Model lisensi seperti ini biasanya digunakan untuk kepentingan komersil.

Peluang dan Tantangan

Pada dasarnya, keberadaan YCBI memiliki dampak positif bagi semua pihak. Bagi penerbit dan penulis/pemilik karya cipta, hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atas perbanyakan karya cipta mereka menjadi terlindungi. Bagi pihak yang memperbanyak karya cipta tersebut menjadi jelas kewajibannya terhadap pemilik karya cipta tersebut.

Sebagai contoh, apabila seorang dosen menyarankan mahasiswanya untuk membeli buku teks cetakan penerbit luar negeri, biasanya harga buku akan menjadi kendala. Mahasiswa cenderung akan mem-fotocopy buku tersebut. Penulis dan penerbit buku tersebut tentu saja akan dirugikan. Namun, dengan adanya YCBI maka masalah tersebut akan dapat diatasi.

Apabila YCBI telah memiliki kerjasama dengan RRO yang mendapat kuasa dari penulis atau penerbit buku tersebut (RRO asing), maka mahasiswa dapat mem-fotocopy buku tersebut di perpustakaan atau copy center yang telah memiliki kerjasama dengan YCBI. Tentunya biaya fotocopy buku lebih rendah ketimbang harga buku tersebut. Kemudian, perpustakaan atau copy center tersebut akan membayar royalti kepada YCBI yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati dengan YCBI. Royalti yang diterima YCBI tersebut akan didistribusikan kepada RRO asing tersebut. Penulis atau penerbit buku tersebut pada gilirannya akan mendapat pembagian royalti dari RRO asing tersebut. Cukup adil, bukan?

Dengan adanya YCBI, penerbit, penulis atau pemilik karya cipta tidak perlu repot-repot menagih sendiri kompensasi atas perbanyakan karya cipta mereka. Apabila mereka menjadi anggota YCBI, maka YCBI akan menjadi kuasa mereka untuk mengumpulkan royalti. Penerbit, penulis atau pemilik karya cipta tinggal menunggu pembagian royalti pada waktu yang disepakati dengan YCBI.

Namun, keberadaan YCBI juga menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang terbiasa melakukan perbanyakan suatu karya cipta. Orang tidak bisa lagi sembarangan mengambil tulisan, foto, gambar atau lukisan milik orang lain untuk dimasukkan ke dalam karya mereka. YCBI tentu akan melakukan pengawasan yang intensif terhadap segala kegiatan perbanyakan karya cipta tersebut.

Keberadaan YCBI seharusnya bisa mendorong setiap orang untuk semakin bersemangat menghasilkan karya cipta. Apabila karya ciptanya ternyata digemari orang lain dan banyak pihak yang ingin memperbanyak karya cipta tersebut, maka akan menghasilkan manfaat yang nyata bagi pemilik karya cipta tersebut.

Selamat datang YCBI! Kami nantikan kontribusi nyatanya bagi kemajuan bangsa.

Apakah Syarat Mengusulkan Capres Merupakan Pelanggaran Konstitusi?

2008-11-10T12:14:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Dalam suatu talkshow, seorang pengamat hukum mengatakan bahwa adanya persyaratan prosentase perolehan suara tertentu bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon presiden (capres) adalah melanggar konstitusi. Menurutnya, apabila ada ketentuan persyaratan prosentase tersebut seharusnya diatur di dalam UUD 1945, dan bukan melalui undang-undang (UU).

Ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tata laksana pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam UU menurutnya hanyalah untuk mengatur mengenai proses pemilihan capres, dan bukan pembatasan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan capres. Menurutnya, apabila ketentuan dalam konstitusi dibatasi oleh ketentuan UU maka ketentuan UU itu melanggar konstitusi.

Perkembangan Masyarakat

Saya menghormati pendapat pengamat hukum tersebut. Dari mahzab penafsiran terhadap konstitusi yang diyakininya mungkin saja pendapatnya benar. Namun, saya tidak sependapat dengan pengamat hukum itu. Menurut saya, agar konstitusi dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga menjadi living constitution, maka konstitusi seharusnya dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakat. Itulah sebabnya suatu konstitusi hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Pengaturan lebih lanjut dari hal-hal pokok tersebut diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah, yang dalam ketatanegaraan kita diatur dalam UU.

Meski saya belum menemukan surveinya, namun secara umum masyarakat menganggap partai politik peserta pemilu saat ini terlalu banyak. Dampaknya, biaya penyelenggaraan pemilu membengkak, masyarakat kebingungan dalam menggunakan hak pilihnya, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi lebih sulit.

Memperhatikan perkembangan masyarakat tersebut dan kondisi perekonomian saat ini, saya pikir tidak berlebihan apabila masyarakat juga menghendaki adanya pembatasan jumlah capres yang maju dalam pemilihan presiden. Untuk itu, persyaratan prosentase perolehan suara tersebut sah-sah saja dibuat dalam rangka menyikapi perkembangan masyarakat tersebut.

Bayangkan saja seandainya ketentuan dalam konstitusi dibiarkan begitu saja diterapkan tanpa pengaturan lebih lanjut. UUD 1945 menentukan bahwa capres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (pemilu), namun tidak dijelaskan partai politik yang bagaimana yang dapat menjadi peserta pemilu agar dapat mengusulkan capres tersebut. Apabila tidak ada pengaturan dalam UU yang membatasi partai politik seperti apa yang dapat menjadi peserta pemilu, maka akan ada ratusan partai politik yang menjadi peserta pemilu, yang pada gilirannya akan melahirkan ratusan capres yang maju dalam pemilihan presiden.

Untuk itulah dibuat UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang mengatur persyaratan yang membatasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Meski pembatasan tersebut tidak diatur dalam konstitusi, tidak berarti bahwa ketentuan UU Pemilu tersebut melanggar konstitusi.

Saya pikir, apakah pengaturan dalam UU itu dianggap membatasi ketentuan dalam konstitusi atau tidak, bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Perdebatan seharusnya lebih difokuskan pada apakah pengaturan tersebut telah mempertimbangkan perkembangan dinamika masyarakat atau tidak. Apabila tidak setuju dengan pembatasan dalam UU tersebut, bisa saja dilakukan amandemen terhadap UU yang bersangkutan atau mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk dinilai apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Intinya, janganlah memperlakukan konstitusi sebagai seonggok naskah suci yang tertutup rapat dari ruang penafsiran dan perdebatan.

Catatan Kritis untuk RUU Pilpres

2008-11-03T10:54:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Setelah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) mulai hangat diperbincangkan. Bahkan ada keinginan dari beberapa partai politik untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Saya mencoba memahami draft RUU Pilpres yang saya peroleh dari situs DPR RI (http://www.dpr.go.id) pada tanggal 30 Oktober 2008. Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam RUU Pilpres tersebut, yaitu:

1. Salah satu persyaratan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah tidak pernah melakukan tindak pidana berat. Ada juga persyaratan yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Apakah ada perbedaan yang mendasar antara tindak pidana berat dan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih? RUU Pilpres sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana berat.

2. Pejabat negara yang dicalonkan sebagai capres atau cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam penjelasan RUU Pilpres disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengapa hanya ketua atau pimpinan lembaga tersebut saja yang dianggap pejabat negara? Sebagai contoh, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi adalah pejabat negara, meski tidak menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah ini berarti apabila ada hakim konstitusi yang dicalonkan sebagai capres atau cawapres maka ia tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya?

3. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang dicalonkan sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden. Namun RUU Pilpres tidak mengatur dalam waktu berapa lama Presiden harus memberikan tanggapan atas permintaan izin tersebut. Apa yang terjadi apabila Presiden tidak memberikan izin? Apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak diberikannya izin tersebut?

4. RUU Pilpres tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian istilah ”berhalangan tetap” yang mungkin dialami capres atau cawapres di beberapa pasal dalam RUU Pilpres. Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diatur bahwa salah satu hal yang membuat anggota pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan adalah apabila berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Pengaturan tersebut lebih jelas ketimbang pengaturan di RUU Pilpres.

5. Nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye pasangan capres-cawapres harus didaftarkan pada KPU di pusat maupun daerah masing-masing. Ini penting karena pelaksana kampanye dan tim kampanye adalah pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye di lapangan. Anehnya, RUU Pilpres tidak mengatur sanksi apabila nama-nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye tersebut tidak didaftarkan.

6. KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi dan program pasangan capres-cawapres melalui website KPU. Anehnya, tidak ada kewajiban bagi KPU untuk memaparkan profil lengkap capres/cawapres, yang seharusnya meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan latar belakang organisasi serta aktivitas sosial yang relevan lainnya.

7. RUU Pilpres mengatur beberapa keadaan yang membuat pemungutan suara di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib diulang seketika apabila pengawas pemilu lapangan dapat membuktikan terjadinya keadaan tersebut. Sayangnya, meski terbukti misalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu, hal itu tidak termasuk keadaan yang membuat pemungutan suara di suatu TPS wajib diulang seketika.

8. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulangan itu dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. Namun, RUU Pilpres tidak mengatur apabila pada kenyataannya pemungutan suara ulangan itu tidak dapat dilaksanakan karena bencana alam dan/atau kerusuhan itu berlangsung lebih dari jangka waktu 10 (sepuluh) hari tersebut. Apakah hak suara para pemilih akan hangus begitu saja?

9. Penggunaan istilah “hari” dalam RUU Pilpres tidak jelas mengacu kepada hari kalender atau hari kerja. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan pada pelaksanaannya.

Selain beberapa hal di atas, saya sangat menyayangkan tidak adanya ketentuan yang mengakomodir pasangan capres-cawapres dari jalur independen. Setelah perdebatan panjang, RUU Pilpres juga tidak berhasil mencantumkan aturan yang mengharuskan pimpinan partai politik untuk mundur dari jabatannya apabila terpilih sebagai presiden atau wakil presiden.

Siapa Menjamin Blogger Tidak Bisa Dipenjara?

2008-10-27T22:38:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saya terkejut membaca pernyataan seorang menteri di sebuah surat kabar. Menurutnya, meski ada pemerintah negara lain yang menyeret blogger masuk penjara karena tulisan di blog, namun sepanjang ia menjabat sebagai menteri, maka tidak akan ada blogger yang dipidana.

Menteri itu menjamin tidak akan memenjarakan blogger Indonesia sepanjang tulisan di blog memenuhi kaidah dan aturan berlaku, serta tetap mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, pernyataan menteri itu sangat membingungkan.

Alasan saya berpendapat seperti itu adalah, pertama, pernyataan bahwa tidak ada blogger yang akan dipidana sepanjang dirinya menjabat sebagai menteri menyiratkan seolah-olah menteri itulah pihak yang menentukan seseorang bisa dipidana atau tidak. Siapapun tahu, pihak yang berhak memutuskan apakah seseorang dikenakan sanksi pidana adalah hakim. Apakah berarti menteri itu akan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman untuk mencegah agar tidak ada blogger yang dipidana?

Kedua, pernyataan menteri yang menjamin tidak akan memenjarakan blogger itu juga seolah-olah menyiratkan bahwa hanya dirinyalah yang bisa melaporkan seorang blogger kepada penegak hukum agar masuk penjara, padahal orang biasa juga bisa melaporkan seorang blogger kepada penegak hukum agar masuk penjara. Ketiga, setelah memberikan pernyataan yang menjamin blogger tidak akan dipenjara, menteri itu kemudian lepas tangan dengan memberikan embel-embel ”sepanjang tulisan di blog memenuhi kaidah dan aturan berlaku”. Bukankah ini membingungkan?

Saya tidak anti kebebasan berekspresi. Saya hanya ingin agar setiap orang, termasuk blogger, menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara manakala dirinya berinteraksi dengan warga negara lainnya, baik secara offline maupun online.

Disinilah seharusnya pemerintah mengambil peran. Dengan perkembangan jumlah blogger yang cenderung meningkat dari hari ke hari, pemerintah seharusnya lebih berinistiatif untuk memberikan pemahaman kepada para blogger khususnya mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas online, termasuk menulis di blog. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan yang relevan maupun memfasilitasi forum-forum diskusi yang membahas mengenai hal tersebut dengan cara-cara yang lebih kreatif.

Pemahaman melalui berbagai kegiatan tersebut sangat penting agar para blogger Indonesia tidak terjebak ranjau-ranjau hukum. Bukan sekedar memberikan mimpi-mimpi kepada blogger tentang jaminan kebebasan berekspresi.

Selamat Hari Blogger Nasional!
Maju terus blogger Indonesia!

Memperjuangkan Capres Independen

2008-10-20T12:07:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Pada prinsipnya, saya mendukung perjuangan rekan-rekan di Mahkamah Konstitusi (MK) agar calon presiden RI tidak harus diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Apabila perjuangan ini berhasil, maka setiap warga negara RI dapat mengajukan diri sebagai calon presiden tanpa harus minta dukungan dari partai politik.

Ini bukan perjuangan yang mudah. Perubahan ketiga UUD 1945 sendiri menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Apabila dibaca sekilas, ketentuan konstitusi itu seolah-olah hanya membolehkan calon presiden yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai.

Argumentasi Logis

Menurut Taufik Basari, pengacara yang berjuang di MK tersebut, meski terdapat ketentuan tersebut, namun dalam konstitusi sendiri tidak ada ketentuan yang melarang warga negara mengajukan diri sebagai calon presiden tanpa dukungan dari partai atau gabungan partai. Ketentuan dalam konstitusi memang memberikan hak kepada partai untuk mengajukan calon presiden, namun bukan berarti mencabut hak warga negara untuk mengajukan diri tanpa dukungan partai.

Hal ini relevan dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, khususnya yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Terdapat penegasan juga bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Argumentasi di atas cukup logis. Hal ini diperkuat dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia (65%) menghendaki adanya calon presiden independen. Sekarang tinggal bagaimana para hakim konstitusi memandang ketentuan dalam konstitusi tersebut. Apabila mereka menggunakan penafsiran yang sempit, saya yakin mereka akan menolak argumentasi di atas. Perjuangan ini sangat membutuhkan keterbukaan pikiran dan hati dari para hakim konstitusi tersebut dalam mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Usulan Persyaratan

Apabila perjuangan ini berhasil, saya menitipkan kepada para pembuat undang-undang agar memperhatikan benar persyaratan untuk maju sebagai calon presiden tanpa dukungan partai ini. Saya mengusulkan setidaknya dua syarat penting untuk dapat mengajukan diri sebagai calon presiden independen, yaitu, pertama, minimal berpendidikan strata 1 (S1). Dengan demikian pesatnya perkembangan jaman, saya pikir syarat itu tidak mengada-ada.

Kedua, mendapat dukungan, yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi KTP pendukungnya dalam jumlah tertentu, dari minimal 2/3 jumlah provinsi di Indonesia. Ini hampir sama dengan persyaratan bagi partai politik yang berniat menjadi peserta pemilu. Logikanya, karena calon presiden yang didukung partai politik, di atas kertas, sudah pasti memperoleh dukungan di minimal 2/3 jumlah provinsi di Indonesia, maka calon presiden independen juga harus membuktikan hal tersebut.

Bagaimanapun juga persyaratan untuk calon presiden independen tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari calon presiden yang diusung partai politik. Persyaratan harus dibuat sama ketatnya. Dengan demikian, calon presiden yang maju nanti benar-benar calon yang berkualitas dan dapat diharapkan untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Semoga.

Memperkuat DPD yang Sulit Diperkuat

2008-10-13T11:23:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saat ini, ada upaya untuk memperkuat fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah berbagai kritik atas lemahnya peran DPD, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memperkuat peran DPD melalui perubahan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk).

Upaya apapun dengan tujuan baik tentu patut kita sambut baik. Namun, mohon maaf kalau saya pesimis upaya itu akan membawa perubahan yang berarti. Mengapa pesimis?

Pembentukan DPD

Dasar pembentukan DPD adalah perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Berbeda dengan DPR, penyusun perubahan ketiga UUD 1945 tidak berani menegaskan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan atau hak-hak DPD. Kalau kita simak ketentuan dalam konstitusi, DPD hanya diberikan kata ”dapat”, bukan kata ”berwenang” atau ”berhak”.

Perubahan ketiga UUD 1945 mengatur bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah. Meski DPD juga ikut membahas RUU dalam bidang-bidang tersebut di atas, namun DPD tidak diberi hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU tersebut.

DPD juga dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai bidang-bidang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Kuncian Konstitusi

Meski terkesan diberikan banyak peran, menurut saya, peran dan fungsi DPD tidak jauh berbeda dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang telah dihapuskan itu. Peran dan fungsi DPD pada dasarnya hanyalah memberikan usulan, masukan atau pertimbangan kepada DPR. Tidak ada kewajiban bagi DPR untuk mengikuti usulan, masukan atau pertimbangan dari DPD. DPR dapat dengan mudah mengabaikannya begitu saja.

Pengaturan apapun dalam UU Susduk tidak akan mampu memperkuat peran dan fungsi DPD sepanjang tidak ada perubahan ketentuan dalam konstitusi. Apakah DPR punya keberanian memberikan DPD hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU? Dengan berbagai alasan, saya pikir tidak mungkin. Kalau sudah begini, dalam logika anggota DPD, untuk apa mereka susah-susah memberikan usulan, masukan atau pertimbangan yang berbobot apabila tidak ada jaminan DPR akan menggunakannya.

DPD dibentuk seolah-olah hanya untuk mengakomodasi keinginan tokoh-tokoh daerah atau nasional yang ingin masuk ke dalam lingkaran kekuasaan tanpa melalui partai politik. Tidak dipikirkan lebih jauh mengenai peran dan fungsi yang ideal bagi DPD. Berapa besar anggaran negara yang telah dihabiskan hanya untuk membiayai pemilihan anggota DPD dan membayar penghasilan anggota DPD tanpa dapat mengukur hasil kerjanya. Apakah kinerja DPD dapat begitu saja diukur dari banyaknya usulan, masukan atau pertimbangan yang diberikan kepada DPR? Atau sekedar dilihat dari seringnya mampir di wilayah konstituennya?

Tanpa adanya perubahan konstitusi mengenai peran dan fungsi DPD, maka penyia-nyiaan anggaran negara ini akan terus berlanjut. Uang rakyat akan terus terbuang sia-sia untuk membiayai lembaga yang sudah mandul sejak dilahirkan.

Memilih Caleg Dalam Karung?

2008-10-05T18:50:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk anggota DPR dan DPD. Dari 14.020 calon anggota DPR yang diajukan oleh 38 partai politik kepada KPU, 11.868 diantaranya lolos verifikasi KPU.

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) mengamanatkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari. Atas pengumuman tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan.

Apabila ada masukan atau tanggapan dari masyarakat, maka KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan atau tanggapan tersebut. Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan atau tanggapan dari masyarakat. Apabila berdasarkan klarifikasi tersebut diketahui bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, maka KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

Minim Informasi

Saat tulisan ini dibuat, pengumuman DCS baru dilakukan di situs KPU (http://www.kpu.org/). Dari situs itu, saya hanya bisa mengunduh (download) DCS untuk anggota DPD saja, yang hanya berisi foto dan nama beserta gelar akademis dari calon anggota DPD.

Saya jadi berpikir, apabila DCS untuk calon anggota DPR/DPRD juga hanya berisi foto dan nama beserta gelar akademis saja, bagaimana masyarakat punya cukup informasi untuk memberikan masukan atau tanggapannya? Ambil contoh, untuk mengetahui apakah gelar akademis yang dimiliki calon sementara tersebut benar atau tidak, tentu masyarakat butuh informasi mengenai nama perguruan tinggi yang dinyatakan calon sementara sebagai tempat pendidikan dimana gelar akademis tersebut diperoleh. Apabila informasi mengenai latar belakang pendidikan tersebut tidak ada, bagaimana mungkin masyarakat dapat melakukan pemeriksaan silang (cross check) terhadap informasi tersebut?

UU Pemilu sama sekali tidak memberikan aturan yang jelas mengenai informasi apa saja yang harus tercantum dalam pengumuman DCS tersebut. Hal ini membuat KPU tidak memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai calon sementara kepada masyarakat. Dalam logika KPU, mengumumkan informasi yang minim sekalipun dianggapnya telah memenuhi UU Pemilu. Akhirnya, pada saat pemungutan suara, masyarakat seperti ”membeli kucing dalam karung”. Masyarakat tidak punya cukup informasi untuk memilih secara rasional.

Usulan Solusi

Minimnya informasi yang diumumkan oleh KPU tersebut, selain karena tidak adanya aturan yang jelas dalam UU Pemilu, mungkin karena KPU tidak punya tenaga dan waktu (atau tidak punya niat?) untuk menyampaikan informasi yang lengkap. Mungkin juga karena keterbatasan dana KPU untuk membayar space di media cetak atau slot di media elektronik untuk memuat informasi yang lengkap.

UU Pemilu memang perlu diperbaiki. Harus ditegaskan adanya kewajiban bagi KPU menyampaikan informasi yang lengkap dalam DCS mengenai calon anggota DPR, DPRD dan DPD. Informasi tersebut minimal harus memuat nama, foto terbaru, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan pengalaman organisasi serta aktivitas sosial yang relevan lainnya.

Untuk pemilu sekarang, KPU seharusnya menggunakan kewenangannya menerbitkan peraturan KPU yang mewajibkan setiap partai politik peserta pemilu untuk mengumumkan informasi lengkap mengenai calon anggota DPR/DPRD yang diusulkannya, minimal melalui situs resmi (website) masing-masing partai politik. Semua biaya pengumuman tersebut harus ditanggung oleh partai politik yang bersangkutan. Peraturan ini penting untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional.

Tidak ada alasan bagi partai politik untuk merasa keberatan dengan peraturan tersebut. Ketika partai politik berniat ikut pemilu, seharusnya mereka sudah siap untuk memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya. Tidak usah ikut pemilu kalau mereka tidak mampu memenuhinya. Pemilu bukan ajang coba-coba. Apalagi sekedar unjuk popularitas semata.

Bagaimana Cara Mengeluh yang Benar?

2008-09-15T10:14:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Beberapa orang menanyakan kepada saya tentang dua kasus yang saat ini sedang jadi pembicaraan hangat di dunia maya. Dua kasus itu adalah kasus tersebarnya e-mail tentang seorang anggota DPR yang diduga menerima suap dan e-mail tentang dugaan malpraktek yang dilakukan sebuah rumah sakit.

Akibat tersebarnya e-mail itu di berbagai milis, anggota DPR dan rumah sakit yang merasa nama baiknya dirugikan itu masing-masing melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyebaran e-mail tersebut. Publik pun gempar. Publik berpikir bahwa e-mail yang tersebar luas itu adalah suatu bentuk keluhan dan kritik publik terhadap anggota DPR dan rumah sakit tersebut. Mereka tidak menyangka adanya ”serangan balik” tersebut.

Aturan Hukum

Saya tidak tertarik menjadi ”hakim” yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam dua kasus di atas. Saya lebih tertarik untuk mengulas upaya hukum yang mungkin ditempuh pihak yang melakukan ”serangan balik” tersebut dan bagaimana agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

Apabila ”serangan balik” tersebut dilakukan melalui jalur pidana, maka yang mungkin menjadi dasar adalah Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan pasal-pasal tentang penghinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. E-mail termasuk dalam pengertian informasi elektronik tersebut.

Menurut KUHP, barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, dengan maksud agar diketahui umum, maka disebut pencemaran (nama baik). Apabila pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, disebut sebagai pencemaran tertulis.

Apabila yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis tidak dapat membuktikan apa yang telah dituduhkan itu, dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka disebut fitnah. Dalam KUHP dijelaskan bahwa tidak merupakan pencemaran nama baik, jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Sanksi pidana dalam UU ITE tersebut lebih berat daripada sanksi yang ditetapkan dalam KUHP. Dalam KUHP, sanksi pidana untuk perbuatan fitnah adalah maksimal 4 tahun penjara.

Apabila “serangan balik” dilakukan melalui jalur perdata, maka yang mungkin digunakan adalah ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal ini menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Pasal ini sering disebut sebagai “pasal karet”, karena begitu luasnya perbuatan yang mungkin bisa dikenakan ketentuan pasal ini, termasuk pencemaran nama baik. Apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat kerugian materil yang diderita suatu pihak akibat pencemaran nama baiknya, maka pihak yang melakukan perbuatan itu wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Cara Menyampaikan

Penyebaran informasi mengenai seseorang/institusi melalui e-mail tersebut memang rentan dugaan pencemaran nama baik. Kita kadang tidak tahu atau tidak mengenal siapa orang yang mengirimkan e-mail tersebut. Kita juga tidak tahu apakah informasi yang disampaikan oleh orang itu memang benar adanya, dan tidak tercampur dengan emosi pribadi atau kepentingan tertentu.

Menurut saya, apabila ada keluhan mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan dari seseorang atau institusi, maka lebih baik disampaikan langsung kepada lembaga yang berwenang atau aparat penegak hukum. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan kita cukup mampu memberikan ganjaran atas perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Setiap orang yang berprofesi tertentu atau institusi tertentu pasti juga memiliki lembaga yang mengawasinya. Lembaga inilah yang nanti akan menyelesaikan keluhan tersebut serta memberikan ganjaran sesuai dengan kode etik dan standar profesinya.

Kalaupun ingin keluhan ini dapat segera diketahui oleh publik, hubungi saja media massa. Media massa dan wartawannya memiliki kode etik dan serangkaian regulasi yang dapat melindunginya dari tuduhan pencemaran nama baik. Media massa dapat mengangkatnya sebagai berita dengan pemberitaan yang berimbang. Pihak yang mengeluh dan yang mendapat keluhan akan memiliki hak yang sama untuk menjelaskan keluhan tersebut dalam satu kesempatan.

Yang paling penting, jangan lupa untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung keluhan tersebut. Semakin lengkap dokumen yang dikumpulkan, semakin memperkuat posisi hukum pihak yang mengajukan keluhan. Penting juga mencari saksi-saksi yang mendukung keluhan tersebut. Saksi minimal berjumlah dua orang, dan diusahakan tidak memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah atau hubungan kerja dengan pihak yang mengajukan keluhan. Saksi harus benar-benar melihat dan/atau mendengar sendiri peristiwa yang menyebabkan terjadinya keluhan tersebut.

Sekarang tinggal bagaimana seseorang memilih cara untuk menyampaikan keluhannya. Apakah melalui prosedur yang telah ditentukan atau menyebarluaskan begitu saja melalui internet. Yang harus diingat, setiap pilihan mengandung konsekuensinya masing-masing. Berani bicara, berani pula bertanggungjawab.

Ramadhan Tanpa "Banci"

2008-09-09T19:14:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Bulan Ramadhan kali ini memang beda. Saya hampir tidak menemukan tayangan pengantar sahur maupun pengantar berbuka di televisi yang menampilkan pemeran laki-laki dengan gaya kebanci-bancian.

Ini berkat peringatan keras dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, yang menerbitkan Siaran Pers KPI No.: 22/K/KPI/VIII/08 tertanggal 30 Agustus 2008 mengenai Permintaan Penghentian Tayangan Kebanci-bancian di Televisi. Siaran pers ini dibuat sebagai hasil diskusi bersama antara KPI, MUI, psikolog dan tokoh pendidikan.

Dalam siaran pers itu, KPI meminta kepada seluruh stasiun televisi untuk tidak menayangkan dan mengeksploitasi program yang berisikan perilaku kebanci-bancian. Menurut pendapat MUI yang dikutip dalam siaran pers itu, laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama Islam.

Ditinjau dari sisi pendidikan, yang dimaksud dengan kebanci-bancian adalah kelainan identitas seksual (gender identity disorder), yang merupakan suatu penyakit yang secara klinis harus diobati. Menjadi salah pada saat kebanci-bancian dipergunakan untuk eksploitasi ekonomi, terlebih ditampilkan pada publik melalui media televisi yang dampaknya dapat mempengaruhi masyarakat untuk membenarkan perilaku kebanci-bancian tersebut.

Sedang apabila ditinjau dari sisi psikologis, tingginya intensitas tayangan kebanci-bancian di televisi dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. Ini terjadi karena perilaku kebanci-bancian dapat dianggap sebagai trend yang harus diikuti.

Kewenangan KPI

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), KPI memang diberikan wewenang untuk membuat standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran. KPI juga diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atasnya. Larangan menayangkan perilaku kebanci-bancian tersebut termasuk yang diatur dalam standar program siaran.

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 005/PUU-I/2003, menganulir keterlibatan KPI dalam membuat peraturan pemerintah bersama-sama dengan pemerintah. Apabila pembuatan beberapa peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan penyiaran tetap melibatkan KPU, mungkin kewenangan KPI dapat lebih diperkuat.

Akibat putusan MK yang mengebiri keterlibatan KPI tersebut, KPI hanya dapat memberikan teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang melanggar standar program siaran atau pedoman perilaku penyiaran. Menteri Komunikasi dan Informatika yang dapat memberikan sanksi berupa membekukan siaran, tidak memperpanjang izin siaran atau mencabut izin siaran, berdasarkan masukan dari KPI.

Membenahi Penyiaran

Dengan tugas yang diberikan kepada KPI, yaitu menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, masyarakat pasti menaruh harapan besar pada KPI. Meski kewenangannya untuk membuat peraturan pemerintah bersama-sama dengan pemerintah dipangkas oleh MK, KPI tidak boleh patah arang.

Banyak pekerjaan rumah di bidang penyiaran yang membutuhkan tangan dingin KPI untuk menyelesaikannya. Banyaknya tayangan televisi yang mendorong tumbuhnya budaya konsumerisme, budaya ’ingin cepat terkenal secara instan’, dan tayangan yang membodohi penonton lainnya, perlu segera dibenahi.

Dengan kerjasama yang erat antara KPI dan masyarakat dalam menekan lembaga penyiaran, mudah-mudahan tayangan-tayangan yang tidak cerdas itu dapat segera lenyap dari televisi-televisi keluarga Indonesia. Keampuhan siaran pers di awal bulan Ramadhan itu harus dijadikan pemicu semangat KPI dalam meneruskan perjuangannya untuk melindungi dan memberdayakan publik dalam rangka membangun sistem penyiaran yang sehat di Indonesia.

Sengkon-Karta. Lingah-Pacah. Devid-Kemat. Tunggu Siapa Lagi?

2008-09-01T12:32:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Apakah sejarah selalu berulang? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Yang pasti apabila kita tidak mau belajar dari sejarah, maka kesalahan yang terjadi di masa lalu kemungkinan besar akan berulang kembali di masa sekarang.

Pada tahun 1980-an, pernah ada kasus ”Sengkon-Karta”. Kasus ini menyangkut nasib anak manusia bernama Sengkon dan Karta yang telah divonis bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Namun, kemudian ada seseorang bernama Gunel yang membuat pengakuan bahwa Sengkon dan Karta bukanlah pembunuh yang sesungguhnya, karena Gunel-lah yang melakukan pembunuhan itu.

Pada tahun 1990-an, pernah ada kasus ”Lingah-Pacah”. Kasus ini menyangkut nasib anak manusia bernama Lingah, Pancah dan Sumir yang telah divonis bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap Pamor di Dusun Pangkalan Pakit, Kabupaten Ketapang. Namun, kemudian ada seseorang bernama Asun yang membuat pengakuan bahwa Lingah, Pancah dan Sumir bukanlah pembunuh Pamor yang sebenarnya, karena Asun-lah yang melakukan pembunuhan terhadap Pamor.

Pada tahun 2008, ada kasus ”Devid-Kemat”. Kasus ini menyangkut nasib anak manusia bernama Devid dan Kemat yang telah divonis bersalah karena melakukan pembunuhan terhadap Asrori di Jombang, Jawa Timur. Namun, kemudian berdasarkan test DNA diketahui bahwa Asrori adalah salah satu dari sekian banyak korban Very Idam Heryansyah alias Ryan. Hal ini membuat publik mempertanyakan putusan bersalah terhadap Devid dan Kemat tersebut.

Hak Tersangka atau Terdakwa

Untuk kasus “Devid-Kemat” memang masih menjadi perdebatan. Pihak kepolisian masih mencoba menyelidiki apakah ada kesalahan prosedur dalam penyelidikan kasus pembunuhan Asrori sehingga menyebabkan Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan vonis bersalah kepada Devid dan Kemat, masing-masing selama 12 tahun dan 17 tahun.

Saya tidak tertarik untuk terlalu jauh mencampuri penyelidikan polisi tersebut. Yang menarik perhatian saya adalah informasi dari berbagai literatur yang saya baca berkenaan dengan tiga kasus di atas. Ternyata ada beberapa kesamaan yang melatarbelakangi tiga kasus tersebut, yaitu, pertama, orang-orang yang divonis bersalah tersebut adalah orang-orang dari kalangan yang tidak mampu dan buta hukum.

Kedua, mereka tidak didampingi penasehat hukum pada proses pemeriksaan di kepolisian. Ketiga, mereka diduga mengalami intimidasi dalam berbagai bentuk pada proses pemeriksaan tersebut agar mau mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum selama, dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal tersangka atau terdakwa: (i) melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih; atau (ii) bagi mereka yang tidak mampu secara materil yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Atas penunjukan tersebut, penasehat hukum memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Seandainya saja ketentuan dalam KUHAP tersebut benar-benar dijalankan, maka mungkin dapat diminimalisir terjadinya tiga kasus tersebut dan kasus-kasus serupa lainnya yang saat ini mungkin belum terdeteksi oleh media massa. Tentu saja pelaksanaan ketentuan dalam KUHAP tersebut hanya dapat berhasil apabila ada kerjasama yang baik diantara catur wangsa penegak hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa dan advokat.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, hakim, polisi dan jaksa harus menganggap advokat sebagai mitra kerja mereka, dan bukan musuh yang harus dijauhi atau bahkan diperangi. Hakim, polisi dan jaksa harus menyadari bahwa advokat adalah salah satu pilar pendukung sistem peradilan pidana.

Bantuan Hukum

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tentu harus memiliki informasi yang seimbang dari pihak polisi dan jaksa sebagai pihak yang ingin memberikan hukuman yang optimal kepada tersangka atau terdakwa, dan dari pihak tersangka atau terdakwa yang menginginkan hukuman seringan-ringannya. Tanpa pengetahuan hukum yang memadai, akan sulit bagi tersangka atau terdakwa untuk memperjuangkan sendiri keinginannya tersebut. Untuk itulah kehadiran advokat diperlukan dalam rangka membantu tersangka atau terdakwa memperjuangkan hak-hak dan keinginannya. Demikianlah seharusnya sistem peradilan pidana bekerja. Tanpa kehadiran advokat, maka sistem peradilan pidana akan pincang.

Sepanjang memenuhi ketentuan dalam KUHAP tersebut, hakim, polisi dan jaksa tidak boleh ragu menunjuk advokat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan. Meski saat ini sedang diperjuangkan RUU Bantuan Hukum yang pada pokoknya mengatur mekanisme bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, organisasi advokat tetap harus membuat mekanisme yang mengatur agar kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat dapat diselaraskan dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut. Hal ini harus segera dilakukan. Jangan menunggu sampai ada lagi pihak-pihak yang menjadi korban sistem peradilan pidana yang pincang.

Apa Salahnya Perubahan Konstitusi Kita?

2008-08-25T13:34:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Aneh bin ajaib pernyataan beberapa tokoh senior dan politisi yang mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ’45) versi awal (Kompas, 23/08/08). Mereka menganggap perubahan konstitusi bertentangan dengan sumpah anggota MPR yang seharusnya setia dan mempertahankan Pancasila dan UUD ’45.

Menurut mereka, MPR tidak pernah diberi mandat untuk melakukan perubahan itu. Mereka juga menganggap bahwa proses perubahan konstitusi itu banyak diintervensi dan dipengaruhi lembaga swadaya masyarakat asing yang dibiayai Amerika Serikat.

Perubahan Konstitusi

Sebagaimana telah diketahui bersama, selama ini memang telah dilakukan perubahan terhadap UUD ’45 sebanyak empat kali. Perubahan tersebut berturut-turut telah disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002.

Adapun perubahan yang signifikan terhadap beberapa pasal dalam UUD ’45, yaitu sebagai berikut:

Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, namun dipilih secara langsung oleh rakyat;
MPR bukan lagi sebagai lembaga yang berwenang memilih/mengangkat presiden dan wakil presiden, namun hanya akan melantik presiden dan wakil presiden;
Ketidakjelasan maksud syarat calon presiden adalah orang indonesia asli diperjelas menjadi harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
Ketidaktegasan berapa periode seorang presiden dapat memegang jabatan dipertegas menjadi maksimal selama dua periode;
Ditambahkan aturan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, yaitu apabila terbukti presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden;
Ditambahkan aturan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan secara demokratis;
Ditambahkan aturan mengenai otonomi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
Ditambahkan aturan mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang berwenang mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
Ditambahkan aturan mengenai pembentukan Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung;
Ditambahkan aturan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
Ditambahkan aturan mengenai hak-hak asasi manusia secara detail; dan
Ditambahkan aturan mengenai kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD

Pendapat mereka bahwa perubahan konstitusi itu bertentangan dengan sumpah anggota MPR jelas pendapat yang mengada-ada. Coba saja tengok Pasal 37 UUD ’45. Disana diatur dengan jelas bagaimana prosedur perubahan konstitusi kita. Yang telah dilakukan selama ini bukan mengganti UUD ’45 menjadi konstitusi baru, tapi hanya perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD ’45 yang dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan bernegara saat ini.

Kalau memang mereka menganggap versi awal UUD ’45 lebih baik dibandingkan dengan UUD ’45 hasil perubahan, maka apakah berarti menurut mereka pemilihan presiden oleh MPR lebih demokratis dibandingkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat? Apakah menurut mereka ketidakjelasan berapa periode masa jabatan presiden lebih baik dibandingkan adanya kejelasan hanya dua periode? Apakah mereka pikir lebih baik tidak ada ketentuan yang detail tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita? Apakah mereka pikir lebih baik tidak perlu ada kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD?

Konstitusi Bukan Naskah Suci

Menurut mereka perubahan konstitusi yang ada sekarang menyimpang dari semangat konstitusi awal. Saya pikir harus diklarifikasi dulu semangat mana dalam versi awal UUD ’45 yang disimpangi itu. Bukankah yang ada justru semangat melahirkan diktator karena tidak adanya pembatasan periode masa jabatan presiden?

Berhentilah meributkan hal-hal yang tidak substantif. Terlalu naif kalau menganggap konstitusi adalah naskah suci yang menentukan maju mundurnya suatu negara. Konstitusi adalah seperangkat peraturan yang dibuat manusia. Sebaik apapun peraturan itu dibuat, tidak akan berarti apa-apa kalau manusia yang membuatnya tidak sungguh-sungguh untuk mematuhi dan menjalankan peraturan itu dengan benar.

Mengapa KPU Tidak Mengajukan Banding?

2008-08-18T13:09:00.002+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saya mulai kuatir dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Tanpa perlawanan berarti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 104G/2008/PTUNJKT pada tanggal 13 Agustus 2008 yang memerintahkan KPU menetapkan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka (PM) dan Partai Buruh (PB), sebagai partai politik peserta pemilu 2009 (Kompas, 18/08/08).

Sabtu, 16 Agustus 2008, KPU menetapkan nomor urut 4 partai susulan tersebut, yaitu nomor urut 41 - 44, berturut-turut untuk PM, PPNUI, PSI dan PB. Penyusunan nomor urut tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyusunan nomor urut partai politik peserta pemilu yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU, yaitu nomor urut partai politik nasional 1 – 34 dan nomor urut 35 – 40 untuk partai politik lokal Aceh.

Menjadi Preseden Buruk

Terus terang, keputusan KPU untuk langsung melaksanakan keputusan PTUN itu, tanpa terlebih dahulu meminta pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu, sangat saya sesali. Sedikitnya ada tiga alasan yang melatari sikap saya tersebut, yaitu, pertama¸ sikap mengalah KPU tersebut dapat dianggap sebagai sikap lemah KPU dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh KPU.

Kedua, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU mengakui ketidakberesannya dalam menyelenggarakan pemilu. Ketiga, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU tidak siap untuk mempertahankan keputusannya sendiri.

Ini jelas dapat menjadi preseden buruk. Ingat, masih ada beberapa keputusan KPU untuk tahapan pemilu berikutnya yang membuka kemungkinan untuk digugat oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. Bayangkan, betapa kacaunya penyelenggaraan pemilu 2009 apabila setiap keputusan KPU nantinya digugat di PTUN tanpa adanya perlawanan yang berarti dari KPU.

Memang, pemeriksaan banding membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya fakta aktual tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sedemikian ketat, KPU dapat meminta kepada Mahkamah Agung (MA) agar dibuat peraturan yang membuat proses pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding ataupun tingkat kasasi atas perkara yang menyangkut keputusan KPU dapat diprioritaskan dan dipercepat.

Menurut Undang-Undang tentang MA, MA berwenang membuat Peraturan MA (Perma) sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Dengan demikian, atas permintaan KPU, seharusnya MA mau membuat Perma yang memprioritaskan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara yang menyangkut keputusan KPU, sehingga seluruh proses pemeriksaan tersebut tidak terlalu mengganggu jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009.

Menutup Celah

Untuk menghindari kejadian ini terulang kembali pada pemilu mendatang, seharusnya dalam UU Pemilu ditegaskan apakah terhadap keputusan KPU itu dapat diajukan upaya hukum atau sudah bersifat final. Bandingkan dengan ketentuan dalam UU Paten yang mengatur tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah. Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Menurut UU Paten, keputusan pemerintah untuk melaksanakan paten tersebut bersifat final.

Apabila memang UU Pemilu memberikan peluang dilakukannya upaya hukum terhadap keputusan KPU, maka harus ditentukan mekanisme upaya hukum yang mampu mengakomodir ketatnya jadwal penyelenggaraan pemilu. Bisa ditiru mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang kepailitan. Upaya hukum yang disediakan adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, yang apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga dapat langsung mengajukan kasasi di MA. Waktu pemeriksaannya pun telah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih singkat dan terukur.

Bagaimana Membuat Koruptor Jera?

2008-08-11T10:33:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Polemik mengenai perlu tidaknya baju khusus untuk para tersangka atau terdakwa kasus korupsi terpapar di berbagai media. Fasilitas bagi terdakwa kasus korupsi yang berbeda dengan terdakwa kasus lainnya juga menjadi perbincangan. Seluruhnya bermuara dari niat untuk menumbuhkan efek jera dan rasa malu bagi para koruptor.

Terus terang, saya tidak tertarik untuk turut mengambil posisi dalam polemik yang tidak substansif ini. Mengapa tidak substansif?

Pertama, selama berpraktik di pengadilan, saya tidak pernah menyaksikan terdakwa di sidang pengadilan yang menggunakan seragam tahanan. Sebagian besar mengenakan baju putih yang mereka miliki atau disewa dari penjaga penjara. Menurut saya, cara berpakaian seperti itu adalah dalam rangka menghormati persidangan. Apabila ada terdakwa yang cara berpakaiannya terlihat ’provokatif’, saya pikir itu bukan karena terdakwa tidak punya rasa malu dengan perkaranya. Itu sekedar masalah selera dan gaya berpakaian saja.

Kedua, apabila baju khusus tersebut jadi diterapkan, mungkin bisa menimbulkan rasa malu bagi para terdakwa kasus korupsi. Tapi apakah akan menimbulkan efek jera? Nanti dulu.

Penyebab Korupsi

Dari berbagai literatur yang saya baca, sedikitnya ada tiga faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Tiga faktor tersebut adalah: (i) karena sifat dasar orang tersebut yang tidak pernah puas dengan kekayaan yang dimilikinya (corrupt by greed); (ii) karena adanya kebutuhan hidup yang mendesak (corrupt by need); dan (iii) karena sistem yang korup (corrupt by system).

Bagi para koruptor yang masuk kategori corrupt by greed, pemakaian baju khusus mungkin bisa membuat mereka berpikir seribu kali untuk korupsi. Para koruptor tipe ini biasanya dari kalangan terhormat. Pemakaian baju khusus seperti itu akan menjatuhkan harga diri mereka. Namun, apakah hal tersebut berlaku bagi koruptor dari dua tipe lainnya?

Koruptor yang masuk kategori corrupt by need akan sulit menghentikan perbuatan mereka selama kebutuhan hidup masih terus mendesak. Kadang-kadang, pilihannya adalah melakukan korupsi atau mati kelaparan. Sanksi apapun yang dikenakan kepada koruptor tipe ini tidak akan membuatnya jera. Selama tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasi desakan kebutuhan hidup tersebut, koruptor tipe ini akan terus melakukan perbuatannya.

Begitu pula halnya dengan koruptor yang masuk kategori corrupt by system. Dalam sistem yang korup, orang-orang didalamnya tidak pernah merasa bahwa dirinya koruptor. Meski melanggar hukum, namun karena pemegang kebijakan dalam sistem itu tidak melakukan perbaikan apa-apa, maka orang-orang yang terlibat dalam sistem merasa tidak ada masalah dengan sistem tersebut. Selama sistem yang korup tersebut tidak diperbaiki, orang-orang didalamnya berpotensi untuk terus diseret ke pengadilan sebagai koruptor.

Efek Jera

Menurut saya, terlepas dari apapun penyebabnya, para koruptor hanya akan jera kalau ada sanksi yang efektif. Terbukti sanksi berupa pidana penjara dan denda tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Berapapun lamanya pidana penjara yang diputuskan hakim, masih ada peluang untuk diajukan banding agar lamanya pidana penjara dapat diturunkan. Adanya remisi atau pengurangan hukuman juga dapat memperingan sanksi bagi para koruptor.

Seharusnya, hakim tingkat pertama tidak ragu untuk menjatuhkan pidana mati kepada koruptor untuk suatu kasus tertentu. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan hal itu. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Meski sanksi pidana mati yang diputuskan hakim tersebut masih mungkin diajukan banding, namun setidak-tidaknya hal itu menjadi shock terapy bagi para koruptor.

Hukum, Transformasi Sosial dan Naskah Akademik

2008-07-28T11:17:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Saya mendapat kesempatan mengikuti Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), selama lima hari di Bali. Pesertanya ada yang dari instansi pemerintah, lembaga negara, organisasi non-pemerintah, praktisi hukum dan kalangan swasta.

Materi awal yang disampaikan kepada peserta adalah mengenai hukum dan perubahan sosial. Diketahui bahwa hukum bisa muncul dalam dua wajah yang saling bertentangan. Di tangan rezim otoriter, hukum bisa jadi alat pengatur yang semena-mena dan tidak adil. Sebaliknya, hukum juga bisa menjadi alat pencipta keadilan dalam masyarakat dan membatasi penguasa agar tidak sewenang-wenang (Ahmad dkk., 2007).

Untuk menjamin hukum berwajah ”ramah”, pembentukan hukum, dalam wujud peraturan perundang-undangan, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, hukum lebih mampu menangkap hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah yang disebut hukum responsif. Pembentuk hukum responsif akan menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Ia akan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bukan semata-mata keinginan penguasa.

Transformasi Sosial

Hukum responsif diyakini dapat mendorong transformasi sosial yang demokratis di negeri ini. Transformasi sosial adalah perubahan sosial yang bersifat mendasar dan mengubah pola-pola hubungan dalam masyarakat. Hukum responsif menempatkan diri dekat dengan masyarakat, dan berupaya mewujudkan tujuan bersama, bukan tujuan negara.

Transformasi sosial hanya terjadi jika perancangan peraturan bertujuan mengubah institusi sosial. Institusi adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara berulang-ulang atau terus menerus. Ketika ada perilaku yang bermasalah, maka peraturan itu dibuat untuk mengatasi perilaku yang bermasalah tersebut.

Untuk merancang peraturan yang dapat mengatasi perilaku bermasalah tersebut, digunakan metode perancangan peraturan yang disebut Metode Pemecahan Masalah (MPM). MPM selalu mensyaratkan analisis sosial dalam merancang sebuah peraturan. Untuk menemukan penyebab sebuah perilaku bermasalah seorang perancang mengajukan pertanyaan penting: mengapa seseorang berperilaku tertentu dihadapan hukum? Jadi tidak langsung mengatur mengenai sanksi terhadap suatu perilaku bermasalah.

Ambil contoh dalam menangani korupsi. Dengan metode ini, perancang peraturan tidak akan sekedar mengatur unsur-unsur korupsi dan sanksinya, namun juga memikirkan lebih lanjut cara-cara agar korupsi sebagai institusi bermasalah dapat diatasi. Perancang peraturan akan memikirkan apa penyebab korupsi tersebut dan jalan keluarnya.

Naskah Akademik

Dalam pelatihan tersebut disampaikan juga mengenai proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Ada tiga lembaga yang dapat melakukan proses penyusunan suatu RUU, yaitu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baik usulan RUU dari presiden, DPR maupun DPD, biasanya didahului dengan penyusunan naskah akademik. Menurut Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, Rancangan PP dan Rancangan Perpres (Perpres No. 68/2005), yang dimaksud dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Yang menyusun naskah akademik adalah lembaga pemrakarsa RUU. Namun, menurut Perpres No. 68/2005, penyusunan naskah akademik bukanlah suatu kewajiban. Artinya, lembaga pemrakarsa boleh saja tidak membuat naskah akademik atas RUU yang diajukannya.

Naskah akademik seharusnya diposisikan sebagai suatu dokumen kebijakan (policy paper), yaitu suatu dokumen yang menjembatani komunikasi mengenai kebijakan publik yang akan dibuat di antara pihak-pihak yang terkait, yaitu pembuat kebijakan, perancang peraturan dan pemangku kepentingan (stakeholders) (Susanti, 2007). Dengan demikian, sangat disayangkan apabila suatu lembaga pemrakarsa tidak menyusun naskah akademik atas RUU yang diusulkannya. Tanpa naskah akademik, publik tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah kebijakan yang diambil dalam suatu RUU.

Perguruan Tinggi, Peneliti dan HKI

2008-07-14T14:40:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Sudah beberapa kali saya diminta oleh Sub Direktorat Inkubator Bisnis & Science Park Universitas Indonesia (UI) untuk mendampingi dan membantu para dosen/peneliti UI dalam mempersiapkan deskripsi paten untuk penemuan mereka. Melihat penemuan yang beragam dan inovatif dari para dosen/peneliti UI tersebut membuat saya optimis dengan masa depan Indonesia. Seandainya saja penemuan tersebut dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat banyak, atau UI mendapat royalti dari pemberian lisensi penemuan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, tentu dampaknya akan luar biasa.

Saya pikir memang sudah seharusnya perguruan tinggi memfasilitasi para dosennya dalam berkarya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Mulai dari dukungan dana penelitian, penyediaan laboratorium dan perpustakaan, sampai membantu dan mendanai pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya-karya terpilih mereka. Dengan begitu, para dosennya akan terpancing untuk meneliti dan membuat inovasi lebih lanjut.

Masalah Penting

Dari beberapa kali interaksi saya dengan para dosen/peneliti tersebut ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, pertama, beberapa peneliti masih menganggap sistem HKI terlalu kapitalis dan monopolistik, padahal mereka ingin penemuan mereka dapat diterapkan secara leluasa oleh masyarakat luas. Hal ini menimbulkan keengganan mereka untuk mendaftarkan penemuannya.

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun begitu, sistem HKI adalah suatu keniscayaan. Semua negara memiliki sistem HKI. Apabila peneliti tersebut tidak mau mendaftarkan penemuan mereka, dan begitu saja menerapkan/memberikan penemuan mereka kepada masyarakat luas, maka mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang akan mendaftarkan penemuan tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kalau pihak-pihak tersebut berhasil mendapatkan hak atas penemuan tersebut, dan kemudian memonopoli pemanfaatan dari penemuan tersebut, siapa yang akan dirugikan? Bukankah lebih baik peneliti tersebut mengurus pendaftaran penemuannya sampai mendapatkan hak, baru kemudian diterapkan/diberikan kepada masyarakat luas?

Banyak perusahaan besar yang mendaftarkan penemuan mereka untuk mendapatkan paten. Setelah mendapatkan paten, penemuan tersebut bukannya untuk diterapkan, melainkan untuk disimpan saja. Tujuannya adalah agar kompetitor mereka, atau siapapun, tidak dapat menggunakan penemuan tersebut.

Saya tegaskan berkali-kali kepada para peneliti tersebut. Kalau tidak suka dengan sistem HKI, jangan ’lari’ darinya. Berjuang saja dari dalam sistem. Daftarkan penemuan, dapatkan haknya, dan bagikan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Kedua, dalam melakukan penelitiannya, beberapa peneliti mendapatkan dana penelitian dari lembaga-lembaga di luar perguruan tinggi tempatnya mengabdi. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat ada kemungkinan pemberian dana tersebut disertai dengan berbagai persyaratan.

Mungkin saja lembaga-lembaga tersebut mensyaratkan bahwa pemegang hak dari hasil penelitiannya nanti adalah lembaga-lembaga tersebut. Perguruan tinggi perlu melihat dengan seksama kerjasama dengan lembaga-lembaga yang membantu tersebut. Apabila memang adanya persyaratan mengenai pemegang hak tersebut, maka perguruan tinggi harus mampu menegosiasikan agar pemegang hak dari hasil penemuan tersebut adalah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, apapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian tersebut tidak hanya dinikmati oleh lembaga-lembaga tersebut, namun juga oleh perguruan tinggi.

Ketiga, beberapa peneliti mempertanyakan mengenai kelanjutan dari penemuan mereka setelah dilakukan pendaftaran. Menurut saya, perguruan tinggi perlu punya konsep yang jelas mengenai bagaimana melakukan komersialisasi dari penemuan tersebut. Perlu jelas diatur apa manfaat yang didapat dari para peneliti tersebut dengan menyerahkan penemuannya kepada perguruan tinggi.

Perguruan tinggi perlu memikirkan kerjasama dengan industri terkait dalam memanfaatkan dan mengembangkan penemuan para peneliti tersebut. Mudah-mudahan dari kerjasama tersebut perguruan tinggi mendapat pemasukan untuk menambah dana operasionalnya, peneliti mendapat kompensasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta mengembangkan lebih lanjut penemuannya, dan industri mendapatkan keuntungan dari inovasi yang dibuat oleh para peneliti tersebut.

Menyoal Jual Beli Suara Dalam Pemilu

2008-07-07T18:10:00.000+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Hati-hati bercanda soal pemilu. Itu pesan dari sebuah artikel yang saya baca di harian Kompas. Ceritanya, ada seorang warga negara AS yang menawarkan suaranya untuk pemilihan presiden di AS lewat situs lelang eBay. Dia meminta minimal USD 10 (sekitar Rp 92.000,-) sebagai ganti suaranya bagi kandidat presiden AS yang berminat (Kompas, 05/07/08).

Menurut orang itu, perbuatannya hanyalah lelucon belaka. Sayangnya, pengadilan tidak melihat itu sebagai lelucon. Akibatnya, orang itu didakwa dengan penyuapan dan pengumpulan dana dibawah undang-undang negara bagian tahun 1893, yang menjadikan pembelian atau penjualan suara sebuah tindak kriminalitas. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman penjara atau denda hingga USD 10.000 (sekitar Rp 92 juta).

Bagaimana dengan Indonesia? UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) mengatur banyak larangan terhadap perbuatan atau tindakan terkait dengan pemilu dari partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR/DPRD, calon anggota DPD, KPU, pengawas pemilu, pejabat negara, dan bahkan lembaga survey independen.

Celah UU Pemilu

Dalam UU Pemilu diatur mengenai sanksi bagi pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Ada juga sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Intinya, sanksi dijatuhkan bagi pihak yang membeli suara dalam pemilu. Bagaimana dengan pihak yang menjual suaranya? UU Pemilu kita tidak mengaturnya dengan tegas.

Saya bisa membayangkan hal yang mungkin terjadi dengan tidak adanya pengaturan dalam UU Pemilu mengenai sanksi untuk orang yang menjual suaranya. Bisa saja penduduk satu desa menawarkan suaranya kepada partai peserta pemilu tertentu dengan imbalan adanya sumbangan dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut. Akhirnya, pemilu bukan untuk memilih figur wakil rakyat yang berkualitas, namun sebagai ajang pencarian sumbangan.

Menutup Loophole

Namun begitu, KPU, Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum harus kreatif dalam menutup loophole pada UU Pemilu tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang memberi kesempatan, sarana, keterangan atau sengaja menganjurkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Meski UU Pemilu tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menjual suaranya, namun ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menjual suaranya. Pihak yang menjual suaranya tersebut dapat dianggap menganjurkan pihak lain untuk membeli suaranya. Dengan demikian, pihak yang membeli dan pihak yang menjual suaranya dapat dikenakan sanksi pidana.

Awasi Pengumpulan Dana Kampanye Caleg!

2008-07-01T13:02:00.001+07:00

oleh Ari Juliano Gema

KPK beraksi kembali! Dengan tertangkapnya Bulyan Rohan oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait pembelian kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI, berarti semakin menambah panjang daftar anggota DPR RI yang dicokok KPK.

Apa yang menyebabkan beberapa anggota dewan yang terhormat itu begitu nekat melakukan perbuatan itu? Padahal sudah ada beberapa orang rekannya yang terjaring KPK karena kasus yang sama.

Emerson Juntho dari ICW menilai bahwa ’kenekatan’ itu terjadi karena semakin dekatnya Pemilu 2009. Beberapa anggota DPR yang terjaring KPK itu disinyalir sedang mengumpulkan dana untuk mendukung pencalonan mereka kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2009 – 2014 (Kompas, 01/07/08).

Penilaian tersebut bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun juga para anggota DPR yang bermaksud menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk periode 2009 - 2004 pasti butuh dana besar untuk mendukung kampanye pencalonan mereka. Dengan strategisnya posisi anggota DPR/DPRD, para caleg bisa saja menawarkan ’kesepakatan’ dengan pengusaha atau pihak yang berkepentingan yang mau membantu mendanai kampanyenya.

Celah UU Pemilu

Sialnya, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD (UU Pemilu) tidak mengatur mengenai perolehan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing calon anggota DPR/DPRD. Karena dianggap dana kampanye para calon tersebut berasal dari partai politiknya masing-masing, maka UU Pemilu hanya mengatur mengenai dana kampanye yang diperoleh dan digunakan partai politik peserta pemilu. Padahal bisa saja caleg tersebut langsung menggunakan dana pribadi atau dana bantuan pihak lain yang diakuinya sebagai dana pribadi untuk membiayai kampanyenya.

Dalam UU Pemilu, calon anggota DPD saja diwajibkan untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanyenya kepada KPU. Diatur juga mengenai batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima oleh calon anggota DPD dari perseorangan dan perusahaan. Kalau perolehan dan penggunaan dana kampanye dari calon anggota DPD saja diatur dalam UU Pemilu, lalu mengapa calon anggota DPR/DPRD tidak diatur?

Disinilah loop hole dari UU Pemilu kita. Para caleg dapat dengan bebas mencari sendiri dan menggunakan dana kampanye yang diperolehnya untuk membiayai kampanye mereka tanpa harus melapor ke KPU. Padahal hal ini rentan sekali dengan isu kolusi dan korupsi.

Oleh karena itu, menurut saya, KPK, KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus mulai melakukan koordinasi dalam menyikapi semakin dekatnya Pemilu 2009 ini. Perolehan dana yang besar di rekening pribadi caleg atau rekening lain yang diduga berkaitan dengan caleg tersebut harus mulai dipantau. Apalagi kalau caleg tersebut adalah seorang pejabat negara.

Ke depan, revisi UU Pemilu harus memasukkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban masing-masing calon anggota DPR/DPRD untuk melaporkan perolehan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU. Harus ditetapkan juga batasan jumlah dana kampanye yang boleh diterima. Dengan begitu, peluang adanya kolusi dan korupsi berkaitan dengan pengumpulan dana kampanye tersebut dapat diminimalisir.

Perjuangan secara Kultural dan Budaya Hukum

2008-06-21T11:14:00.003+07:00

oleh Ari Juliano Gema

Sudah beberapa malam Jum’at ini, saya dan istri mengikuti forum pengajian yang diselenggarakan di rumah seorang tokoh agama. Pengajian itu kerap juga dihadiri oleh banyak artis. Tapi bukan itu alasan utama saya ikut pengajian itu.

Sebenarnya, yang membuat saya tertarik adalah topik pengajiannya. Topik yang sering disampaikan adalah mengenai bagaimana mendidik anak dan membina keluarga secara islami. Pembicaranya pun berganti-ganti. Tidak hanya ulama-ulama kondang, namun juga tokoh pendidikan.

Awalnya, saya bertanya-tanya. Apa yang membuat pengajian ini dihadiri banyak artis? Apakah mereka juga menyukai topiknya? Akhirnya pada suatu kesempatan, tokoh agama itu menceritakan bagaimana asal muasal forum pengajian ini berdiri.

Perjuangan secara Kultural

Awalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat perkembangan dan penyebarluasan pornografi dan pornoaksi di masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik, semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, pada tahun 2001, MUI Pusat mengeluarkan fatwa mengenai pornografi dan pornoaksi. Sebagai salah satu pengurus MUI Pusat saat itu, tokoh agama itu bersama pengurus yang lain mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap segala bentuk pornografi dan pornoaksi.

Pemerintah menyarankan MUI agar mendesak DPR untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi. Alasannya, dengan adanya undang-undang itu dasar hukum pemerintah dalam menindak segala bentuk pornografi dan pornoaksi menjadi lebih kuat.

MUI akhirnya mendesak DPR untuk membuat undang-undang tersebut. Bahkan, menurut tokoh agama itu, MUI berinisiatif mengumpulkan ahli-ahli hukum untuk membuat rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Setelah RUU tersebut selesai, MUI mengajukannya ke DPR untuk diagendakan pembahasannya.

RUU tersebut akhirnya memang masuk agenda pembahasan. Namun, gilirannya jauh dibawah pembahasan rancangan undang-undang lain. MUI terus mengawal dan mendesak DPR agar RUU tersebut dapat segera dibahas dan disahkan. Namun kenyataannya, setelah tujuh tahun sejak fatwa MUI tersebut dikeluarkan, undang-undang yang mengatur mengenai pornografi dan pornoaksi (UU APP) belum juga disahkan.

Melihat kenyataan tersebut, tokoh agama itu merasa perlu merubah strategi perjuangan dalam memerangi pornografi dan pornoaksi tersebut. Beliau melihat bahwa, diakui atau tidak, profesi artis turut andil dalam berkembangnya pornografi dan pornoaksi di masyarakat. Tayangan sinetron yang tidak cerdas dan tidak bermoral di televisi serta atraksi erotis di panggung yang ditampilkan beberapa artis hanyalah sebagian kecil dari andil profesi artis tersebut.

Untuk itu, Beliau merasa perlu melakukan perjuangan secara kultural dengan mendirikan forum pengajian ini dan mencoba mengajak beberapa orang artis untuk bergabung didalamnya. Tujuannya sederhana. Bagi artis yang punya andil tersebut diharapkan segera menyadari kekeliruannya. Sedang bagi artis yang tidak atau belum punya andil diharapkan dapat tetap mempertahankan posisinya tersebut, serta dapat menjadi teladan bagi artis lainnya dan masyarakat sekitarnya.

Awalnya hanya sedikit artis yang bergabung. Namun lama-kelamaan jumlah artis yang bergabung semakin banyak. Malah, forum pengajian tersebut akhirnya diorganisir oleh artis-artis yang bergabung tersebut.

Terus terang, saya salut dengan strategi perjuangan Beliau. Perjuangan secara kultural tersebut social cost-nya lebih minim ketimbang secara frontal menyerang kanan-kiri untuk memerangi pornografi dan pornoaksi.

Budaya Hukum

Dalam ilmu hukum, perjuangan secara kultural yang dilakukan tokoh agama itu dapat dianggap sebagai upaya membangun budaya hukum. Menurut Friedman (1984), budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai sikap dan nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.

Apabila perjuangan secara kultural tersebut dapat dilakukan secara kontinyu dan sasarannya diperluas terhadap seluruh lapisan masyarakat, maka, dengan atau tanpa UU APP, masyarakat akan memiliki sikap yang tegas dan jelas terhadap pornografi dan pornoaksi. Penegakan hukum terhadap pornografi dan pornoaksi sendiri akan lebih efektif. Oleh karena itu, perjuangan secara kultural ini seharusnya dijadikan model dalam rangka menegakkan sistem hukum di Indonesia.